Begawan Negarawan


Penulis: Radhar Panca Dahana Budayawan - 07 December 2018, 04:05 WIB
MI/Seno
MI/Seno

DALAM Temu Akbar Mufakat Budaya Indonesia (TA-MBI) III yang baru diusaikan di Jakarta akhir November 2018, dimufakatkan oleh peserta sebuah pemahaman baru tentang apa yang kita sebut 'kebudayaan Indonesia'. Sebuah majemuk kata yang selama negeri ini terbentuk, bahkan sejak ia diperjuangkan, belum juga dituntaskan oleh para pendahulu kita, para pendiri bangsa (founding fathers-mothers), termasuk kita sendiri hingga hari ini.

Ratusan peserta yang tergolong para pemikir terbaik negeri dari 34 provinsi, dari kalangan ilmuwan/cendekiawan, agamawan/rohaniwan, seniman/budayawan senior hingga para tetua adat, bermufakat kalau kebudayaan Indonesia memiliki basis pada realitas natural-geografis yang bahari.

Basis yang menjadi denominator bagi terbentuknya watak atau karakter bangsa-bangsa di kepulauan ini dengan sifat atau ciri-ciri sebagaimana umumnya adab bahari di dunia lain: terbuka, jujur, tulus, santun, akseptan-toleran, petualang (laut), komunal, persaudaraan, kerjasama (gotong royong) dan seterusnya.

Komprehensi kebudayaan yang holistik dan integratif itu menjadi lanjutan sempurna dari Deklarasi Ancol dalam soal kebudayaan nasional yang dihasilkan dalam TA-MBI II 2014 lalu. Peneguhan atau adekuasi pemahaman kolektif ini vital dan menjadi fondasi ontologis serta kosmologis dari eksistensi apa yang kita sebut sebagai 'bangsa Indonesia'. Pemahaman yang memang belum dirampungkan dan dijadikan warisan pekerjaan rumah oleh para pendiri bangsa kepada para pelanjutnya.

Dua hal atau isu fundamental di atas perlu dinyatakan tegas secara berulang lantaran kedua hal itu akan menjadi argumen paling kuat untuk menjawab pertanyaan eksistensial tentang apa-siapa 'Indonesia', beserta konsep atau gagasan-gagasan turunannya. Ketika kita dapat dengan adekuat menegaskan jati diri tersebut, akan jelaslah juga kenyataan mutakhir kita, sebagai manusia sebagai bangsa tentu saja.

Di saat yang bersamaan kita pun dapat pulih dari epidemi disorientasi kebanyakan kita (terutama kaum milenial); kita paham dengan jelas koordinat di mana kita ada, dari mana kita bermula, akan ke mana dan dengan cara apa.

Hidup yang beradab
Dalam realitas praktis atau implementasinya, seluruh elemen kebangsaan, juga kenegaraan, semestinya mulai membumikan semua perihal dalam 'kebudayaan (nasional) Indonesia' di atas, dalam kerja kreatif atau produk budaya dari masing-masing elemen di atas. Pemberlakuan secara praktis nilai-nilai utama budaya dan adab bahari ini akan menjelmakan manusia juga bangsa (Indonesia) baru yang lebih cocok (fit in) dengan realitas mutakhir serta tantangan berat di masa depan.

Maka dengannya, kehidupan di negeri ini pun akan diisi--secara positif dan konstruktif oleh manusia-manusia yang cara berpikir, merasa, hingga sikap dan tindakan spiritual memiliki jejak dan akar yang kuat, jejak dan akar kebudayaan. Dalam kata dan istilah lain hidup dan manusia yang penuh adab. Apa pun yang menjadi kegiatan atau profesi hidupnya sehari-hari. Mulai dari pedagang kaki lima hingga pemilik korporasi, mulai dari seniman maupun agamawan.

Dalam kehidupan politik, yang belakangan ini mengambil bisa jadi merebut posisi dominannya sebagai 'panglima' yang mengatasi elemen-elemen kebangsaan lainnya, hidup beradab dan berbudaya di atas menjadi imperasi paling kuat di antara semuanya. Politik berbudaya dan budaya politik, memang dalam kenyataannya, memang menjadi masalah kritis dalam hampir semua proses politik yang berlangsung di negeri ini.

