Pemerintah Pastikan 27 Smelter Terbangun


Penulis: Cahya Mulyana - 12 February 2019, 04:00 WIB
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter sampai akhir 2018 sudah mencapai 27 unit.

“Realisasi kewajiban pembangunan smelter atau hilirisasi untuk produk tembaga, nikel, bauksit, besi, mangan, timbel, dan seng pada 2016 tercatat ada 20 smelter. Lalu pada 2017, nikel bertambah tiga smelter dan besi bertam­­bah dua smelter. Pada 2018, nikel bertambah lagi dua smel­ter. Jadi, total realisasi smelter hingga 2018 sebanyak 27 smel­ter,” ungkap Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam rapat ker­ja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, kemarin.

Ia melanjutkan mayoritas smelter yang telah beroperasi ialah pengolahan dan pemurnian nikel sebanyak 17 unit, de­ngan jenis produk seperti fero nikel, nikel matte, dan ni­­kel pig iron.
Selanjutnya disusul sebanyak 4 smelter besi, serta smelter tembaga sebanyak 2 unit dan bauksit 2 unit.

Seluruh industri pertambang­an, terang Jonan, diwajibkan membangun unit pengolahan dan pemurnian dengan batas waktu selesai pada 2022. Hal itu tertuang dalam Undang Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mine­ral dan Batu Bara (Minerba) yang mewajibkan perusahaan pertambangan melakukan pe­murnian untuk meningkatkan nilai tambah produk pertambangan.

UU Nomor 4 Tahun 2009 me­nsyaratkan pengelolaan minerba tidak boleh dilakukan hanya dengan mengekspor ba­han mentah, tetapi juga ha­rus diolah di dalam negeri se­hingga dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi negara, pengelolaan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sebagai petunjuk pelaksana­an pengelolaan mineral dan ba­tu bara, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 beserta Peraturan Menteri ESDM sebagai regulasi turunannya yang merupakan solusi untuk mempercepat peningkatan nilai tambah mineral di dalam negeri.

Adapun sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban tersebut akan dikenai pencabutan izin ekspor hasil pertambangannya.

Sejauh ini, menurut Jonan, progres pembangunan dan realisasi investasi smelter untuk produk tembaga terdapat dua yang existing dan segera di­bangun sebanyak tiga smelter. Dengan begitu, nantinya Indonesia memiliki lima fasilitas smelter tembaga.

“Nikel ada 17 yang existing dan ada rencana 16 smelter se­hingga totalnya berjumlah 33 smelter. Bauksit existing 2, rencana ada 5, sehingga jum­lahnya 7. Besi, existing ada 4 dan rencana 2, mangan existing ada 2 dan tidak ada ren­cana, timbal dan seng itu ren­cananya ada 2 smelter,” pung­kas Jonan.

Tata kelola

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batu­bara meminta pembahasan Ran­cangan Undang-Undang tentang Mineral dan Batu bara (Minerba) berlandaskan semangat untuk memperbaiki tata kelola industri pertambangan. Dengan begitu, penerimaan negara dapat lebih melimpah serta pengelolaan sumber daya alam jauh lebih optimal.

“Selain itu, pembangunan smelter juga harus terlaksana dalam jangka waktu yang ditentukan sejak awal sehingga tidak membuka ruang bagi eks­por bijih yang dilarang UU No 4 Tahun 2009. Revisi UU Mi­ner­­ba harus memuat kewajiban smelting domestik guna men­ca­­pai nilai tambah sesuai dengan UU No 3 Tahun 2014 tentang Per­­industrian. Pembangunan smelter diarahkan agar BUMN juga terlibat untuk memiliki sa­ham,” ungkap Marwan melalui keterangan resminya. (E-3)

BERITA TERKAIT