Pegawai Pemprov Ogah Naik Angkutan Umum


Penulis: */J-1 - 12 January 2019, 05:40 WIB
ANTARA FOTO/Galih Pradipta
ANTARA FOTO/Galih Pradipta

UPAYA keras Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak warga Ibu Kota meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum masih belum didukung penuh oleh para pegawai yang berdinas di Balai Kota.

Kebijakan Gubernur menghapus subsidi parkir kendaraan di IRTI Monas supaya pegawai Pemprov beralih ke angkutan umum tetap tak membuat bawahannya beralih ke angkutan umum. Gedung DPRD DKI Jakarta yang kini kena getahnya karena para pegawai pemprov memarkirkan kendaraan mereka di sana.

Berdasarkan pantauan, lahan parkir bawah tanah Gedung DPRD yang sehari-harinya kosong kini dipenuhi ratusan sepeda motor. Salah satu pegawai pemprov yang memarkirkan sepeda motornya di sana, Doni, mengaku dirinya tak ingin menyia-nyiakan fasilitas parkir gratis yang tersedia di Gedung DPRD.

“Daripada harus bayar mahal di IRTI, lebih baik di sini saja. Kan, fasilitas gratis,” katanya, kemarin.

Senada dengan Doni, para pegawai lain yang ditanyai memberi jawaban serupa. Mereka tengah menyiasati kebijakan Gubernur menghapus subsidi tarif parkir bagi pegawai pemprov di IRTI Monas.

Dengan pencabutan subsidi itu, tarif parkir bulanan bagi pegawai Pemprov yang tadinya Rp68 ribu per bulan melonjak hingga Rp550 ribu bagi kendaraan roda empat. Begitu pun dengan roda dua, dari awalnya Rp22 ribu per bulan menjadi Rp352 ribu. Tarif tersebut sama dengan tarif yang dikenakan pada masyarakat umum.

Kebijakan itu untuk mendorong pegawai pemprov beralih ke angkutan umum.

“Tapi saya masih lebih nyaman naik sepeda motor ke kantor. Kalau naik kendaraan umum, belum macetnya, belum lagi kalau ada gangguan tak terduga. Jadi, sampai sekarang saya tetap memilih naik motor saja,” jelas Doni.

Naik signifikan

Saat dihubungi, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Sigit Widjatmiko mengatakan pencabut­an­ subsidi tarif parkir tersebut harus segera diberlakukan.

“Januari ini harus diimplementasikan. Jadi, kita awali parkir di Lapangan IRTI,” ujar Sigit.
Sigit menjelaskan, per 15 Januari 2019, peraturan tersebut sudah mulai efektif diterapkan. Pencabutan subsidi itu membuat tarif parkir yang harus dibayar naik cukup signifikan karena mencapai delapan kali lipat.

“Mulai efektif 15 Januari. Karena mereka bayarnya per tanggal 15, mereka sudah bayar per Desember kemarin. Jadi, Januari ini mereka sudah tidak mendapat insentif lagi,” kata Sigit. (*/J-1)

BERITA TERKAIT