Banyaknya tindak kriminal, korupsi, nepotisme, manipulasi jabatan, dan bentuk deviatif lain yang dilakukan para politikus di tingkat pusat hingga daerah, antara lain dimusababkan absennya dimensi kultural sebagai standar nilai-nilai utama bangsa kita dalam menciptakan hidup yang berkualitas. Budaya politik yang berbasis pada adab bangsa bahari, lengkap bersama mekanisme sanksi adatnya, ialah penjaga dan pemelihara tujuan juga cara-cara kita mencapai kualitas hidup itu.

Oleh karenanya, politik yang mendapuk dan memaksa diri sebagai panglima kehidupan bernegara itu, mau atau tidak, harus memiliki wawasan pada awalnya hingga visi dan perilaku yang berbudaya, yang penuh adab karena, dalam realitas masyarakat kita yang patron-klien ini, betapa pun semua elemen kebangsaan sudah meninggikan budaya bangsa, bila elite politik mengabaikan bahkan mengkhianatinya, kehidupan bernegara hingga berbangsa tetap akan lapuk, mengalami involusi yang menjadi disrupsi internal yang tak tertanggulangi.

Terlebih jika politisi elite tersebut menduduki posisi-posisi puncak yang desisif dalam menentukan peri kehidupan bangsa, imperasi budaya sudah semestinya menjadi urat nadi juga roh dari semua produk atau ekspresi (politis)nya. Para pejabat publik atau negara, dalam semua tingkatannya itu, terlebih yang nomor polisi mobilnya menggunakan 'RI' di bagian awal, selaiknya memiliki pemahaman lebih tentang apa itu kebudayaan Indonesia.

Karena dengan pemahaman itu, bukan saja ia mampu menjelaskan secara valid siapa dia dan untuk apa/siapa jabatan itu digenggamnya. Dia pun dapat melihat dan membaca dengan percaya diri kenyataan diri dari konstituennya, dari rakyatnya, dari bangsanya.

Tanpa pemahaman yang jernih dan kuat tentang bangsa berbasis budaya, legitimasi sang pemimpin tentu saja harus dipertanyakan. Dengan satu persoalan sangat sederhana; bagaimana seorang pemimpin politik dapat memerintah bahkan menentukan target-target masa depan bersama tanpa ia mengenali apa-siapa bangsa yang ia pimpin atau beri perintah.

Saatnya mulai
Maka tidak ada satu pun pihak/individu yang dapat diklaim, apalagi mengklaim, secara subjektif bahwa ia sudah melampaui maqam politikus dan menjadi negarawan, sebelum ia memiliki kapasitas kultural di atas, menjadi budayawan. Bila pemeo Plato tentang politikus yang cum filsuf saja tidak cukup.

Kehidupan bernegara dan berbangsa tidak selesai hanya dengan kecerdasan dan kecanggihan berpikir spekulatif, tapi juga dengan kecerdasan mental dan spiritual dengan hati nurani berbasis budaya menjadi sais dari kereta kepemimpinannya.

Namun, jangankan mencari negarawan yang budayawan, mencari pikiran-pikiran imajinatif eksploratif semacam filosof, kita akan sangat kesulitan menemukan. Kecuali spekulasi dan tentu spekulan politik yang dengan sangat mudah kita temukan di lorong-lorong remang para pelobi, negosiator, pialang, dan makelar politik sampai kaum 'penekan', baik lokal maupun asing.

Memang sungguh tidak gampang melahirkan budaya politik, apalagi budayawan-negarawan. Namun, bila tidak dimulai, kita semua dua generasi yang melapuk ini akan berutang dosa besar pada anak cucu karena mewarisi luka dan kerusakan parah yang bisa jadi kian musykil diperbaiki. Apatah dalam komunitas ribuan elite politik itu tidak ada yang berani memulai? Saya tidak percaya. Tidak percaya tidak ada yang berani.

 

BERITA TERKAIT