Pemulihan DAS untuk Rehabilitasi Lahan


Penulis: Micom - 30 December 2018, 16:30 WIB
ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar
ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar

UPAYA komprehensif pemerintah dalam melakukan rehabilitasi lahan dilakukan dengan cara melebur dua kegiatan, yakni Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan memulihkan Daerah Aliran Sungai (DAS). Bertempat di Persemaian Permanen Purwakarta, Desa Jomin Timur, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, acara bertajuk Gerakan Nasional Pemulihan DAS (GN PDAS) ini berlangsung selama 2 hari, yaitu 28-29 Desember 2018.

Kesehatan DAS dikembalikan, khususnya memulihkan kerusakan yang banyak terjadi di Daerah Tangkapan Air (DTA) atau bagian hulu sebuah DAS. Banyak bagian hulu DAS berupa lahan kritis atau tidak tertutup vegetasi akibat perilaku manusia, seperti penebangan pohon ilegal atau penggunaan lereng-lereng bukit untuk kegiatan pertanian semusim.

Hal ini menyebabkan fungsi hidrologi DAS, yaitu kemampuan menyerap, menyimpan dan mengalirkan air menjadi menurun, sehingga bencana hidrologis seperti tanah longsor, banjir dan kekeringan dapat lebih mudah terjadi.

"Indikator dari sebuah DAS yang sehat ialah, tersedianya air dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk berbagai keperluan, terjaganya kesuburan tanah dan produktivitas lahan, serta berkurangnya bencana-bencana hidrologis seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan. Semua ini prasyarat untuk masyarakat yang sejahtera. Bila DAS sehat, maka masyarakat yang hidup di DAS tersebut akan sejahtera," ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya, dalam arahannya pada kegiatan pencanangan yang mengambil tema “DAS Sehat, Sejahterakan Rakyat”.

Menteri Siti menekankan vitalnya peran manusia dalam menjaga DAS tetap sehat dan berfungsi baik. Karena penyebab dominan kerusakan DAS adalah perilaku buruk manusia terhadap alam.

DAS merupakan wadah atau ekosistem seluruh aktivitas manusia berada dengan segala dinamikanya. Untuk itu, Menteri Siti mengajak masyarakat memperhatikan intervensi-intervensi yang dilakukan terhadap alam, khususnya DAS, agar kesetimbangan sistem ekologis tetap terjaga.

Menteri Siti pun menjelaskan akibat bencana hidrologis yang terjadi setiap tahun membuat petani merugi lantaran gagal panen, kemudian banyak korban jiwa berjatuhan, rusaknya infrastruktur, kerugian finansial hingga penurunan kenyamanan dan kualitas hidup yang berdampak panjang bagi kualitas generasi manusia ke depan.

"Kesehatan DAS harus dijaga dengan pengelolaan secara terpadu, tak hanya cukup dengan menanam pohon tetapi memastikan terbentuknya tutupan vegetasi hutan terutama pada DTA atau wilayah hulu DAS," pesan Menteri Siti.

Selain itu, pembangunan-pembangunan sarana fisik pencegah erosi-sedimentasi juga harus terus diperbanyak. Faktor lain yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan pemulihan DAS adalah keterlibatan multipihak dan kekompakan antarstakeholder terkait.

"Paling penting dalam Pemulihan DAS adalah bagaimana melibatkan multipihak dan pemanfaatan teknologi, dan bagaiman itu bisa kita monitor dengan baik," ungkap Menteri Siti.

Sementara itu Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL), Ida Bagus Putera Parthama, menyatakan, acara GNPDAS merupakan reorientasi gerakan rehabilitasi lahan. Semula fokus rehabilitasi dengan penanaman pohon kini fokusnya pada pemulihan DAS sebagai sebuah ekosistem.

"Dulu untuk rehabilitasi lahan kita hanya fokus pada kegiatan menanam, sekarang kita reorientasi menjadi kegiatan pemulihan DAS, kegiatan menanam pohon tetap ada, namun menjadi bagian dari upaya lebih besar yaitu di pemulihan DAS," ujar Putera.

Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sangat mendukung upaya pemulihan kondisi DAS dengan Pencanangan GNPDAS yang dilakukan oleh KLHK. Dirinya mengakui wilayah Jawa Barat memiliki DAS-DAS yang tidak terlalu baik kondisinya.

"Banyak kerusakan alam di DAS-DAS yang ada di Jawa Barat. Dari 41 DAS di Jawa Barat, hanya 8 yang punya tutupan diatas 30%," ujar Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil pun siap memperbanyak bangun persemaian-persemaian bibit di Jawa Barat, untuk membantu mencapai target rehabilitasi lahan kritis khususnya di Jawa Barat.

Dalam rencana kerja tahun 2019 ini, upaya pemulihan DAS telah direncanakan oleh KLHK dengan target luasan sekitar 230 ribu hektare. Lokasi telah diprioritaskan pada DTA dari dam atau bendungan (ada 65 dam prioritas), daerah rawan bencana hidrologi (longsor, banjir), serta DAS dan danau yang sangat prioritas dan mendesak untuk direhabilitasi.

Dengan fokus pada lokasi-lokasi prioritas ini, maka sumber daya dan dana yang terbatas diharapkan akan lebih memberikan hasil nyata dan dampak signifikan sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi.

Pada acara pencanangan GNPDAS ini juga diserahkan penghargaan kepada perorangan, lembaga dan kelompok yang selama ini turut aktif dalam pemulihan DAS dan pengelolaan DAS.

Pemenang penghargaan adalah sebagai berikut:

1. Kategori forum DAS Progresif diberikan kepada Forum DAS Bangka Belitung

2. Kategori Perintis Penggalang DAS Lintas Negara diberikan kepada Dr. Ir. Ludji Michael Riwu Kaho, M.Si

3. Kategori Inspirator Rehabilitasi DAS Hutan Lindung Gambut diberikan kepada PT. Transportasi Gas Indonesia.

4. Kategori Inovator Sistem Aplikasi Lingkungan berbasis Smartphone diberikan kepada PT Aqua Danone

5. Kategori Kelompok Pelestari Hutan Mangrove diberikan kepada Kelompok Masyarakat Belawan Sitanam Sumatera Utara

6. Kategori Wanita Pelopor Reboisasi diberikan kepada Ibu Siti Maemunah

7. Kategori Pelopor Pembangunan Hutan Rakyat diberikan kepada Bapak Dahlan dari Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

8. Kategori KPHL Pengembang Manajemen Kolaboratif Bersama Masyarakat diberikan kepada KPHL Unit IV Bukit Barisan, Provinsi Sumatera Barat.

9. Kategori Penggagas Kolaborasi Pengelolaan Danau (Mahakam) diberikan kepada Dr. Mislan, M.Si (Lektor Kepala University Mulawarman)

10. Kategori Motivator Lingkungan diberikan kepada Imam Prasojo

11. Kategori Penggagas Skema Imbal Jasa Lingkungan Pengelolaan DAS diberikan kepada Nana Prayatna Rahadian (Sekjen Forum Komunikasi DAS Cidanau)

Turut hadir pada acara ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Purwakarta, Forkompinda Jawa Barat, Pejabat Eselon I dan II Kementerian LHK, dan Ketua Forum DAS seluruh Indonesia.(RO/OL-5)

BERITA TERKAIT