PSI: Kasus Bahar Bukan Kriminalisasi Ulama


Penulis: Putri Rosmalia Octaviyani - 07 December 2018, 16:01 WIB
MI/Adam Dwi
MI/Adam Dwi

JURU bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest menilai tidak tepat bila kasus Habib Bahar bin Smith disebut sebagai kriminalisasi ulama. Rian mengatakan wajar jika oposisi menggulirkan isu kriminalisasi ulama. Namun, dia tidak setuju kasus Bahar masuk kategori kriminalisasi.

"Jadi saya bicara dalan konteks hukum. Dalam hukum, siapapun yang melanggar ditindak tanpa pandang dulu. Kalau kita pandang bulu, karena pemuka agama tidak diperiksa, waduh bahaya untuk kualitas demokrasi," ujar Rian di gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/12).

Baca juga: Kejaksaan Percepat Penuntasan Kasus Bahar Smith

Rian mengatakan, kasus itu harus ditanggapi serius. Karena siapapun presidennya nanti, sikap seperti yang ditunjukkan Bahar dapat mengancam demokrasi dan menimbulkan kegaduhan.

"Apapun profesinya, tak cuma pendakwah harus menyampaikan ucapan yang sejuk-sejuk saja yang damai boleh kita kritik tegur beri peringatan keras tapi ada cara lain yang lebih pantas," ujar Rian.

Seperti diketahui, Kepala Bagian Penerangan Umum Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Kombes Syahar Diantono mengonfirmasi penetapan tersangka Habib Bahar bin Smith atau HBS. Dia disangka melanggar pasal berlapis. Penetapan tersangka dilakukan setelah dia diperiksa penyidik Bareskrim Polri.

Kasus bermula dari laporan yang dilayangkan Sekjen Jokowi Mania Laode Kamaruddin ke Bareskrim Polri, atas dugaan kejahatan terhadap penguasa umum dan ujaran kebencian. Laporan tersebut diterima dengan nomor LP/B/1551/XI/2018/BARESKRIM tanggal 28 November 2018.

Habib Bahar dilaporkan atas dugaan melanggar Pasal 207 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1 dan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena ceramahnya yang diduga menghina Presiden Joko Widodo.

Laporan terhadap Habib Bahar juga dilayangkan ke Polda Metro Jaya oleh Ketua Cyber Indonesia Muannas Alaidid. Laporan dugaan penghinaan terhadap Jokowi itu diterima dengan Nomor LP/6519/XI/2018/PMJ/Dit. Reskrimsus tertanggal 28 November 2018. (OL-6)

BERITA TERKAIT