Saatnya Indonesia Miliki UU tentang Kegeologian


Penulis: GKR Hemas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI - 08 January 2019, 03:15 WIB
MI/Duta
MI/Duta

TAHUN 2018 merupakan tahun penuh bencana, begitu rilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sejak gempa bumi melanda Lebak awal Januari, gempa di Lombok 7,0 SR  dan Palu 7,4 SR pada Agustus dan September, erupsi Gunung Anak Krakatau memicu tsunami. Lalu, tanah longsor di Sukabumi di penghujung tahun, bencana alam seakan enggan henti menimpa negeri kita.

Berdasar korban jiwa dan kerugian ekonomi, 2018 merupakan tahun bencana terparah dalam dekade terakhir, didominasi bencana longsor, banjir, dan puting beliung. Meski begitu, paling mematikan disebabkan gempa bumi dan tsunami.

Letak RI menghubungkan Samudra Pasifik dan Hindia, jembatan dua kontinen yaitu Asia dan Australia. Berada di simpang pertemuan tiga lempeng, yakni Indo-Australia di bagian selatan, Eurasia di bagian utara, dan Pasifik di timur menyebabkan Tanah Air kita berada di kawasan seismik teraktif di dunia. Negara kepulauan RI merupakan negara yang kaya potensi bencana geologi.

Di sisi lain, kondisi itu menghasilkan banyak cekungan migas dan kekayaan mineral, batubara, serta rangkaian gunung api sebagai sumber panas bumi. Berbagai jenis mineral, batuan, dan bahan galian ditemukan di RI. Pemanfaatannya sebagai komoditas dan sumber pendapatan negara.  

Bencana geologi
Bencana geologi yang kerap terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa unsur-unsur geologi yang dinamis seiring perjalanan waktu sudah mencapai momen mengeluarkan energi.

Laporan akhir tahun BNPB menyebutkan jumlah bencana alam pada 2018 sebanyak 2.426 menyebabkan 3.349 orang meninggal dunia, 1.432 orang hilang, 21.064 luka-luka, dan 319.520 rumah rusak. Sekitar 10,2 juta masyarakat terdampak bencana. Kerugian ekonomi diperkirakan lebih dari Rp100 triliun.

Sebenarnya, gempa bumi telah terjadi ribuan kali di 2018, tetapi banyak yang tidak menyadari karena kekuatan di bawah 5 SR sehingga minim kerusakan. Diperkirakan ada 40,9 juta orang tinggal di daerah ancaman tanah longsor. 4,5 juta warga terancam paparan erupsi gunung api. Bahkan, 37 ribu sekolah berada di kawasan rawan bencana.

Data itu makin mengesahkan bahwa wilayah RI rawan bencana dan berada dalam daerah gempa teraktif di dunia. Jika negara memiliki data dan informasi secara terintegrasi terkait dengan kegeologian, tentu dapat ditentukan kawasan mana yang aman atau tidak untuk dijadikan permukiman, perkantoran, pendidikan, wisata, atau ruang publik lain.

Sejatinya penanganan kebencanaan geologi dilakukan secara komprehensif dan terus-menerus, berupa perencanaan sistemis-holistik dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi, penanggulangan, pemulihan, dan pembangunan kembali suatu kawasan bencana. Diawali dengan penyusunan konsep sebagai skenario arah kebijakan teknis yang telah teruji bagi penetapan solusi tuntas untuk diimplementasikan.

Bagaimana manajemen data dan alur informasi yang terintegrasi, sistematis, dan akademis berdasar hasil riset dapat mendukung upaya preventif bencana geologi, yang secara kualitas dan kuantitas semakin meningkat.  

Sulit mengetahui presisi kapan bencana alam akan terjadi. Namun, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perilaku kita menyikapi alam, setidaknya dapat meminimalkan korban jiwa dan kerugian besar.

