Membaca Arah Mata Hoaks


Penulis: Lasarus Jehamat Dosen Sosiologi Fisip Undana Kupang - 12 January 2019, 00:50 WIB
MI/Tiyok
MI/Tiyok

BERITA bohong (hoaks) sepertinya menjadi salah satu kata yang paling sering muncul di ruang sosial dan politik Tanah Air. Hoaks menjadi amat seksi. Mudah dimengerti memang. Penyebaran hoaks sudah sampai level mengkhawatirkan, seperti hantu yang terus bergentayangan menyerang ruang-ruang privat dan publik masyarakat.

Media ini mencatat beberapa berita bohong yang meresahkan masyarakat. Untuk menyebut beberapa, yang pernah terjadi, misalnya, kasus hoaks Ratna Sa­rumpaet, impor tenaga kerja asing untuk mendukung calon presiden tertentu, dan terakhir kasus tujuh kontainer berisi surat suara yang sudah dicoblos (Media Indonesia, 10/1).

Hasil riset Mafindo (September 2018) menunjukkan bahwa hoaks tumbuh subur di Republik ini. Menurut penelitian lembaga ini, sebagian besar berita hoaks diisi dengan konten politik. Pada Juli 2018, berita hoaks dengan konten politik sebesar 46,38%, Agustus 58,42% dan September 68,44%. Dari aspek media (tools), sebagian besar hoaks disalurkan melalui media sosial.

Penyebaran hoaks telah melampaui ruang dan waktu. Teknologi informasi menjadi alat utama sekaligus isi utama hoaks. Politik lokal dan nasional kemudian menjadi tensi peningkatan penyebaran hoaks.

Data di atas seakan menginformasikan bahwa Indonesia masuk situasi darurat hoaks, yaitu situasi ruang sosial masyarakat diisi dengan kebohongan masif.

Penyebaran berbagai perilaku buruk tersebut berjalan seiring meningkatnya tensi politik di Tanah Air. Produksi dan reproduksi informasi palsu bertujuan menimbulkan kebencian antarwarga dan komunitas. Politik kemudian berisi narasi kebohongan ketimbang substansi kebenaran.

Menarik bahwa setiap gerakan penyebaran hoaks didorong motif tertentu. Apa pun motif dan tujuannya, yang pasti hoaks telah menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang saling menyerang dan suka menyudutkan pihak lain. Anehnya, nyaris semua warga bangsa termasuk warga politik menyebut diri beragama. Dalam batasan yang lain, nilai-nilai agama sering dipakai untuk tujuan pembenaran atas tindakan penyebaran hoaks oleh satu dua orang. Miris.

Pertanyaan pentingnya ialah bagaimana kita dapat memahami perilaku buruk masyarakat politik di ruang informasi? Bagaimana bisa meminimalkan disinformasi tersebut?

Selain karena dorongan internal individu, kebiasaan buruk masyarakat berkembang karena dipicu perkembangan politik kontestatif elektoral di sisi yang lain. Samsudin Berlian (Kompas, 2 Desember 2017) menyebutkan semua usaha dilakukan untuk mengaktualisasikan kerinduan, kebencian, dan memuaskan kehausan yang tertanam di dalam hati kepada target hoaks. Tujuan akhirnya ialah agar kekuasaan dapat diraih dengan berbagai cara, termasuk cara negatif.

Manariknya, semakin banyak orang melawan habitus buruk itu semakin tinggi pula tingkat penyebarannya di titik yang lain. Bahkan, dalam perjalanan, penyebarannya menjadi kebiasaan (habitus) yang sangat lumrah.

Hoaks menjadi sangat banal di sana sebab semua perilaku negatif tersebut seakan menjadi bagian dari hidup individu maupun sosial. Di situ, habitus buruk masyarakat politik perlu ditulis dan laik dianalisis.


Tindakan generatif

Dalam sebuah rumusan, Bourdieu menjelaskan, tindakan gene­ra­tif sebagai fungsi dari bekerjanya habitus, modal, dan ranah (Haryan­to, 2014). Habitus merupakan sistem disposisi mental karena proses internalisasi nilai yang terus menerus ke dalam diri seseorang. Habitus berperan sebagai basis generatif bagi praktik-praktik yang terstruktur dan terpadu secara objektif.

