Swiss sudah Bukan Negara Tujuan Penyimpanan Uang Koruptor


Penulis:  Fetry Wuryasti - 08 December 2018, 17:31 WIB
Ist
Ist

INDONESIA kini tengah menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Swiss terkait upaya mengejar uang hasil korupsi maupun pencucian uang di luar negeri.

"Setelah pembicaraan panjang, kita mendapat titik terang, sekarang ada pada tahap akhir untuk penandatanganan Mutual Legal Assignment (MLA) antara pemerintah Indonesia dan Swiss. MLA tersebut akan menjadi legal platform untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundry yang disembunyikan di luar negeri," tutur Jokowi,beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut , Pengamat Perpajakan Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan memang secara teoretis kesepakatan tersebut tentu akan menguntungkan Indonesia. Sebab akan ada akses ke informasi keuangan.

"Tapi agaknya Swiss memang sudah ditinggalkan sebagai tax haven sejak tahun 2000-an," ujar Yustinus saat dihubungi, Jumat (7/12).

Dengan kata lain kesepakatan tidak akan menguntungkan optimal bagi Indonesia karena memang sudah agak lewat untuk Swiss.

"Sekarang yang mereka tuju Singapura, Hongkong, dan negara-negara seperti BVI Cayman. Apalagi dalam konteks MLA, setahu saya juga harus didahului penyelidikan di Indonesia

Utk AEoI, juga ada satu kendala yang perlu kita cermati, Swiss tidak termasuk dalam lima besar negara dimana penduduk Indonesia banyak melakukan amnesti pajak.

"Memang sudah lewat masanya Swiss," tukas Yustinus. (OL-4)

BERITA TERKAIT