RUU Kekerasan Seksual Juga Bentuk Komitmen Negara Lindungi Pekerja Perempuan


Penulis: Putri Anisa Yuliani - 08 December 2018, 13:30 WIB
ANTARA/Aji Styawan
ANTARA/Aji Styawan

MIGRANT Care mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengungkapkan pengesahan RUU itu adalah sebagai bentuk komitmen negara terhadap perlindungan pekerja perempuan di manapun berada termasuk pekerja perempuan Indonesia di negara lain maupun pekerja perempuan asing yang berada di Indonesia.

Bentuk komitmen negara sangat penting. Sebab, berdasarkan data Migrant Care, sebanyak 72% pekerja imigran yang menghadapi ancaman hukuman mati adalah pekerja perempuan.

Data BNP2TKI juga menunjukkan dalam rentang 2011-2018 60% pekerja imigran asal Indonesia didominasi oleh perempuan.

"Dengan demikian perempuan menjadi semakin rentan dieksploitasi dan mengalami kekerasan seksual dalam situasi kerja dan migrasi yang tidak aman," ujar Wahyu dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/12).

Baca juga: Dukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Perempuan Pawai Di Taman Aspirasi

Kerentanan tersebut terbukti dari sekian banyak kasus kekerasan terhadap pekerja perempuan asal Indonesia di negara lain termasuk kasus terbaru adalah hukuman mati pemerintah Arab Saudi terhadap Tuti Tursilawati.

Mendiang Tuti dituduh melakukan pembunuhan terhadap majikannya padahal ia hanya melakukan pembelaan diri akibat kekerasan seksual yang ia dapat saat kejadian.

Sejauh ini, Tuti adalah pekerja perempuan ke-6 yang dieksekusi mati pemerintah Arab Saudi sejak 2011-2018. Indonesia pun dipandang meremehkan kasus tersebut karena pembelaan yang datang terlambat hingga hukuman mati terjadi tanpa notifikasi dari pemerintah Arab Saudi.

"Seperti halnya Tuti, perempuan tidak lepas dari kerentanan mengalami kekerasan seksual saat di tempat kerja baik fisik maupun verbal," pungkasnya. (OL-2)

BERITA TERKAIT