Hoaks dan Politik Buzzer


Penulis: Umbu TW Pariangu Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang - 11 January 2019, 05:10 WIB
MI/Seno
MI/Seno

EDITORIAL Media Indonesia berjudul Perang Melawan Hoaks, Kamis (10/1), menggemakan sebuah kecemasan soal tranformasi hoaks yang kian menggelisahkan akal sehat. Disebutkan hoaks bukan lagi soal kepiawaian memelintir fakta, melainkan juga soal niat licik untuk mengatakan kebohongan berdasarkan hal yang tidak pernah ada.

Berhembusnya hoaks soal tujuh kontainer surat suara sudah tercoblos, merupakan intimidasi terhadap kewarasan berdemokrasi. Sungguh ironis, seorang politisi yang memiliki ketokohan dan berpengalaman di sebuah partai yang menjadi bagian dari ‘anak reformasi’ mudah tergoda menciptakan sebuah pertanyaan provokatif di kanal media sosial.

Meski pertanyaan dalam cicitan itu seakan-akan sebuah konfirmasi atas isu tersebut. Namun, konstruksi kalimatnya telah menampilkan suatu ambigu komunikasi politik yang tidak didasari pertimbangan jernih dan matang, yang potensial menyulut kecurigaan publik sekaligus menegasi eksistensi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Karena itu, wajar jika ada yang bertanya dalam sinisme dan kemarahan, apakah politisi demikian memang benar seorang politisi yang berkelas atau sekadar politisi buzzer.

Politisi sejati akan mengelola isu-isu publik yang ada berbasis data dan fakta akurat. Menggunakan strategi pengolahan isu yang di-framing untuk menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan politik masyarakat pemilih. Tidak mungkin ia menggadaikan kondusivitas politik dengan wacana dan narasi menyesatkan. Apalagi, di tengah tensi rivalitas politik masyarakat yang makin tinggi.

Buzzer ialah orang yang memengaruhi follower sehingga memberikan efek buzz di media sosial. Ia mengawasi isu-isu yang dianggap ‘panas’, memberikan rekomendasi langkah-langkah yang harus diambil tokoh politik agar kesadaran publik terhadap isu tersebut meningkat.

Menurut politisi PDIP Budiman Sudjatmiko, buzzer masih efektif untuk kepentingan politik jika memiliki pengikut yang besar. Menurutnya, hanya butuh 2.000-3.000 buzzer politik melalui Twitter untuk bisa memengaruhi 1 juta pemilih di Indonesia (Katadata, 13/10/2018).

Ksatria demokrasi
Peneliti Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad, menilai buzzer sebenarnya tak punya pengaruh besar untuk menggaet pemilih karena masyarakat Indonesia yang mencari informasi politik melalui media sosial belum terlalu signifikan (Katadata, 13/10/2018). Namun, faktanya tidak demikian. Justru keingintahuan masyarakat terhadap informasi politik di media sosial hari-hari ini cenderung eskalatif.

Sejatinya, masyarakat Indonesia merupakan tipe pemilih yang konsumtif, selalu meng-update referensi pengetahuan politiknya secara sirkuler. Apalagi, dengan tren maraknya narasi politik sensasional serta ujaran kebohongan dan kebencian ketimbang narasi-narasi positif, dialektika berbasis gagasan, yang tentu kesemuanya itu lebih memicu tingginya keingintahuan masyarakat.

Hal tersebut dipertegas dengan hasil survei Indikator Politik Indonesia di awal 2019 ini, yaitu penggunaan internet sebagai medium pencarian berita politik oleh masyarakat meningkat lebih dari tiga kali lipat dalam empat tahun terakhir.

Internet kini menjadi media kedua yang paling banyak digunakan masyarakat setelah televisi. Bahkan, menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, saat ini ada 22% responden yang setiap hari mengikuti berita politik dari internet. Lalu, media televisi sebesar 42%, dan 2% untuk mereka yang mengonsumsi berita politik lewat koran dan radio.

