Visi, Misi, dan Tahapan Pemilu Presiden


Penulis: Ramlan Surbakti Guru Besar Politik Unair - 12 January 2019, 08:15 WIB
MI/Duta
MI/Duta

PASANGAN capres-cawapres nomor urut 02 melakukan revisi terhadap visi, misi, dan ­program mereka, tetapi ditolak KPU.

Hal itu tidak lain karena KPU menyelenggarakan pemilu berdasarkan jadwal yang diatur di Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Setidak-tidaknya ada dua faktor sangat kental dalam tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu. Pertama, dimensi waktu sehubungan dengan masa jabatan incumbent dan kapan pengganti harus sudah ditetapkan.

Yang harus dipertimbangkan dalam penentuan hari pemungutan suara (voting day) tidak hanya jadwal waktu pelaksanaan setiap tahapan sampai dengan hari pemungutan suara, tetapi juga tenggat yang ditentukan UU Pemilu untuk menetapkan pemenang pemilu, serta kemungkinan pemilu putaran kedua dan masa gugatan terhadap keputusan KPU ke Mahkamah Konstitusi.

KPU harus menetapkan pasangan capres-cawapres terpilih 14 hari sebelum masa ­jabatan presiden berakhir (20 Oktober 2019) dengan mempertimbangkan masa gugatan terhadap hasil pemilu presiden kepada Mahkamah Konstitusi.

Faktor kedua, berkaitan dengan karakteristik sekuensial antara satu tahapan dan tahapan lain. Alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan harus mendahului pendaftaran, penelitian, dan penetapan daftar calon anggota DPR dan DPRD karena daftar calon ditetapkan untuk setiap daerah pemilihan.

Pengadaan dan distribusi logistik pemilu (alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara) harus mendahului proses pemungutan dan penghitungan suara.

Penyerahan visi, misi, dan program sebagai materi kampanye harus mendahului pelaksanaan kampanye pemilu karena debat antarpasangan calon (kampanye pemilu) tidak mungkin dilaksanakan tanpa materi kampanye. Dimensi waktu dan sifat sekuensial dalam tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu merupakan karakteristik universal pemilu demokratis di seluruh dunia.

Karena waktu debat pasangan capres-cawapres masih satu minggu lagi, tentu timbul pertanyaan mengapa revisi atas visi, misi, dan program tidak diizinkan?

Jawaban KPU niscaya akan merujuk pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang meminta KPU menyebarluaskan visi, misi, dan program setiap pasangan capres-cawapres. Visi, misi dan ­program setiap paslon sudah disebarluaskan KPU. Setiap paslon beserta tim pendukungnya tentu sudah membaca dan membuat catatan terhadap visi, misi, dan program paslon lain sebagai bekal menghadapi debat capres-cawapres pada Kamis (17/1).

Merevisi visi, misi, dan program sekarang tentu menimbulkan persoalan bagi paslon lain karena harus bekerja dua kali, yaitu membaca dan mempersiapkan tanggapan atas visi, misi, dan program yang awal dan terhadap visi, misi, dan program yang direvisi.

Hal ini berkaitan dengan salah satu parameter pemilu demokratis, yaitu persaingan yang bebas dan adil antarpeserta pemilu. Kalau satu paslon diberi izin merevisi visi, misi, dan programnya, sedangkan paslon lain tidak diberi waktu tambahan untuk membaca dan mempersiapkan tanggapan terhadap visi, misi, dan program tersebut, maka yang terjadi ialah persaingan yang tidak adil. Kalau jadwal debat diundur untuk memberi waktu bagi paslon lain, jadwal keseluruhan pemilu akan terganggu sebagaimana dikemukakan di atas.

Dalam menghadapi situasi seperti itu, KPU tidak bisa lain harus menolak memberi izin merevisi visi, misi, dan program dari siapa pun permintaan itu berasal.

Karena waktu yang tersedia mempersiapkan visi, misi, dan program cukup panjang, dan jumlah tim pendukung yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam pemerintahan cukup banyak, maka patut dipertanyakan mengapa visi, misi, dan program itu harus direvisi.

Visi, misi, dan program itu dapat diduga tidak dipersiapkan seseorang, melainkan suatu tim ahli yang berpengalaman dalam politik dan pemerintahan. Visi, misi, dan program yang diserahkan kepada KPU semestinya merupakan keputusan kolektif, setidak-tidaknya melibatkan tokoh dan ahli dari beberapa partai politik pendukung paslon tersebut.

Seminggu menjelang debat tersebut semestinya setiap paslon tengah mempersiapkan diri sehingga sebelum hari debat, setiap paslon seharusnya sudah hafal dan paham luar kepala mengenai visi, misi, dan program sendiri maupun visi, misi, dan program paslon lain.

Substansi baru yang hendak dimasukkan ke visi, misi, dan program tersebut dapat diduga sangat penting.

Kalau tidak penting, mengapa harus dikemukakan kepada KPU dan publik sekarang?

Hal ini tentu menjadi bahan kampanye kurang baik bagi paslon nomor urut 02.                                                            

BERITA TERKAIT