Sinergi Bantuan Sosial dan Pembangunan Manusia


Penulis: Razali Ritonga Pemerhati Fenomena Sosial-Kependudukan,Alumnus Georgetown University, AS - 12 February 2019, 06:20 WIB
MI/Tiyok
 MI/Tiyok

PROGRAM bantuan sosial yang dilaksanakan pemerintah   tampaknya cukup berhasil menurunkan angka kemiskinan. Hal ini, antara lain tecermin dari turunnya angka kemiskinan dalam setahun terakhir, yakni dari 10,12% pada September 2017 menjadi 9,66% pada September 2018.
             
Selain mengalami penurunan angka kemiskinan, indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan juga menurun. Indeks kedalaman kemiskinan turun dari 1,79 (September 2017) menjadi 1,63 (September 2018). Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan turun dari 0,46 (September 2017) menjadi 0,41 (September 2018) (BPS, 15/1/2019).
              
Berharap penurunan angka kemiskinan, serta indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan terus berlanjut, pemerintah pada 2019 meningkatkan alokasi anggaran program bantuan sosial menjadi sebesar Rp385,2 triliun. Anggaran sebesar itu, antara lain digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), perluasan cakupan penerima bantuan iuran (PBI). Lalu, jaminan kesehatan, bantuan pangan nontunai, serta subsidi bunga kredit UKM dan perumahan.  
             
Namun, dengan mencermati turunnya angka kemiskinan, antara lain berkat program bantuan sosial, hal itu kerap mengundang pertanyaan apakah penduduk miskin yang dientaskan dapat bertahan untuk tidak kembali jatuh miskin di kemudian hari?
                        
Sinergi dengan pembangunan manusia
Kekhawatiran penduduk miskin yang dientaskan terjerembap kembali jatuh miskin barangkali bisa ditepis jika pemerintah dapat menyinergikan program bantuan sosial dengan  pembangunan manusia.  Artinya, bantuan sosial secara paralel dapat meningkatkan ketiga dimensi pembangunan manusia sekaligus.

Tiap-tiap dimensi diharapkan dapat berinteraksi untuk saling menguatkan. Adapun ketiga dimensi dari pembangunan manusia itu ialah pendidikan, kesehatan, dan kemampuan daya beli.
              
Perlunya meningkatkan sinergi bantuan sosial dengan pembangunan manusia mengingat hingga kini sinerginya masih cukup lemah, antara lain terekam dari pendidikan kejuruan, khususnya sekolah menengah kejuruan (SMK).  
     
Meski pendidikan SMK dapat diwujudkan yang sebagian barangkali dari bantuan sosial terhadap pendidikan, sebagian dari mereka menganggur, mengakibatkan tidak cukup berkontribusi mendongkrak kemampuan daya beli.
              
Maka, untuk mengoptimalkan sinergi bantuan sosial terhadap pembangunan manusia, pemerintah kiranya perlu cermat dalam  melaksanakan  program bantuan sosial pada 2019. Terutama pada program penerima bantuan iuran (PBI), serta subsidi bunga kredit UMKM untuk meningkatkan kemampuan daya beli.
              
Jika sinergi bantuan sosial dan pembangunan manusia dapat diwujudkan, hal itu berpotensi menurunkan angka kemiskinan sekaligus risiko kembali jatuh miskin. Pada aspek pendidikan, misalnya studi yang dilakukan Ciccone (2012) pada siswa di Eropa menunjukkan tambahan satu tahun sekolah akan berpotensi meningkatkan pendapatannya kelak ketika bekerja rata-rata sebesar 6,5%. Sementara itu, tambahan satu tahun kursus keterampilan akan meningkatkan rata-rata pendapatan sebesar 5% kelak ketika bekerja.  
            
Bahkan, pemberlakuan magang bagi para siswa akan berpotensi meningkatkan pendapatannya ketika bekerja. Fakta ini, antara lain ditunjukkan siswa magang di Amerika Serikat yang berpotensi memperoleh pendapatan US$300 ribu lebih tinggi sepanjang hidupnya jika dibandingkan dengan siswa yang tidak magang (Lundvall, 2012).                                     

Dalam konteks ini, sinergi bantuan sosial dan pembangunan manusia, selain menurunkan kemiskinan juga berpotensi meningkatkan kualitas hidup akibat pendidikan, kesehatan, dan kemampuan daya beli yang meningkat. Hal ini sekaligus mengisyaratkan bahwa bantuan sosial akan memberikan perlindungan bagi penduduk miskin yang dapat dientaskan untuk tetap bertahan dan menghindar kembali jatuh miskin.

Potensi UMKM
Di tengah keterbatasan kesempatan kerja di sektor formal, pengembangan UMKM dapat menjadi salah satu alternatif untuk menyinergikan bantuan sosial dengan pembangunan manusia, guna membuka kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan. Cara itu juga berlaku di sejumlah negara maju dengan mengarahkan sebagian bantuan sosial pada pengembangan UMKM.  
       
Dalam konteks ini, kita dapat berkaca pada negara lain dalam pengembangan UMKM, seperti Jerman, Islandia, Jepang, dan Selandia Baru. Pemerintah di negara-negara itu mengalokasikan dana lebih dari 50% dari total biaya program dukungan masyarakat (public support) untuk pengembangan UMKM.
             
Pada 1993, misalnya negara-negara maju itu  (Jerman, Islandia, Jepang, dan Selandia Baru) secara total mengalokasikan tidak kurang dari  US$3,75 miliar untuk membiayai aneka program pengembangan UMKM.
      
Adapun biaya sebesar itu digunakan untuk bantuan memulai usaha, pengadaan peralatan usaha, riset dan pengembangan, pelatihan, konsultasi, dan layanan pinjaman modal, serta bantuan modal berbunga rendah dan penjaminan modal (OECD, 1996).
              
Dalam konteks penyerapan tenaga kerja, bahkan keberadaan usaha kecil amat diandalkan di Amerika Serikat. Menurut World Economic Forum (2014), kesempatan kerja baru di ‘Negara Paman Sam’ itu utamanya bukan berasal dari usaha besar (large companies), melainkan dari usaha kecil.
             
Bahkan, keberadaan UMKM bukan hanya berkontribusi pada penciptaan kesempatan kerja, melainkan juga pertumbuhan ekonomi. Di Selandia Baru, misalnya kontribusi usaha kecil (small business) terhadap PDB sekitar 27%, dengan jumlah usaha kecil sebanyak 487.602, atau 97% dari total usaha di negara itu. Adapun jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 30% dari total penduduk bekerja (New Zealand Government, 2016).
              
Atas dasar itu, pemerintah perlu mengefektifkan sinergi program bantuan sosial dengan pembangunan manusia. Sinergi pada kedua hal itu (bantuan sosial dan pembangunan manusia) juga merefleksikan adanya upaya mentransformasikan perlindungan sosial ke perlindungan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan kemampuan bertahan dari risiko kembali jatuh miskin. 

BERITA TERKAIT