Dokter Hewan Forensik dan Visum et Repertum


Penulis: Drh. Nadia Yohana, Mahasiswa Magister Ilmu Forensik  Universitas Airlangga Surabaya - 11 December 2018, 23:05 WIB
Dok.Pribadi
Dok.Pribadi

ILMU forensik adalah salah satu cabang ilmu yang berisi penerapan ilmu untuk penegakan keadilan. Pada dasarnya forensik memiliki arti 'dari luar' yang berasal dari bahasa latin forensic serta sama dengan kata forum yang berarti 'tempat umum'. Jadi Forensik merupakan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. 

Bisa dikatakan ilmu forensik memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum. Proses penegakan hukum dan keadilan merupakan suatu usaha ilmiah, dan bukan sekadar common sense, non scientific belaka. Dengan demikian, dalam penegakan keadilan yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa, diperlukan bantuan ahli dengan pengetahuan forensik. 

Pada hakikatnya bukan cuma manusia yang menjadi objek ilmu ini. Indonesia membutuhkan peran dokter hewan dalam penyelesaian kasus forensik sebagai ahli untuk membuat penyelesaian atau kesimpulan pada kasus forensik yang terjadi khususnya pada hewan. 

Kasus forensik yang sering terjadi di Indonesia seperti kecelakaan, bunuh diri yang tidak mungkin dilakukan hewan. Atau pembunuhan merupakan contoh kasus yang harus dapat dijawab ahli forensik seperti dokter dan penyidik yang terlibat.

Forensik merupakan cara untuk membuktikan atau mengungkap kasus untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Perlu ditekankan bahwa forensik adalah cara untuk mendapatkan alat bukti atau alat bantu untuk mendapatkan alat bukti, bukan alat bukti itu sendiri. Suatu usaha ilmiah yang dilakukan untuk membantu proses penegakan hukum dan keadilan. 

Perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia yang dibantu oleh dokter ada di dalam visum et repertum yang disimpulkan serta dibuat secara mutlak. Menurut pasal 133 KUHAP permintaan visum et repertum merupakan wewenang penyidik, resmi dan harus tertulis.

Visum et repertum dilakukan terhadap korban bukan tersangka dan ada indikasi dugaan akibat peristiwa pidana. Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus, tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 

Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah agar ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi, bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 

Dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah: (a) keterangan saksi, (b) keterangan ahli, (c) surat, (d) petunjuk, (e) keterangan terdakwa. Jadi visum et repertum merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam bentuk surat.

Visum et repertum disingkat VeR adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia maupun hewan, baik hidup atau mati, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan pro yustisia. Visum et repertum kemudian digunakan bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan terakhir korban penganiayaan, kematian dan dinyatakan oleh dokter setelah memeriksa (korban). 

Tujuan visum et repertum merupakan untuk memberikan kepada hakim suatu kenyataan akan fakta-fakta dari bukti-bukti yang ada pada korban, atas semua keadaan sebagaimana tertuang dalam pembagian pemberitaan agar hakim dapat mengambil putusan dengan tepat dengan dasar kenyataan atau fakta-fakta tersebut. Sehingga dapat menjadi pendukung keyakinan hakim.

Dokter hewan forensik sebagai ahli yang mengadakan pemeriksaan dan pembuatan visum et repertum terhadap korban (hewan), dapat melakukan pemeriksaan luar serta dalam secara hati-hati, cermat dan teliti menafsirkan hasil sehingga dapat disimpulkan penyebab kematian hewan tersebut.  

Dengan melihat regulasi tersebut, ke depannya diharapkan penyidik, khususnya pihak kedokteran hewan forensik dan kepolisian, dapat memberikan kontribusi terhadap hak-hak korban dengan melihat peraturan-peraturan yang ada. 

BERITA TERKAIT