Menakar PLTS Atap dalam Bauran Energi


Penulis: Fahmy Radhi Pengamat Ekonomi Energi UGM dan Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas - 30 November 2018, 19:49 WIB
ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

KENDATI pengembangan energi baru terbarukan (EBT) cukup pesat, secara nasional hingga akhir 2017, bauran energi primer pembangkit listrik masih didominasi oleh energi fosil yang tidak bisa diperbaharui (unrenewable) dan tidak ramah lingkungan (environmentally unfriendly).

Proporsi bauran energi tersebut terdiri batu bara sebesar 57,22%, kemudian gas 24,82%, BBM 5,81%, sedangkan proporsi EBT mencapai sebesar 12,15%, atau sekitar 50% dari target ditetapan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang RUEN, target bauran energi EBT ditetapkan sebesar 23%, dengan total daya 92,2 million tons of oil equivalent (mtoe), yang akan dicapai pada 2025.

Untuk mencapai target RUEN itu, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya ialah pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap (rooftop). 

Sistim rooftop merupakan energi listrik ramah lingkungan, yang komponennya meliputi modul surya, inverter, sambungan listrik pelanggan, sistem pengaman, dan meter kWh Ekspor-Impor.

Untuk mempercepat pengembangan rooftop, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT PLN.

Permen 49/2018 tersebut berlaku sejak diundangkan pada 16 November 2018, bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pemanfaatan EBT dalam bauran energi nasional, tetapi juga untuk menghemat tagihan listrik konsumen PLN dan membuka peran serta masyarakat dalam penyediaan dan pemanfatan listrik tenaga surya.

Dengan mematok target tenaga listrik tenaga surya sebesar 1 gigawatt (GW) dalam 3 tahun, pengembangan rooftop diharapkan dapat mendorong tumbuh-kebangnya industri energi surya di dalam negeri, yang akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan.

Bedasarkan aturan tersebut, semua pelanggan PLN, terdiri dari sosial, rumah tangga, komersial, industri dan pemerintah diperbolehkan untuk memasang sistim rooftop dengan kapasitas maksimal 100 persen dari daya listrik tersambung ke konsumen PLN.

Sedangkan, ekspor-impor energi listrik dihitung berdasarkan nilai kWh ekspor yang tercatat pada meter kWh ekspor-impor dikalikan 65%. Jatuhnya harga lebih murah 35% jika dibandingkan dengan energi listrik yang dijual PLN kepada pelanggan PLTS Atap,  sekitar Rp953,55 per kWh dari harga normalnya Rp1.467 per kWh.

Kalau jumlah energi listrik yang diekspor pelanggan ke PLN lebih besar dari jumlah energi listrik yang diimpor dari PLN ke pelanggan pada bulan berjalan, kelebihan itu akan diakumulasikan sebagai pengurangan tagihan listrik pelanggan bulan berikutnya.

Adanya penghematan dalam pembayaran harga listrik akan menjadi pendorong bagi konsumen untuk menggunakan sistim rooftop, baik rumah tangga dan gedung perkantoran, maupun industri.

Tidak mustahil target sistim rooftop ditetapkan pemerintah sebesar 1 GW akan dapat dicapai dalam 3 tahun. Hanya tidak dapat dihindari, peningkatan penggunaan rooftop akan mengurangi pemakaian daya listrik dari PLN, yang dapat menurunkan volume penjualan listrik PLN.

Bahkan tidak menutup kemungkinan peningkatan penggunaan rooftop akan menyebabkan PLN kelebihan pasokan (over supply) pada saat proyek listrik 35.000 MW sudah dirampungkan.

Berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, penurunan pendapatan PLN akibat penggunaan sistim rooftop tidak signifikan.

Dengan asumsi penurunan pendapatan PLN merupakan penghematan pelanggan, maka penurunan pendapatan PLN hanya sekitar 1,3% dari total pendapatan PLN per bulan. Namun, selain penurunan pendapatan PLN tersebut, pengembangan sistim rooftop akan memberikan benefit yang cukup besar bagi negeri ini.

Benefit itu, di antaranya potensi investasi di sektor PLTS Atap diproyeksikan sebesar Rp34,51 triliun dan pembukaan lapangan pekerjaan diperkirakan sebanyak 2.457.272 tenaga kerja, termasuk potensi penurunan emisi CO2 sebesar 153.972,59 ton CO2.

Untuk mengantisipasi potensi over supply daya listrik, utamanya saat selesainya proyek listrik 35.000 MW, PLN harus mencari terobosan untuk menambah pelanggan baru.

Pertama, PLN harus mempercepat pencapaian 100% rasio elektrifikasi, yang saat ini sudah mencapai 98,05%. Kedua, bekerja sama dengan existing perdagangan dan industri untuk memasok tambahan daya listrik yang dibutuhkan.

Ketiga, bersama dengan lembaga terkait, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mendorong investasi baru pada sektor perdagangan dan industri, yang membutuhkan pasokan listrik, Keempat, mengalihkan pemenuhan kebutuhan energi dari non listrik menjadi listrik, misalnya kompor induksi menggantikan kompor gas dan mobil listrik menggantikan mobil konvensional.

Memang pengembangan PLTS Atap berpotensi menurunkan pendapatan PLN, ttapi penurunan pendapatan itu tidak signifikan, apalagi di saat yang bersamaan biaya penyediaan energi listrik (produksi) PLN juga menurun. Sedangkan benefit yang akan diperoleh dari pengembangan PLTS Atap jauh lebih besar ketimbang besaran penurunan pendapatan PLN.

Dengan demikian pengembangan PLTS Atap harus dilanjutkan, bahkan harus dipercepat  hingga mencapai target ditetapkan. (X-12)

BERITA TERKAIT