Amatata Demo di KPK Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Jembatan Waima


Penulis: MICOM - 07 December 2018, 18:40 WIB

ALIANSI Mahasiswa Pemuda Lembata Jakarta (AMATATA) menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Kabupaten Lembata.

Adapun sebelumnya, Lembata digemparkan dengan robohnya jembatan WaiMa, di desa Kecamatan Naga Wutun, Kabupaten Lembata, NTT. Jembatan yang dibangun menggunakan dana BTT APBD II Tahun anggaran 2017 menelan biaya Rp 1.750.000.000 dan dikerjakan kontraktor Oleh pihak CPJ.

Baca juga: LPSK Harap Kasus Nduga diselesaikan Melalui Koridor Hukum Pidana

Jembatan yang masa Kerjanya berakhir pada akhir Februari 2018 tersebut hanyut terbawa banjir pada tanggal 26 November 2018.  Melihat keadaan jembatan tersebut, AMATATA kemudian melakukan kajian yang komprehensif.

AMATATA menduga adanya kejanggalan dalam anggaran pembangunan Jembatan Waima tersebut. Pihaknya mengatakan seharusnya anggaran itu digunakan sepenuhnya untuk pembangunan jembatan tetapi ada sisa anggaran sebesar Rp1,6 miliar.

Dalam penyampaian orasinya, perwakilan dari AMATATA, Asis, menekankan dan menegaskan kepada pihak KPK untuk  turun langsung ke Lembata dalam rangka melakukan penyelidikan proyek pembangunan jembatan Waima yang diduga adanya indikasi kejanggalan anggaran.

"Jembatan seperti itu tidak layak untuk dibangun karena akan hancur digerus air kali. Seharusnya dibangun jembatan gantung, percuma saja kalau dibangun dengan postur seperti itu," ujarnya, Jumat (7/12).

Menyambung hal itu, perwakilan dari AMATATA lainnya, Choky Ratulela, merasa pemerintah daerah Kabupaten Lembata dalam hal ini dinas terkait tidak serius dalam melakukan tugas dan fungsinya.

"Pemerintah daerah selaku yang bertanggung jawab penuh yaitu Bupati wajib mengorganisir,mengontrol dan mengevaluasi seluruh kinerja dari OPD dalam hal ini dinas terkait.Apabila dalam pembangunan jembatan waima ini tidak serius,maka hasilnya pun akan begitu saja," tandasnya.

Sementara itu, perwakilan AMATATA lainnya, Epenk Djawang, mempertegas fungsi dan wewenang dari KPK agar mampu membongkar kedok dari aparat yang melakukan tindakan pidana korupsi.Apabila dalam penyelenggaran negara adanya kejanggalan terkait anggaran, maka menurutnya perlu diperhatikan secara khusus oleh KPK.

Setelah dua jam melakukan aksi di depan Gedung KPK, AMATATA bertemu dengan utusan Pihak KPK. AMATATA mendukung penuh pihak KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang independen dalam mengidentifikasi proyek pembangunan jembatan waima. (OL-6)

 

BERITA TERKAIT