Manajemen Perusahaan dan Instansi Pemerintah Mesti Membangun Budaya TI


Penulis: Syarief Oebaidillah - 07 December 2018, 21:45 WIB
Ist
Ist

PAKAR telematika dan Ketua Dewan Juri Top IT dan Telco 2018 Prof Dr Laode M Kamaluddin mengutarakan sejumlah temuan penting terkait implementasi teknologi informasi (TI) di perusahaan dan instansi pemerintahan. Temuan penting ini diperoleh selama proses presentasi dan wawancara penjurian berlangsung

Di antaranya, selain fokus pada pengembangan aplikasi dan solusi TI Telco sebaiknya manajemen perusahaan dan instansi pemerintahan, juga harus membangun budaya TI (IT culture), agar pemanfaatan solusi IT Telco-nya menjadi maksimal.

Dikatakan Laode bahwa keamanan TI masih belum menjadi prioritas sebagian peserta. Serangan terhadap keamanan sistem TI harus diwaspadai.

"Aktivitas operasional kita jangan sampai terganggu atau bahkan berhenti, hanya karena sistem keamanan TI kita masih lemah," kata Laode pada puncak acara kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan Top IT dan Telco 2018 di Jakarta, Kamis (6/12).

Acara yang diikuti 500 audiens juga dihadiri sejumlah wali kota, bupati, para CEO, serta manajer TI untuk menerima penghargaan.

Top IT dan Telco 2018 digelar majalah It Works bekerja sama dengan beberapa asosiasi di bidang TI, telekomunikasi, dan konsultan TI independen. Tema yang diangkat ialah 'Great IT for Great Business and Governmen't. Artinya, dengan membangun solusi TI yang bagus, kita akan dapat membangun bisnis dan pemerintahan yang bagus pula, terutama dalam mengadapi era digital yang bersifat disruptif ini.

Melalui keterangan yang diterima Jumat (7/12), Laode mengutarakan pihak dewan juri merekomendasikan penggunaan blockchain dalam pengembangan solusi digital ke depan. Blockchain dirancang agar aman (secure by design) dan merupakan contoh sistem komputasi terdistribusi dengan Byzantine Fault Tolerance (BFT) yang tinggi sebagai smart contacts.

Konsensus terdesentralisasi dapat dicapai dengan blockchain yang membuat teknologi ini cocok untuk merekam peristiwa, catatan medis, catatan transaksi keuangan digital, dan aktivitas pengelolaan rekam lainnya. Seperti manajemen identitas, pemrosesan transaksi keuangan, dokumentasi barang bukti, pelacakan (tracking system), hingga aplikasi system kepemerintahan seperti pemungutan suara (voting) yang membutuhkan sistem keamanan tinggi.

Dikatakan, pentingnya sinkronisasi dan integrasi aplikasi yang dibangun pemerintah pusat, yang digunakan atau diinput instansi daerah. Terdapat sekitar 45 aplikasi dari beberapa kementerian dan lembaga di pusat, yang harus digunakan dan diinput datanya oleh instansi di daerah.

"Begitu data sudah ditarik ke pusat sehingga ketika Pemda memerlukan data yang sama, mereka harus melakukan input data ulang," kata Laode.

Selain menjadi tidak efisien karena harus melakukan input data dua kali, data yang dihasilkan pun sering kali berbeda. Jadi tidak mengherankan jika data tiap instansi di negeri ini sering kali berbeda. Oleh karena itu, perlu ada government platform untuk aplikasi-aplikasi layanan publik.

M Lutfi Handayan, Ketua Penyelenggara dan Pemimpin Redaksi It Works, mengemukakan, kegiatan Top IT dan Telco dilaksanakan secara objektif dan independen, juga bukan sekadar ajang penilaian dan penghargaan semata.

Dikatakan, even ini memberikan masukan kepada para peserta dalam penerapan dan pemanfaatan TI dan Telco melalui 'sesi nilai tambah'. Sesi ini berupa saran, pendapat, dan masukan dari Dewan Juri kepada peserta untuk pengembangan solusi IT dan Telco-nya ke depan

Adapun kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan yang memperoleh penghargaan Top IT dan Telco di antaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, LKPP, LAPAN, BATAN, PT Wijaya Karya Beton, RS Pelni, PT Waskita Karya (Tbk), Pemda Denpasar, Pemerintah Kota Tangerang, dan Pemerintah Kota Cirebon. (RO/OL-1)

 

BERITA TERKAIT