Selain itu, Bourdieu mendefinisikan modal sebagai keseluruhan kekayaan aktual dan potensial, yang terikat dengan kepemilikan suatu jaringan dari relasi-relasi pengenalan dan pengakuan yang sedikit banyaknya terstruktur.

Bourdieu menyebut ranah sebagai sistem atau lingkup terstruktur posisi, tempat pelaku bersaing atau berjuang. Karena itu, ranah dapat pula disebut sebagai arena produksi, sirkulasi, bergeraknya berbagai barang, pelayanan, pengetahuan, status, dan persaingan posisi para aktor tindakan sosial.

Bukan cuma Bourdieu yang melansir hal tersebut; Jones, Bradbury, dan Boutillier (2006) menjelaskan habitus sebagai arena konseptual tempat banyak pengalaman tersimpan sebagai seperangkat ingatan mengenai cara berperilaku. Dalam praksisnya, habitus terwujud dalam beragam situasi; mulai cara berjalan, makan, atau berbicara sampai kategorisasi politik seperti kelas, kelompok usia, dan jenis kelamin.


Politik Indonesia

Merujuk Bourdieu, kebiasaan seseorang dalam menyebarkan berbagai informasi negatif tersebut ternyata dimulai dari mental pribadi yang dikawinkan dengan konteks sosial politik di mana individu hadir.

Setiap yang menyebarkan informasi negatif dalam berbagai bentuk, sejatinya karena sebab dan tujuan tertentu. Maka dari itu, modalitas yang dimiliki orang tersebut berperan penting dalam proses penyebarannya.

Penggunaan berbagai modal yang dimiliki seseorang terlihat tidak saja dari media yang dipakai untuk menyebarkan informasi negatif tersebut, tetapi juga dari besarnya dampak atau pengaruh penyebaran berita atau informasi tersebut di masyarakat.

Politik menjadi arena paling banyak dipakai dalam proses penyebaran hoaks dan berita bohong. Menurut Wasisto Raharjo Jati, peneliti LIPI menyangkut politik kelas menengah, masyarakat sipil, dan gerakan politik menyebutkan, dalam politik berbagai kecenderungan negatif tersebut menunjukkan kekalahan kelompok tertentu dalam sebuah kontestasi politik. Karena kalah, beragam cara dipakai untuk merebut kekuasaan (Kompas, 6 Februari 2017).

Mata hoaks jelas tertuju pada titik tertentu. Hoaks bertujuan menyudutkan atau menyingkirkan kelompok lain. Secara generatif, perilaku seperti itu memang telah ada dalam diri setiap orang. Ruang sosial dan politik liberalis menjadi ranah dan tempat utama berkembangnya beragam berita bohong. Di titik yang lain, yang memproduksi dan menyebarkan berita bohong ialah mereka yang memiliki modal, apa pun bentuknya, terutama modal ekonomi dan politik.

Karena itu, usaha meminimalkan penyebaran ujaran kebencian, fitnah, berita bohong atau hoaks tidak bisa hanya dengan mengontrol penggunaan internet. Minimalkan habitus buruk tersebut mesti dimulai dari intervensi psikologis seseorang dan masyarakat.

Terapi psikologis diperlukan agar individu dan masyarakat mengetahui kondisi diri secara utuh. Keutuhan memahami diri dan kelompok dapat meminimalkan penyebaran beragam informasi negatif.  

Selain intervensi psikologis, secara sosial, peningkatan kesadaran kritis masyarakat mutlak diperlukan. Kesadaran kritis diawali dengan peningkatan kualitas literasi yang dilakukan secara intens dan terus menerus.

Usaha itu harus dilembagakan secara formal dan melibatkan semua elemen di dalamnya agar semua elemen sadar bahwa setiap penyebaran informasi yang keliru dan salah merupakan bagian dari proses mendegradasi komitmen kebangsaan.

BERITA TERKAIT