PNS DKI Gratis Naik Transjakarta, Anies: Pakai Itu!


Penulis: Ferdian Ananda Majni - 07 December 2018, 18:35 WIB
Antara
Antara

KEBIJAKAN tarif parkir berlangganan murah untuk pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Lapangan IRTI Monas akan segera berakhir. Pasalnya, kebijakan itu bertentangan dengan upaya Pemprov DKI dalam meningkatkan penguna kendaraan umum.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan segera menaikkan tarif parkir di IRTI Monas bagi pegawai PNS DKI. Kebijakan tersebut efektif diterapkan 2019 mendatang sekaligus sebagai uji coba penaikan tarif parkir di DKI Jakarta,

"Parki IRTI, besok tidak ada lagi harga murah bagi pegawai Pemprov, mulai 1 Januari," kata Anies, Jumat (7/12) di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat.

Dia mengakui selama ini pegawai yang berkantor di Balai Kota memanfaatkan parkir di IRTI Monas dengan tarif murah. Kini, tarif parkir akan dimuat mahal sehingga PNS DKI yang selama ini memakai kendaraan pribadi diharapkan beralih naik kendaraan umum.

Tarif parkir kendaraan untuk PNS DKI di Lapangan IRTI Monas Rp68.000 per bulan, sehingga mereka ramai-ramai memanfaatkan lokasi tersebut. Anies menyebut tarif parkir murah sebagai logika yang salah.

"Ketika kita ingin lebih banyak orang naik kendaraan umum, (ongkos) kendaraan umumnya dibuat murah, (tarif) parkir kendaraan pribadinya jadi mahal. Itu logikanya begitu," tegasnya.

Menurut Anies, kebijakan yang berlaku selama ini keliru. Dia pun meminta PNS DKI memanfaatkan fasilitas menumpang Transjakarta secara gratis dengan menggunakan kartu pegawai mereka.

"Coba, jadi mulai Januari tidak ada lagi (parkir murah). Kita semua pemegang kartu Bank DKI punya hak menggunakan Transjakarta free, dipakai itu," pungkasnya.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta tengah menyusun dasar hukum penetapan tarif layanan parkir. Dengan mahalnya tarif parkir dan berkurangnya lahan parkir tentunya diharapkan pemilik kendaraan umum dapat beralih menggunakan transportasi umum.

Anies mengatakan Pemprov DKI Jakarta terus memperbaiki kualitas layanan angkutan umum sebagai insentif bagi warga agar beralih dari kendaraan bermotor pribadi. Jumlah angkutan umum ditambah, jangkauannya dipeluas, serta kenyamanannya ditingkatkan.
 
Sebaliknya, tarif parkir yang mahal diperlukan sebagai disinsentif penggunaan kendaraan pribadi. "Kalau harga parkirnya murah ya tidak ada pula yang berdampak insentif dan diinsentif," terang Anies.

Kendati begitu, Anies menegaskan tarif parkir yang mencapai di atas Rp50 ribu per jam merupakan angka spekulatif. Pemprov DKI masih mengkaji besaran yang tepat. (A-2)

 

BERITA TERKAIT