PTUN Jakarta Larang Pihak Berperkara Masuk Area Hakim


Penulis: Golda Eksa - 07 December 2018, 17:46 WIB
 MI/M Taufan SP Bustan
MI/M Taufan SP Bustan

SISTEM pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang diterapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bertujuan untuk memudahkan pelayanan bagi pencari keadilan. Kebijakan itu sekaligus mencegah indikasi pihak-pihak yang berperkara menemui majelis hakim di lembaga yuridis tersebut.

Dengan PTSP diharapkan masyarakat yang mengajukan permohonan gugatan dapat terlayani. Diharapkan, para pencari keadilan juga percaya bahwa tidak ada permainan maupun transaksi terkait perkara di belakang ruang sidang.

Ketua PTUN Jakarta Ujang Abdullah mengatakan pihaknya berupaya memberikan pelayanan terbaik, seperti membuat sistem agar hakim dapat berkerja maksimal tanpa terganggu dengan kehadiran pihak-pihak yang berperkara.

"Makanya kita buat area hakim sebagai zona integritas. Tujuannya, agar pihak-pihak yang berperkara itu tidak berada di zona tersebut karena steril," ujar Ujang kepada Media Indonesia, Jumat (7/12).

Baca juga: Keimanan Seorang Hakim Harus Diperkuat

Menurut dia, PTUN Jakarta memberlakukan sistem dengan akses khusus di tiap pintu, termasuk ruang hakim. Artinya, tidak semua orang dapat bebas keluar masuk ruang kerja hakim, termasuk ruang kerja panitera.

"Untuk ke ruang hakim harus melalui pintu yang memiliki akses fingerprint, sehingga tidak semua orang bisa masuk ke ruangan itu. Untuk di kantor PTUN Jakarta sudah dibuat sistem steril yang para pihak (berperkara) sulit berhubungan dengan hakim." tandasnya.

Mengenai indikasi adanya pertemuan antara hakim dan pihak berperkara di luar kantor, imbuh dia, hal itu sulit untuk dimonitor. Ia pun berharap jajarannya tetap memiliki integritas dan bekerja sesuai instruksi yang diberikan Mahkamah Agung.

Lebih jauh, terang dia, agar citra lembaga peradilan tidak semakin buruk di mata publik maka seluruh jajaran PTUN Jakarta diingatan untuk meningkatkan profesionalisme kerja, serta memegang teguh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Hakim di semua tingkatan lembaga peradilan di Tanah Air memang harus menjadi hakim yang berintegritas, beriman, dan memegang teguh perinsip-perinsip yang terkandung dalam KEPPH, sehingga terbebas dari tindak pidana korupsi karena menerima suap.

Jika tidak demikian, tambahnya, maka masih akan terus terjadi OTT terhadap oknum hakim. "Makanya jika pedomannya saja tidak bisa diikuti pasti akan tidak becus oknum hakim tersebut," pungkas Ujang. (Gol/Opn/OL-6)

BERITA TERKAIT