Seremonial Antikorupsi


Penulis: Edy Purwo Saputro Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo - 07 December 2018, 02:15 WIB
Thinkstock
Thinkstock

PERINGATAN Hari Antikorupsi Sedunia awal pekan depan tampaknya masih kurang bernyali untuk meredam ancaman korupsi di Republik ini. Oleh karena itu, peringatan ini hanyalah seremonial belaka tanpa taring yang bisa mencegah perilaku korup.

Argumen yang mendasari ialah tidak bersinerginya antarinstansi dalam upaya untuk memerangi korupsi; di satu sisi ada pihak yang getol melakukan OTT, di sisi lain ada juga instansi yang memberikan fasilitas mewah dan keleluasaan bagi para koruptor. Bahkan, sanksi pemiskinan kepada koruptor juga tidak pernah terwujud.

Jadi, jangan salahkan jika para koruptor masih bisa terus berkuasa melalui dinastinya dan juga keterpilihan lagi di pesta demokrasi karena hak politiknya tidak dicabut. Sampai kapan ini akan terus terjadi? Mengapa era otonomi daerah dengan pemekarannya justru kian menyuburkan korupsi, tidak hanya dilakukan individual, tapi juga berjemaah?

Menjelang akhir 2018, kembali KPK melakukan OTT terhadap Bupati Pakpak Bharat, Sumatra Utara, yaitu Remigo Yolando Berutu. OTT ini seolah menguatkan data tentang semakin banyaknya kepala daerah terjerat korupsi. Remigo menjadi kepala daerah ke-37 yang terjerat OTT KPK dan setidaknya telah ada 111 kepala daerah terciduk lembaga antirasywah ini.

Lalu, sampai kapan ini terjadi? Bagaimana sebenarnya sanksi hukum bagi koruptor? Mengapa tidak ada efek jera sama sekali? Pertanyaan ini wajar mengemuka jika dikaitkan dengan semakin kritisnya budaya korupsi di Republik ini. Makin beralasan ketika sejumlah lembaga internasional masih menetapkan Republik ini sebagai juara korupsi karena memang faktanya demikian.

Mengapa
Hebatnya lagi, serangkaian korupsi yang terjadi tidak hanya dilakukan individu, tetapi juga berjemaah. Hal itu terlihat di Malang, Jawa Timur. Dari 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019, ternyata 41 di antaranya terjerat korupsi, yang bermula saat KPK melakukan OTT atas mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang, Jarot Edy Sulistyono, dan mantan Ketua DPRD Kota Malang, Moch Arief Wicaksono pada November 2017. Ironisnya, kasus ini juga melibatkan mantan Wali Kota Malang, Mochamad Anton.

Kasus serupa juga pernah terjadi di Medan, Sumatra Utara, melibatkan semua anggota DPRD berjumlah 50 orang periode 2009-2014. Selain itu, juga melibatkan mantan Gubernur Sumut, Gatot Pudjo Nugroho. Seolah menjadi jamak, ancaman korupsi massal harus dicermati karena dampak kerugian yang terjadi semakin besar. Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia jangan sekadar seremonial karena dampak simultan korupsi meliputi aspek sosial-ekonomi-politik yang kompleks.

Jika dicermati, sejatinya muara dari perilaku korupsi itu sama, yaitu memperkaya diri sendiri yang imbasnya ialah tuntutan balik modal karena mahalnya ongkos demokrasi. Oleh karenanya, pemerintah perlu memikirkan cara agar ongkos politik dalam sistem demokrasi kita bisa menjadi murah tanpa harus murahan.

Selain itu, parpol juga perlu memikirkan prosedural pengaderan yang mantap sehingga tidak comot sembarangan, yang kemudian berakibat fatal mempermalukan parpolnya. Dalih tanpa memberikan bantuan hukum dan pemecatan terhadap kader parpol yang terbukti korupsi, tidak akan secara langsung menghapuskan citra parpol di benak masyarakat. Tentu saja parpol juga dirugikan dengan serangkaian kasus korupsi yang melibatkan banyak kepala daerah. Bahkan, rentetan OTT oleh KPK semakin menguatkan asumsi bahwa era otonomi daerah dengan berbagai pemekaran ternyata justru memperbanyak kasus korupsi di daerah.