Kesiapsiagaan terhadap bencana sepantasnya sudah dimulai sejak dahulu. Saya mencoba menawarkan metode Darlakuh. Yakni, sadar. Masyarakat terus disadarkan bahwa negeri ini berada di kawasan rawan bencana. Dengan pembangunan dan penambahan penduduk diperlukan penyesuaian kondisi kekinian dan karakteristik lokal dalam mitigasi bencana. Aturan ketat bidang teknik serta penegakan hukumnya tak dapat ditawar. Pemerintah dan Parlemen memiliki semangat yang sama menangani bencana, paling tidak dimulai dari alokasi anggaran.  

Lalu, latih. Pentingnya edukasi mitigasi bencana sejak dini. Tak sekadar masuk kurikulum pendidikan, tetapi latihan per triwulan agar peka merespons bencana. Pihak berkompeten harus rutin melakukan sosialisasi. Misalnya, penggunaan alat pelindung, perlengkapan medis dasar, makanan kering, air minum, dan penyiapan dokumen penting.

Selanjutnya, evakuasi. Harus diakui bahwa tidak banyak rumah, ruang publik, maupun gedung-gedung yang serius memasang rambu peringatan dan penunjuk evakuasi. Penggunaan early warning system serta pemanfaatan media sosial dapat meminimalkan korban jiwa. Kemkominfo perlu berkala mengirim SMS blast informasi terkait dengan bencana alam.

Terakhir, rehabilitasi. Kebersamaan dilandasi rasa senasib dapat percepat pemulihan psikis korban bencana. Koordinasi pusat dan pemda merupakan hal krusial, keterlibatan sektor swasta juga penting dalam akselerasi geliat ekonomi.

Urgensi UU tentang kegeologian
Sejauh ini, UU terkait dengan potensi geologi diatur secara terpisah dan terbatas. Tidak kurang dari 12 UU yang mengatur, seperti UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No 30/2007 tentang Energi, UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang, atau dalam UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Data dan informasi kegeologian lebih banyak digunakan untuk kepentingan sektoral oleh Kementerian ESDM, BMKG, LIPI, BPPT, Batan, atau Bakosurtanal. Oleh karena itu, penanganan data dan informasi kegeologian perlu segera dikelola secara terpadu.

Dilatarbelakangi hal itu, DPD telah menyusun RUU tentang Kegeologian sebagai usul inisiatif yang telah disahkan 15 Februari 2018. DPD mengkaji bahwa pengaturan terkait dengan kegeologian berawal dari konstitusi Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pentingnya ketentuan yang mengatur perlindungan data dan informasi kegeologian sebagai komoditi, manajemen informasi data geologi untuk kepentingan preventif penanganan bencana kegeologian, dan jaminan hukum untuk menjalankan kewajiban mengetahui atau survei kondisi geologi dan geofisika di seluruh wilayah RI sebagai upaya inventarisasi kekayaan geologi Indonesia.

Urgensi RUU Kegeologian, yakni (A) geologi merupakan aset negara yang perlu diatur untuk optimalkan sumber daya geologi dan minimalkan dampak bencana geologi, serta sinkronisasi dan integrasi data dan informasi kegeologian untuk kepentingan pembangunan nasional.

(B) Kebutuhan data dan informasi Kegeologian semakin penting dan mendesak seiring makin berkembangnya berbagai sektor pembangunan. Baik untuk kepentingan ekonomi, eksplorasi mineral, batubara, migas, panas bumi dan air tanah, maupun untuk kepentingan tata ruang. Serta, mitigasi kebencanaan geologi, konservasi lingkungan, dan perlindungan kepewarisan kekayaan geologi.

(C) Dibutuhkan institusi berkompeten yang mempunyai kewajiban menyampaikan data dan informasi kegeologian secara akurat, profesional, dan tepat waktu sehingga asas manfaat dan hasil guna dapat tercapai.

Pada akhirnya, UU diperlukan bagi kepentingan publik untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Bidang geologi memiliki potensi dan peran penting perlindungan keselamatan manusia sebagaimana kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, saatnya RI miliki UU Kegeologian mengingat urgensitasnya yang tidak hanya mengatur potensi ekonomis, tetapi juga potensi nonekonomis.  

 

 

 

BERITA TERKAIT