Rawan Diselewengkan, Satgas Pengawasan Bansos Dibentuk


Penulis: Indriyani Astuti - 11 January 2019, 19:28 WIB
ANTARA
ANTARA

KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) bersama Kepolisian RI akan membentuk satuan tugas (satgas) dukungan pengamanan bantuan sosial (bansos). Satgas tersebut dibentuk untuk mengantisipasi kerawanan penyaluran bansos yang jumlahnya naik signifikan pada 2019.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan satgas akan bekerja bersama tim Kemensos untuk memantau dan mengawasi ke mana saja anggaran bansos ini disalurkan, pelaksanaan distribusinya, evaluasi, pengawasan dan supervisi ke sasaran tertentu untuk memastikan penyaluran sudah tepat sasaran. Kerja sama itu dituangkan dalam nota kesepahaman antara Kepolisian dan Kementerian Sosial.

"Kami tidak ingin niat baik pemerintah dengan peningkatan anggaran ini justru menimbulkan persoalan," kata Kapolri seusai penandatanganan Nota Kesepahaman yang berlangsung di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Jumat (11/1).

Baca juga: Kemensos Naikkan Anggaran Bansos 2019

Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan program bantuan sosial harus mendapat perhatian secara khusus. Kementerian Sosial, imbuhnya, diamanatkan untuk menyalurkan bansos salah satunya, melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

Secara keseluruhan, bantuan sosial yang dianggarkan melalui Kementerian Sosial pada Tahun 2019 sebesar Rp54.300.524.133.000 atau bertambah sekitar 38,8% dari jumlah anggaran bansos tahun 2018 sebesar Rp39.109.574.370.000.

"Kenaikan anggaran bantuan sosial untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan berupa perlindungan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial," ujar Mensos.

Tata kelola pemerintahan yang bersih, lanjut Mensos, akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas program penanganan kemiskinan dan masalah-masalah kesejahteraan sosial lain. Sementara tata kelola yang buruk menyebabkan program bantuan sosial menjadi sarang dan lahan subur bagi segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Tujuan utamanya adalah agar penyelenggaraan program-program tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sehingga tercipta pelayanan publik yang baik dan masyarakat dapat menerima manfaat dan dampak kebijakan atau program secara optimal," terangnya serius.

Penyaluran bansos dari tunai ke nontunai, tambahnya, bertujuan supaya tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas dan tepat administrasi.

Anggaran bantuan sosial di Kementerian Sosial tersebar di empat Direktorat Jenderal (Ditjen) dan satu Badan. Selain Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial di lingkungan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial berupa bansos perlindungan sosial korban bencana alam, dan bansos perlindungan sosial korban bencana sosial. Di lingkungan Ditjen Penanganan Fakir Miskin, kami memiliki bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Pangan Beras Sejahtera (Rastra), Bansos Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan Bansos Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Bansos di lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial antara lain bansos Rehabilitasi Sosial Anak, bansos Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Literasi Khusus bagi Penyandang Disabilitas Netra, bansos Tuna Susila dan Korban Perdagangan Orang, bansos Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, dan bansos Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia. (OL-6)

BERITA TERKAIT