Modus korupsi yang terjadi di daerah sejatinya juga hampir sama, termasuk juga kasus gratifikasi yang terjadi. Kasus yang klasik ialah tentang jual-beli jabatan, mutasi, dan pengadaan barang serta jasa. Selain itu, jika kasus anggaran daerah biasanya terkait dengan uang ketuk palu yang berorientasi memuluskan APBD. Bahkan, kasus di proyek pembangunan daerah juga menjadi lahan basah korupsi. Yang justru menjadi pertanyaan, sistem daring yang diterapkan ternyata juga bisa dengan mudah disiasati, bukannya justru ditaati.

Jika sudah demikian, runyamlah keadaan, jauh panggang dari api seperti yang diharapkan dari semangat era otonomi daerah dan pemekarannya. Betapa tidak, sejak era ini bergulir, ternyata taraf kesejahteraan tidak berubah signifikan. Pemekaran yang terjadi justru semakin diwarnai maraknya OTT oleh KPK terhadap kepala daerah. Jadi, sangat beralasan jika Hari Antikorupsi Sedunia itu hanya seremonial.

Kasus lain yang juga ironis dengan melibatkan terdakwa Gubernur Jambi, Zumi Zola dan semua anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 menerima uang dengan besaran yang bervariasi. Itu sebagai bagian dari 'uang ketuk palu' untuk pengesahan RAPBD 2017 dan 2018. Jika dicermati, 'budaya uang ketuk palu' ialah modus klasik kepala daerah untuk memuluskan RAPBD dengan berbagai seluk-beluk sebaran proyek yang dilakukan, termasuk pelibatan kontraktor rekanan yang bisa diajak kerja sama penentuan besaran anggaran untuk diselewengkan.

E-budgeting sebetulnya menjadi salah satu alternatif untuk meminimalkan munculnya kasus-kasus seperti ini. Namun, faktanya korupsi massal masih terus terjadi dan nominal yang menjadi kerugian negara juga semakin besar. Fakta ini menjadi sentimen negatif terhadap sukses pilkada serentak lalu dan juga agenda Pileg dan Pilpres 2019. Terlebih, putusan MA juga memperbolehkan mantan koruptor nyaleg.

Ironi
Belajar bijak dari serangkaian korupsi yang terjadi, termasuk juga yang melibatkan para kepala daerah, ke depan perlu ada sinergi untuk mereduksi terjadinya korupsi, baik di pusat maupun didaerah. Hal ini harus melibatkan semua komponen, termasuk juga peran dari LSM dan masyarakat di daerah yang proaktif memantau kinerja pembangunan di daerah.

Oleh karena itu, beralasan jika rencana dana kelurahan juga disinyalir akan bisa menjadi muara baru kasus-kasus korupsi di daerah. Artinya, jika ini terbukti apa yang terjadi dengan korupsi di Republik ini terjadi di hulu sampai hilir, dari perseorangan sampai massal, dan di pusat sampai daerah.

Apa yang terjadi dengan serangkaian kasus korupsi, maka Pilpres 2019 harus bisa menjadi cambuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari pusat sampai ke daerah. Kemudian, dari semua lembaga yang ada baik itu legislatif, eksekutif, maupun yudikatif sehingga kesan bersih tecermin dalam pemerintahan yang baik. Memang ini tidak mudah, tetapi jika tidak segera dicanangkan, pemerintahan akan terus tercabik dengan banyaknya kepala daerah dan pejabat publik yang terjerat OTT KPK.

Selain itu, lembaga peradilan juga harus dibersihkan. Kasus mantan Ketua MK Akil Mochtar menjadi bukti sehingga pidana maksimal menjadi relevan meski belum memicu efek jera. Begitu juga kasus mafia peradilan yang terjadi di PN Medan dan belum lagi kasus mantan Kalapas Sukamiskin yang terjerat suap dari koruptor.

 

BERITA TERKAIT