A.S Hikam: Partai Islam Minim Solusi, Lebih Banyak Isu Populisme


Penulis: Rahmatul Fajri - 07 December 2018, 20:40 WIB
MI/MOHAMAD IRFAN
MI/MOHAMAD IRFAN

PENGAMAT politik Mohamad AS Hikam mengatakan politik identitas yang kentara dengan agama, suku, gender dan afiliasi politik masih menjadi pilihan alternatif untuk menggaet suara di tahun politik.

Akan tetapi, hal tersebut dirasa tidak akan berdampak secara signifikan. "Saya bilang always impossible dipimpin otoratian politik identitas. Tapi kembali lagi tidak ada yang tidak mungkin," kata Hikam di diskusi Para Syndicate, Jakarta, Jumat (7/12).

Hikam mempertanyakan kondisi negara ini jika strategi seperti itu kerap dijadikan kendaraan politik. Ia mengatakan saat ini proses menuju elektoral malah disibukkan dengan hal-hal yang diluar substansi menjajakan program, melainkan menjual yang lekat dengan identitas masing-masing kubu.

"Republik ini mau ke mana dengan tren seperti ini? Bukannya masing-masing membawa program untuk kemajuan ekonomi," kata Hikam.

Ia juga menyoroti minimnya kontribusi partai Islam untuk menjadi stimulan dan melempsrkan isu-isu yang lebih substansial dan menyangkut kesejahteraan masyarakat.

"Kontribusi partai islam hsrus memberikan solusi tentang ekonomi, bukan bicara populism. Sekarang belum ada terobosan pembangunan. Sekarang sama saja," kata Hikam.

Maka dari itu, Hikam menilai kondisi yang parah justru terjadi setelah pemilihan. Ia mengatakan setelah pemilihan, jika politik identitas terus berlanjut, maka akan terjadi konflik secara terus-menerus.

"Fakta ada bahwa model politik Trump, menggunakan identitas dalam berpolitik. Tapi tidak separah itu. Setelah itu yang saya khawatir. Kalau sampai diubah menjadi sarat politik identitas dan melupakan Pancasila. Minimum terjadi konflik terus menerus," tandas Hikam.

Selain itu, ia juga mengatakan saat ini pengaruh dari luar cukup membuat politik identitas di Indonesia bertambah kuat. Hikam mencontohkan HTI dan ISIS yang datang dari luar mempunyai metode yang canggih untuk menarik massa dan simpatisan.

"Nah, harusnya peran NU dan Muhammadiyah untuk menetralisir itu. Jika kemudian memang ada kelompok yang mendapat atensi, tapi NU dan Muhammadiyah harus punya cara lebih canggih," kata Hikam.

Ia meminta jangan bersikap remeh dalam melihat fenomena berkembangnya politik identitas. Ia meminta untuk belajar dari sejarah, sehingga tidak untuk mengulangi, tapi mengambil pelajaran. (OL-4)

BERITA TERKAIT