Nicolas Maduro Dilantik untuk Masa Jabatan Kedua


Penulis: Sonya Michaella - 11 January 2019, 10:28 WIB
Federico PARRA/AFP
Federico PARRA/AFP

NICOLAS Maduro telah dilantik untuk kembali memimpin Venezuela untuk kedua kalinya, kendati pemungutan suara yang dilakukan Mei pada 2018 dianggap banyak kejanggalan.

Kala itu, Maduro meraup 5,8 juta suara, sementara pesaingnya, Henri Falcon, hanya mendapatkan 1,8 juta suara.

Pelantikannya di Caracas turut dihadiri Presiden Nikaragua Daniel Ortega dan Presiden Bolivia Evo Morales. Namun, pelantikan Maduro diwarnai protes dari pihak oposisi.

"Ada masalah di Venezuela, seperti di negara lain. Tapi kami harus menyelesaikannya tanpa intervensi asing. Venezuela tengah berada di pusat perang yang dipimpin imperialisme Amerika Serikat (AS)," kata Maduro dalam pidatonya, dikutip dar iBBC, Jumat (11/1).

Pelantikan Maduro dilakukan di hadapan Mahkamah Agung di samping Kongres yang mayoritas adalah oposisi telah dilucuti dari kekuasaannya sejak Partai Sosialis hilang kekuasaan pada tahun 2016.

Baca juga: Brasil Bertarung Meredam Kriminal

Banyak negara tidak setuju dengan terpilihnya Maduro menjadi presiden. Pemungutan suara 2018 lalu dianggap tidak sah.

Maduro pertama kali memimpin Venezuela pada 2013 sepeninggal Hugo Chavez yang meninggal karena sakit kanker setelah memerintah selama 14 tahun.

Sejak menjabat, Maduro banyak menerima kecaman dari dalam dan luar negeri atas tuduhan pelanggaran HAM dan penanganan ekonomi negeri yang tidak baik.

Venezuela merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia dan memegang kepresidenan OPEC hingga 2025. Namun, ekonomi Venezuela jatuh terperosok sejak 2017 awal dan mengalami inflasi.

Inflasi Venezuela kini mencapai 1,3 juta% dalam 12 bulan hingga November 2018, menurut sebuah studi dari Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi. AS juga sempat menjatuhkan sanksi yang diklaim Maduro merugikan Venezuela hingga US$20 miliar, tahun lalu.

Krisis ekonomi ini membuat sekitar 2,3 juta warga Venezuela melarikan diri dari negara itu sejak 2015. Bentrokan antipemerintah pada 2017 pun menewaskan 125 orang. (Medcom/OL-2)

BERITA TERKAIT