Badan Legislasi Pemerintah Mendesak Dibentuk


Penulis: M. Taufan SP Bustan - 08 December 2018, 17:18 WIB

PEMBENTUKAN badan legislasi menjadi penting untuk diperhatikan. Pasalnya, baik pemerintah atau DPR merupakan bagian utama yang akan membentuk dan memperbaiki bermacam undang-undang.

Oleh karena itu, dengan adanya legislasi pemerintah dan DPR diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas produk legislasi yang dilahirkan.

Pelbagai pihak pun menanggapi dengan baik wacana pembentukan badan legislasi dari pemerintah.

Menurut mereka hal tersebut merupakan kemajuan karena faktanya dari dulu hingga saat ini pemerintah tidak memiliki lembaga yang mampu mengontrol undang-undang secara mendalam.

"Kami berharap ini tidak hanya sekadar wacana yang bergulir saja. Karena selama ini kan yang menjadi kelemahannya itu," terang Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Nur Sholikin saat menjadi salah satu narasumber dalam diskusi Populi Center dan Smart FM Network yang bertemakan "Perlukah Membentuk Badan Legislasi" di The Atjeh Connection, Gedung Sarinah, lantai UG, Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/12).

Dia menyebutkan, selama ini tidak ada satu pun lembaga yang bisa mengendalikan atau mengontrol rancangan undang-undang.

Bahkan mengawasi serta memonitoring dan evaluasi yang lebih dari yang ada. Sehingga tidak heran kemudian masih ada suatu legislasi yang bermasalah ketika diputuskan di negara ini.

"Makanya penyelesaikan masalah regulasi harus dilakukan. Pasalnya jika tidak, konsep alineasi hukum bisa terjadi. Apa sebab, karena alineasi hukum adalah kondisi di mana ketika masyarakat tidak lagi memikirkan hukum. Aneh kan kalau tidak lagi mau percaya dengan hukum," tegas Sholikin.

Senafas dengan Sholikin, Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang pun menyambut baik wacana ini.

Menurutnya, badan yang akan dibentuk itu tentunya akan bisa menjadi utama untuk mengkoordinasikan segala proses perencanaan hingga pembuatan rancangan undang-undang di pemerintahan.

"Kami berharap RUU yang banyak bertabrakan itu bisa diatasi. Kan selama kan proses RUU disusun oleh seluruh kementerian, kalau ada badan kontrolnya pasti akan membuat baik," ungkap Sebastian.

Ia menambahkan, jika lembaga itu berhasil dibentuk tentu harus bekerja dengan sangat maksimal sehingga bisa memecahkan persoalan yang ada terkait legislasi tersebut.

"Kalau bekerja dengan dan bisa berkoordinasi pasti semua akan baik-baik saja," tegas Sebastian. (OL-4)

BERITA TERKAIT