Lembaga Penegak Hukum Perlu Kedepankan Pencegahan


Penulis: Golda Eksa - 08 December 2018, 17:23 WIB
Ist
Ist

RESOLUSI PBB Tahun 2000 tentang Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters telah memberi ruang kepada lembaga penegak hukum di Indonesia, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk menyelesaikan pelbagai kasus di luar pengadilan. Pendekatan restoratif dalam peradilan pidana itu pun tetap memerlukan pelibatan negara.

Demikian dikatakan Guru Besar Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Suteki, disela-sela diskusi Hukum dan Penegakan Keadilan, di Jakarta, Sabtu (8/12). Hadir sebagai pembicara pakar hukum dan founder SA Institute Suparji Ahmad, mantan hakim agung Arbijoto, pakar hukum tata negara Universitas Pancasila Muhammad Rullyandi, dan Pitan Daslani selaku editor buku Menyibak Kebenaran - Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman.

Suteki mengemukakan, suap dan gratifikasi memiliki perbedaan yang sangat tipis. Walaupun gratifikasi dalam hubungan masyarakat dianggap lumrah, namun tetap saja pemberian itu tidak tulus dan pasti tersandera oleh kepentingan dan waktu. Realitas tersebut sejatinya bisa dibuktikan dalam perkara yang menyasar mantan Ketua DPD Irman Gusman.

"Dalam hal ini gratifikasi itu bukan perbuatan melawan hukum kecuali indikasi dengan adanya suap. Ke depan saya berharap (perspektif hukum) di Indonesia perlu melengkapi atau menyeimbangkan antara CJS (criminal justice system) dengan restoratif justice system," katanya.

Menurut dia, KPK yang melakukan penangkapan terhadap Irman maupun pihak lain dalam perkara dugaan gratifikasi seharusnya lebih mengedepankan tindakan pencegahan ketimbang represif. Langkah itu dinilai sebagai solusi guna mengurangi bertumpuknya perkara serta mencegah penuhnya lembaga pemasyarakatan.

Suparji menambahkan, alat negara wajib menegakkan hukum yang bermuatan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Selain itu, politisasi penegakan hukum dan kriminalisasi harus dihentikan agar sejalan dengan cita-cita hukum di NKRI.

"Pada konteks kasus Irman Gusman ada alasan yang cukup kuat hakim di tingkat (Mahkamah Agung) peninjauan kembali untuk meninjau putusan hakim sebelumnya. Itu karena ada kekeliruan nyata dalam penerapan tentang makna gratifikasi maupun perdagangan pengaruh," ujarnya.

Senada disampaikan Muhammad Rullyandi. Menurut dia, gratifikasi bisa dilaporkan dalam tempo 30 hari sejak ada pemberian kepada pejabat negara dan bukan langsung dilakukan penindakan. Ironisnya, dalam kasus Irman Gusman justru unsur penyalahgunaan jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya itu tidak bisa terpenuhi.

"Karena itu harusnya hakim melakukan interpretasi hukum, harus ada penemuan hukum. Di sini tidak ada penemuan hukum, bahkan keliru, terjadi penyalahgunaan dalam penerapan hukum. Itu bahaya karena dalam pasal pidana ada namanya kejahatan jabatan. Bayangkan orang bisa dizalimi dengan putusan ini dan dia mendekam di penjara, itu melanggar HAM," kata Rullyandi.

Irman Gusman yang kini menunggu proses PK meradang setelah divonis 4,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia dinyatakan bersalah karena menerima suap Rp100 juta dari Direktur CV Semesesta Berjaya, Xaveriandi Sutanto dan istrinya, Memi. Uang itu diduga untuk mengarahkan Irman agar CV Semesta Berjaya mendapat alokasi 1.000 ton gula impor dari Bulog. (OL-4)

BERITA TERKAIT