Ini menunjukkan semakin ke sini, semakin terbuka ruang instrumentalisasi politik bagi para politisi (buzzer) untuk mengakuisisi media sosial dengan pencitraan politik dalam rangka melakukan pelbagai propaganda untuk menggiring opini publik ke kesadaran yang palsu dan destruktif belaka.

Tidak bisa dibantah, vibrasi pencitraan politik semakin dikelola secara eksesif, berjejaring dan rumit, yang kadang tampak anonim, tapi sejatinya bertuan. Itulah alasannya kenapa Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Johnny G plate, meminta Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengklarifikasi langsung terkait dengan penangkapan pelaku hoaks surat suara, bahwa tim mereka memang tak terlibat (Medcom.id, 9/1). Bagi Johnny, itu akan menunjukkan sejauh mana keksatriaan demokrasi seorang Prabowo.

Hal tersebut penting dilakukan. Pertama, setuju atau tidak, hoaks yang telanjur viral tersebut bagaimanapun sudah memercikkan benih-benih skeptisisme publik terhadap proses pemilu. Kemudian, bisa merusak kredibilitas penyelenggaraan pemilu sekaligus kredibilitas lawan politik.

Kedua, jelas bahwa berdasarkan jejak digital yang diungkap pihak aparat, hulu dari kabar hoaks tersebut terkait dengan dengan oknum yang merupakan bagian dari organ pemenangan Prabowo-Sandi. Karenanya, ialah obligasi etis dan moral bagi tim tersebut untuk mengklarifikasikannya kepada publik sebagai bagian dari pendidikan politik sehingga pola-pola serupa tidak terus berulang dan mereduksi kognisi publik dan demokrasi.

Tidak berubah

Sayangya, panggung persaingan politik saat ini lebih banyak menampilkan watak apatisme dan ketidakbertanggungjawaban politisi terhadap masa depan politik yang semakin ditaburi benih-benih infantilitas dan kristalisasi kebohongan politik.

Mereka tidak mau memperhitungkannya sebagai residu yang potensial mengganggu konstruksi berdemokrasi dan tertib sosial. Tampaknya yang dibilang Ignas Kleden (2003) masih tak terbantahkan, yakni dalam orientasi kekuasaan, politik Indonesia sebelum dan sesudah reformasi tidak mengalami perubahan apa pun.

Kleden mengatakan, orientasi utama perpolitikan Indonesia masih berkutat pada usaha memperebutkan kekuasaan, bukannya pada efektivitas penggunaan kekuasaan (the use of power).

Perebutan kekuasaan selalu mendorong dipakainya hukum rimba ala Machiavelli, yakni ukuran perebutan kekuasaan terletak pada semakin membesarnya perolehan kekuasaan dengan segala cara (perang narasi dan propaganda hoaks antara semua orang melawan semua orang) yang menihilkan pranata moral dan hukum.

Sementara itu, efektivitas penggunaan kekuasaan hanya bisa terealisasi efektif jika politik digunakan sebagai instrumen memenuhi kepentingan semua orang dengan cara yang santun dan beradab. Akibatnya, politik yang diterapkan elite kita ialah ‘politik buzzer’ yang pandai menggunakan kesempatan dalam kesempitan.

Memanfaatkan situasi masyarakat yang meng-idolatry sensasi dan fanatisme sempit. Bukan politik menggunakan segala kemungkinan, kreatifitas konstruktif, untuk mengantisipasi perubahan dan masa depan.
Mereka mem-branding isu berdasarkan ilusi yang membodohi publik.

Mestinya dengan modernisasi politik saat ini, para politisi harus menunjukkan sikap, pemahaman, serta praktik yang lebih modern dan demokratis. Ini dimungkinkan karena ciri menonjol dari politik modern ialah lahirnya partai politik (Garmsci, 2001) yang menjadi perantara aspirasi rakyat dan memproduksi panduan nilai-nilai etis dan kebaikan publik bagi para politisi.

Sayangnya, parpol saat ini tidak jarang justru sibuk memperluas wilayah kesempatan dan kerja politiknya dengan pragmatisme.
 

 

BERITA TERKAIT