Narasi Positif Cara Ampuh Tangkal Hoaks


Penulis: Nurjiyanto - 12 January 2019, 09:15 WIB
MI/ROMMY PUJIANTO
MI/ROMMY PUJIANTO

SALAH satu kerawanan dalam pesta demokrasi saat ini ialah maraknya berita bohong atau hoaks yang meruyak di tengah-tengah masyarakat.

Hal itu perlu menjadi perhatian agar pemilu legislatif dan pemilu presiden  tahun ini berlangsung kondusif sehingga dapat menelurkan pemimpin yang berkualitas.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bakir Ihsan, menilai perlunya penguatan nilai-nilai di masyarakat bahwa penyebaran hoaks tergolong perbuatan berbahaya.

“Jika hoaks terus-menerus disebarkan, dikhawatirkan masyarakat cenderung mengesahkannya. Di tengah banjir informasi secara kultural masyarakat bingung dalam memahami validitas informasi. Ini berbahaya,” kata Bakir dalam diskusi Kopitalk Indonesia dengan tema Panen hoaks di tahun politik yang digelar Media Indonesia, Most Radio, Koperasi Komunitas Kopi Indonesia, dan TVDesa di Kafe Sastra Balai Pustaka, Matraman, Jakarta Timur, kemarin.

Oleh karena itu, lanjut Bakir, selain aspek hukum, yang perlu diperhatikan ialah bagaimana menyadarkan masyarakat mengenai bahaya hoaks.

“Ada aturan yang bisa menjerat penyebar hoaks dan bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa hoaks itu berbahaya,” ujar Bakir.

Ketua DPP Partai NasDem Bidang Media dan Komunikasi Publik, Willy Aditya, sependapat soal perlunya edukasi politik bagi masyarakat mengenai bahaya hoaks bagi sendi-sendi kehidupan bangsa ini.

“Perlu didorong kembali (penciptaan) konten dan narasi positif untuk meredam hoaks. Kita membuat narasi positif untuk mengimbangi narasi negatif. Jadi, bagaimana kita secara lebih intensif memproduksi kebaikan,” ungkap Willy Aditya.

Ketua Komite Fact Checker ­Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Aribowo Sasmito, menuturkan hoaks semakin berbahaya di tengah banjirnya informasi seperti saat ini.

Aribowo mengakui kini ada gejala bahwa warga masyarakat sangat mudah mengakses informasi, tetapi kesulitan memperoleh sumber informasi yang valid.

“Oleh karena itu, disiplin verifikasi harus selalu menjadi pedoman dan digunakan sebelum mencerna informasi ataupun menyebarluaskannya. Saat ini kita kesulitan mencari sumber informasi yang benar. Informasi banjir, tetapi memilih yang benar itu sulit,” tutur Aribowo.

Jalan pintas
Sementara itu, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menduga banyaknya hoaks yang ber-edar akhir-akhir ini tidak ubahnya seperti skenario politik untuk mencapai tujuan tertentu.

“Hoaks tidak bisa dihentikan karena sudah menjadi skenario dan strategi politik para politikus sebagai jalan pintas meraih kemenangan,” kata Boni di Jakarta, kemarin.

Boni menilai hoaks dirancang dan didesain secara sengaja sehingga bukan perkara kekhilafan seseorang. Namun, ini perkara membangun persepsi publik untuk memenangi pemilu.

“Dicari saja sambungan atau afiliasi politik kepada tim sukses karena saya percaya (hoaks) diperintah timses membangun narasi untuk kepentingan politik,” ujar Boni.

Dia mencontohkan kasus hoaks tujuh kontainer kertas suara yang sudah dicoblos. Polisi jangan hanya fokus pada sosok Andi Arief, tetapi harus mendalami elite partai atau timses pasangan calon tertentu.

Boni menduga narasi hoaks tujuh kontainer itu untuk memengaruhi persepsi publik sehingga Polri harus menyasar desainer besar di balik munculnya informasi hoaks tersebut.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Lisman Manurung, menilai hoaks itu ibarat mikroba dalam demokrasi yang hadir lalu dimanfaatkan beramai-ramai.

“Dulu cara singkat untuk memenangi pemilu menggunakan uang. Kini menggunakan hoaks di media sosial. Lalu bagaimana memperpendek daya rusak hoaks? Mikroba kan bisa diperpendek (masa hidupnya),” tandas Lisman. (Ant/X-3)

BERITA TERKAIT