Polisi Didesak Usut Aktor di Balik Spanduk Jokowi Bersama PKI


Penulis: Haufan Hasyim Salengke - 07 December 2018, 18:37 WIB
Mukhlis Ramlan--Ist
Mukhlis Ramlan--Ist

BARISAN Advokat Indonesia (BADI) meminta polisi mengungkap aktor di balik pemasangan sejumlah spanduk di Jakarta Pusat berisi tuduhan dan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo dan pujian untuk Prabowo Subianto.

Sebelumnya, telah ditemukan spanduk yang terpasang di sekitar Jl Al-Habsyi, Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakpus. Spanduk itu bertuliskan #PKI Berkedok Pancasila, #JKW Bersama PKI, #JKW Hoaks Nasional, JKW Sontoloyo Nasional, #JKW Genderuwo Nasional. Selain itu, ada juga tulisan Prabowo Sandi for Presiden Indonesia Kuat dengan disertai oleh foto Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Mukhlis Ramlan, salah satu pihak dari BADI, menyatakan spanduk-spanduk itu masuk kategori kampanye hitam. Tindakan semacam itu merusak iklim demokrasi menyonsong pemilihan umum presiden (pilpres) dan pemilu legislatif April 2019.

Karena itu, BADI berinisiatif membuat laporan ke Bareskrim Polri, Jumat (7/12), agar aktor di balik pemasangan spanduk tersebut diungkap dan diproses hukum.

"Laporan yang kita buat hari ini lebih kepada menjaga demokrasi di tengah proses pemilu presiden dan legislatif yang sedang berjalan," ujar Mukhlis.

Sebetulnya, kata dia, spanduk bernada anti-Jokowi dan pro-Prabowo itu justru merugikan dan mempermalukan kedua calon presiden. Capres nomor urut 01 dituduh PKI sementara capres nomor urut 02 dituduh seolah-olah pihak yang membuat spanduk itu.

"Jadi kedua capres menjadi korban sesungguhnya dari aksi yang dilakukan oleh sekelompok orang, kita serahkan sepenuhnya kepada kepolisian untuk mengungkap ini," tandasnya.

Ia berharap polisi bekerja cepat dan profesional untuk mengungkap perkara itu dan menangkap aktor yang mengganggu proses demokrasi pemilu. BADI mengajak semua pihak untuk berhenti melakuka upaya-upaya propaganda dan saling fitnah.

"Siapa yang menyuruh, siapa yang mengoordinir, siapa yang bertanggung jawab dalam masalah fitnah ini harus diungkap dan dikejar sampai kemana pun," tegas Mukhlis.

Ia mengaku BADI membuat laporan polisi atas inisiatif sendiri karena mereka ingin menjaga demokrasi. Ia menampik berafilisi atau memiliki kaitan dengan kelompok politik manapun.

Mukhlis mengatakan, terkait dengan spanduk itu, setidakny patut diduga pelaku telah melakukan pelanggaran terhadap beberapa ketentuan dalam hukum pidana dan Peraturan Perundang-undangan Pemilu.

Pertama, melanggar Pasal 4 huruf b, UU Nomor 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Disana disebutkan tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis.

Pelaku bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta.

Kedua, kampanye hitam lewat spanduk tersbut melanggar Surat Edaran Kapolri Nomor SE/X/06/2015. "Dalam surat itu, Polri menyebut keseluruhan perbuatan yang bersifat menghina, mencemarkan nama baik, menista, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut atau menyebarkan berita bohong, baik dalam KUHP maupun luar KUHP dapat dilakukan hukuman pidana," terangnya.

Ketiga, perbuatan pelaku melanggar Pasal 280 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 7 tahun 2007 tentang Pemilu memuat aturan mengenai larangan dalam kampanye. Di sana disebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain.

Keempat, melanggar Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Sanksinya, bisa berupa denda hingga hukuman pidana paling lama dua tahun.

"Kami berharap kepolisian dapat memproses laporan kami ini dengan layak demi upaya kita bersama untuk mewujudkan Indonesia yang penuh ketentraman," tandas Mukhlis. (OL-4)

BERITA TERKAIT