Jelang Protes, Pemerintah Prancis Instruksikan Penutupan Fasilitas Publik


Penulis: Tesa Oktiana Surbakti - 07 December 2018, 20:15 WIB
(Photo by Thomas SAMSON / AFP)
(Photo by Thomas SAMSON / AFP)

KEKHAWATIRAN yang meluas buntut dari kerusuhan pekan lalu, berdampak pada penutupan sejumlah toko di Champs-Elysees dan Museum Louvre. Petugas berwenang pun memperingatkan potensi kerusuhan lanjutan, setelah Prancis di bawah kepemimpinan Emmanuel Macron mengalami krisis terburuk.

Sabtu (1/12) kemarin, pemerintah bergerak cepat untuk membendung dampak kerusuhan antara pengunjung rasa 'rompi kuning' dan petugas keamanan. Protes yang digulirkan pengunjuk rasa berasal dari persoalan biaya hidup yang dipengaruhi tingginya tarif pajak.

Seorang pejabat dari Kementerian Dalam Negeri Prancis mengatakan kepada AFP, bahwa pihak perwenang siap menghadapi aksi kekerasan yang signifikan. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, terdapat indikasi pengunjuk rasa dari arah kanan maupun kiri, berencana berkumpul di Paris, Ibu Kota Prancis. Pemerintah khawatir aksi unjuk rasa berakhir rusuh maupun penjarahan, seperti yang terjadi akhir pekan lalu.

PM Prancis Edouard Phlippe mengungkapkan sebanyak 8.000 petugas kepolisian akan dikerahkan, bersama dengan selusin kendaraan berlapis baja. Langkah itu sebagai antisipasi tindakan luar biasa, sehingga massa bisa dikendalikan sekaligus menahan risiko kerusuhan.

Dalam wawancara dengan stasiun televisi, dia kembali menegaskan kepada masyarakat untuk tetap tenang. Pemerintah dalam hal ini sudah mempersiapkan langkah untuk meredam kerusuhan, termasuk mengeluarkan kebijakan yang mendongkrak daya beli masyarakat.

Di seluruh penjuru negeri, sekitar 89.000 petugas kepolisian siap dimobilisasi. Jumlah tersebut meningkat dari petugas yang disiagakan akhir pekan lalu, yakni 65.000 personel.

Meski pemerintah meningkatkan penjagaan, gerakan 'rompi kuning' sejauh ini tidak menunjukkan tanda-tanda kehilangan energi. Sepanjang pemerintah belum membatalkan kenaikan pajak bahan bakar yang direncanakan berlaku Januari 2019, sebagaimana tuntutan inti para demonstran.

Pihak kepolisian telah mengeluarkan surat peringatan kepada pemilik pertokoan dan bisnis di sekitar Champs-Elysees, kawasan tersohor di Paris. Mereka diminta menutup pintu dan jendela, serta memasukkan perabotan di luar ruangan.

Perintah tersebut jelas membuat dunia usaha kehilangan potensi pendapatan sekitar ribuan Euro. Sebab, jumlah pengunjung lokal dan mancanegara biasanya meningkat di liburan akhir pekan.

Adapun manajemen gedung opera Garnier dan Bastille, memutuskan untuk membatalkan pertunjukan pada akhir pekan. Pintu museum utama pun telah ditutup. Di samping itu, pertandingan sepak bola Liga 1 pada Sabtu mendatang, yang melibatkan Paris Saint-Germain, juga ditunda.

Gerakan protes 'rompi kuning' mulai menggeliat pada 17 November lalu, sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan kenaikan bahan bakar. Sejak itu, kebijakan pemerintah Macron mengalami tantangan besar. Para demonstran, khususnya di kota kecil dan wilayah pedesaaan Prancis, meraup dukungan dukungan publik yang luas.

Dalam jajak pendapat, sekitar 72% mendukung tuntutan demonstrasi, tetapi tanpa disertai kekerasan. Gerakan tersebut, turut memicu protes lainnya. Terutama kalangan mahasiswa yang menuntut penghapusan ujian pemeriksaan dan persyaratan ketat untuk masuk universitas.

Dampak kerusuhan setidaknya telah mengganggu operasional 280 sekolah menengah, dengan 45 di antaranya terpaksa tutup. Tercatat lebih dari 700 mahasiswa ditahan pihak kepolisian dalam insiden kerusuhan sebelumnya. Puluhan orang yang memakai masker muka sempat melemparkan bom molotov, hingga terlibat bentrokan dengan petugas kepolisian di beberapa kota.

"Kami adalah masyarakat yang pada akhirnya ahrus membayar harga bahan bakar lebih tinggi," cetus Ines, salah satu dari 150 siswa sekolah menengah yang berdemonstrasi di pinggaran selatan Kota Cachan. Pun, para petani turut menyerukan protes, berikut dua perserikatan sopir truk juga merencanakan aksi pemogokan sebagai bentuk solidaritas pada Minggu malam.

Sementara itu, barisan 'rompi kuning' telah memblokade depo bahan bakar yang menyebabkan kelangkaan di Bretagne, Normandia, dan wilayah tenggara Prancis.

Jelang protes pada akhir pekan, Presiden Prancis Emmanuel Macron, belum memberikan komentar publik. Namun, anggota parlemen senior dari partai pendukung Macron, Richard Ferrand, menegaskan pemerintah tidak ingin menuangkan minyak ke atas kobaran api. Anggota pemerintahan Macron telah memberikan isyarat untuk membuat konsesi lebih lanjut.

Akan tetapi, pihak istana kepresidenan menyatakan Macron tetap pada keputusannya, yakni memangkas pajak kekayaan terhadap orang berpenghasilan tinggi. Di lain sisi, pemulihan pajak kekayaan masuk dalam tuntutan utama yang diserukan barisan 'rompi kuning', selain penurunan pajak bahan bakar dan peningkatan upah minimum. (AFP/OL-1)

 

BERITA TERKAIT