Memahami Akar Persoalan di Tanah Papua


Penulis: Adriana Elisabeth Anggota Tim Kajian Papua LIPI. - 05 December 2018, 04:30 WIB
MI/Seno
MI/Seno

SEJAK awal 2009, Tim LIPI telah memetakan empat akar persoalan di Tanah Papua. Pertama, peminggiran dan diskriminasi terhadap orang asli Papua (OAP). Kedua, belum optimalnya pembangunan sektor-sektor prioritas (pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi OAP, dan pembangunan infrastruktur) sesuai dengan UU Otsus bagi Papua Tahun 2001.

Ketiga, kekerasan politik dan pelanggaran HAM masa lalu di Papua. Keempat, sejarah politik Papua.

Keempat persoalan itu cenderung saling berkorelasi, meskipun penyelesaiannya bisa dilakukan secara parsial. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan laut, bandara, dan lainnya) menjadi fokus pemerintah pusat dan daerah sejak sekitar empat tahun terakhir.

Salah satu pengaruhnya bagi perubahan sosial di Papua ialah OAP dapat memilih jenis transportasi melalui laut ataukah darat karena konektivitas sudah terbangun antarkampung, antarkabupaten ataupun antarprovinsi. Hal itu membuat jarak tempuh relatif lebih cepat.

Meski demikian, pengaruh buruk infrastruktur konektivitas juga dirasakan, misalnya, dengan peredaran narkoba dan minuman keras sampai ke pelosok Papua. Maknanya ialah pembangunan fisik tanpa dibarengi dengan kemampuan SDM Papua untuk memanfaatkannya secara tepat dan optimal justru menciptakan persoalan baru bagi OAP.

Selain pemetaan akar persoalan di Papua, tim LIPI juga memberikan alternatif penyelesaian. Misalnya, pertama, pemberdayaan dan pengakuan atas eksistensi OAP. Kedua, merumuskan paradigma baru (strategi utama) pembangunan daerah dan SDM Papua.

Ketiga, penyelesaian hukum melalui pengadilan terkait dengan pelanggaran HAM. Keempat, dialog mengenai isu-isu yang relevan dengan Papua. Misalnya, implementasi UU Otsus bagi Papua, penyelesaian pelanggaran HAM, dan pemenuhan hak-hak dasar OAP. Termasuk hak-hak adat, serta pengelolaan SDA terkait dengan kepentingan investasi di Papua, dan sebagainya.

Perbedaan nilai
Persoalan Papua telah dirumuskan di atas. Namun, mengapa peristiwa kekerasan kerap berulang di Papua? Pertama, masih ada perbedaan pemahaman akar persoalan di Papua antarpara pihak. Misalnya, penembakan pekerja konstrukti di Kali Yigi-Kali Aurak, Kabupaten Nduga, pada 2 Desember 2018.

Peristiwa itu masih simpang siur. Satu informasi menyebutkan bahwa penembakan dilakukan OPM atau KKB (menurut Polri) atau KKSB (menurut TNI). OPM dimaknai sebagai pelaku kriminal bersenjata dan/atau pelaku kriminal bersenjata sekaligus berideologi separatis.
Upaya mengatasinya ialah dengan operasi gabungan oleh TNI-Polri, terutama di wilayah Pegunungan Tengah.

Perbedaan istilah ini menunjukkan perbedaan orientasi dan kepentingan antara dua institusi ini ketika publik di Papua maupun di luar Papua mudah mengetahuinya.

Kedua, apabila setiap peristiwa selalu dikaitkan dengan OPM, apa penyebabnya? Sebuah sumber mengatakan bahwa penembakan itu dipicu oleh hal sepele, ketika para pekerja konstruksi mengambil foto saat TPN/OPM merayakan hari jadinya pada 1 Desember lalu. Pertanyaannya, benarkah itu hal sepele? Ketegangan, perselisihan ataupun konflik (terutama konflik kekerasan/violent conflict) tidak sedikit disebabkan hal yang mungkin ‘sederhana’.

Peristiwa kekerasan di Nduga ini menggambarkan adanya perbedaan nilai yang sangat mendasar yang tidak dipahami pihak yang lain. Dalam konteks ini antara OPM dan pekerja konstruksi (pendatang). Apabila pengambilan foto kegiatan TPN/OPM dianggap hal biasa oleh pendatang, mungkin tidak demikian bagi OPM yang mungkin menganggap itu sebagai bentuk intimidasi, dan tidak menunjukkan rasa hormat pada ‘kebiasaan’ TPN/OPM.

Ketiga, perbedaan pemahaman dan kepentingan antarpara pihak membuat distrust (rasa tidak percaya) semakin terpelihara. Implikasinya ialah kebijakan dan program nasional di Papua justru akan menimbulkan kecurigaan yang lebih mendalam di mata OAP.      
Sebaliknya, dengan stigma separatis, setiap kejadian di Papua cenderung diidentikkan dengan ideologi politik merdeka. Ini menjadi penghalang utama dalam membangun hubungan yang harmonis dan komunikasi yang setara antara pemerintah dan OAP.

Memulai dialog sektoral
Bagaimana mengakhiri kekerasan di Papua dan membangun kembali trust antarpara pihak? Pada 15 Agustus 2017, Presiden Joko Widodo telah menunjuk person in charge (PIC) untuk menyiapkan dialog sektoral bagi Papua. Mereka ialah Jenderal Wiranto (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan), Teten Masduki (Ketua Staf Khusus Presiden/dulu Kepala Kantor Staf Presiden), dan Dr Neles Tebay (Koordinator Jaringan Papua Damai).

Dialog sektoral merupakan upaya memahami akar persoalan Papua dan mencari solusi bersama untuk membangun Papua secara bermartabat dan tanpa kekerasan.

Sayangnya, setelah lebih dari satu tahun, PIC belum menunjukkan kemajuan dalam proses perdamaian Papua. Seandainya dialog sektoral bisa disiapkan secara lebih matang, dan dapat dimulai segera, satu langkah penyelesaian Papua akan menjadi awal yang baik untuk menata langkah berikut menuju Papua yang damai dan sejahtera. Semoga harapan itu masih ada.

 

BERITA TERKAIT