Penyiapan SDM Muda Berkualitas


Penulis: Ronny P Sasmita Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia/EconAct - 30 November 2018, 05:05 WIB
MI/Seno
MI/Seno

INDONESIA saat ini sedang menikmati bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada 2030-2045. Penduduk usia produktif Indonesia yakni mereka yang berusia 15-64 akan mencapai 180 juta atau 68% dari total penduduk.

Pada 2030-2045, penduduk usia produktif akan mencapai 70%. Namun, kondisi Indonesia saat ini masih jauh dari ideal untuk bisa bercengkerama dengan tantangan bonus demografi. Penduduk miskin masih 26 juta, atau 9,6% dari jumlah penduduk, dan angka pengangguran terbuka masih mencapai 7 juta, atau 5,1% dari total angkatan kerja.

Celakanya lagi, sekitar 60% penduduk yang bekerja berada di sektor informal. Mayoritas tenaga kerja berpendidikan maksimal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Tak sampai di situ, risiko lainya ialah saat pencari kerja meningkat, Indonesia pun diterjang disruption technology. Peluang negatif ikut terbuka lebar karena Indonesia sekaligus akan menghadapi ancaman PHK. Jika Indonesia kurang mampu beradaptasi dengan teknologi digital, banyak perusahaan akan berhadapan dengan ancaman gulung tikar. Oleh karena itu, persoalan Indonesia saat ini tidak saja mempersiapkan generasi yang berkualitas, tetapi juga menyiapkan iklim usaha yang produktif untuk lahirnya perusahaan-perusahaan penyedia lapangan kerja.

Kemajuan ekonomi Indonesia hanya bisa diraih lewat pembangunan sektor riil. Industri mau tak mau harus terus didorong untuk bertumbuh dan berkecambah karena dengan cara itu, pertumbuhan tenaga kerja terampil dan produktif bisa diakomodasi. Selain itu, dunia pendidikan harus bisa pula mempersiapkan lulusan yang mudah untuk dilatih menjadi tenaga kerja terampil.

Generasi berkualitas
Generasi muda yang berkualitas ialah generasi yang memiliki integritas yang baik, memiliki karakter sebagai bangsa Indonesia, dan memiliki kompetensi di bidang-bidang yang kontekstual dengan kue ekonomi nasional. Generasi muda berkualitas ialah mereka yang mudah beradaptasi dengan perubahan dan mampu menggunakan kemajuan teknologi digital. Mereka sejatinya memiliki kecerdasan komprehensif, yakni kecerdasan untuk bekerja produktif, bekerja inovatif, dan mampu berinteraksi sosial dengan baik, serta berperadaban unggul.

Persoalannya, dari sisi kompetensi, pendidikan formal di Indonesia masih jauh dari level ideal yang menghasilkan lulusan yang mampu bersaing. Berbagai survei lembaga internasional menunjukkan rendahnya peringkat pendidikan di Indonesia. Untuk bersaing dengan sesama negara ASEAN saja, Indonesia tampaknya masih jauh tertinggal. Dalam Global Talent Competitiveness Index 2018, Indonesia berada di urutan ke-77 dari total 119 negara yang disurvei.

Poin-poin yang disurvei ialah semangat keberagaman dan daya saing. Hasilnya peringkat Indonesia masih berada jauh di bawah negara tetangga seperti Malaysia di peringkat ke-27, Filipina di posisi ke-54, dan Thailand di peringkat ke-70, sedangkan peringkat pertama diraih Swiss, diikuti Singapura, Amerika Serikat, Norwegia, dan Swedia.

Dalam World Education Ranking yang diterbitkan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Indonesia juga berada di peringkat ke-57 dari 65 negara yang disurvei, delapan tingkat dari posisi terbawah. Survei itu mencakup kemampuan membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan.

Sejalan dengan itu, dalam laporan berjudul Global Human Capital Report 2017, yang mengkaji kualitas SDM di 130 negara berdasarkan sejumlah indikator yang dipakai, RI berada di urutan ke-65, naik tujuh peringkat jika dibandingkan dengan tahun lalu. Namun, secara rata-rata kualitas SDM kita masih berada di bawah negara ASEAN lainnya, seperti Singapura (11), Malaysia (33), Thailand (40), dan Filipina (50).

Laporan itu memotret seberapa berkualitas SDM di tiap-tiap golongan umur lewat empat elemen indikator human capital, yakni capacity (kemampuan pekerja berdasarkan melek huruf dan edukasi), deployment (tingkat partisipasi pekerja dan tingkat pengangguran), development (tingkat dan partisipasi pendidikan), dan know-how (tingkat pengetahuan dan kemampuan pekerja serta ketersediaan sumber daya) di tiap negara.

Berdasarkan empat indikator itu, WEF (yayasan organisasi nonprofit yang didirikan di Jenewa pada 1971 dan terkenal dengan pertemuan tahunannya di Davos, Swiss) memberi peringkat untuk menemukan negara-negara mana yang telah berhasil membangun SDM-nya dengan baik. Berdasarkan indikator capacity, RI berada di peringkat ke-64 dengan nilai 69,7. Nilai itu didasarkan pada tingkat buta huruf dan kemampuan berhitung yang mencapai nilai 99,7 di golongan umur 15-24 tahun.

Hal yang juga menggembirakan terkait kategori development. Menurut laporan itu, inilah indikator yang paling baik untuk Indonesia. Berdasarkan kategori itu, kondisi pendidikan di Indonesia mendapatkan skor 67,2 dan menempati peringkat ke-53 dunia. WEF menilai Indonesia mampu membuat partisipasi pendidikan dasar mencapai nilai 92,9.

Namun, berdasarkan indikator deployment yang didasari nilai-nilai penyerapan SDM dan tingkat pengangguran di berbagai jenjang umur, potret Indonesia sedikit buram. Berdasarkan kategori itu, posisi Indonesia berada di peringkat ke-82 dunia dengan skor 61,6.
Angka itu menunjukkan jumlah tenaga kerja masih banyak yang belum terserap. Bahkan, di golongan umur paling produktif, 25-54 tahun, Indonesia masih berada di peringkat ke-99 dunia dengan angka partisipasi sebesar 77,9.

Tingkat kesejahteraan
Selanjutnya secara fiskal, dana pendidikan yang mencapai 22% dari APBN semestinya sudah mampu melahirkan kualitas pendidikan yang mendekati negara maju, tidak kalah dari negara tetangga. Jika diselisik lebih dalam, kelemahan utama ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kementerian yang satu ini sama sekali tidak mampu meningkatkan kualitas guru. Banyak sertifikasi yang diberikan, tapi mutu guru kian melorot.

Survei yang diadakan Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta awal Oktober 2018, misalnya, menunjukkan, 63% guru beragama tertentu menunjukkan opini yang intoleran terhadap agama lain. Tantangan ke depan, pekerjaan rumah Indonesia tidak saja tentang upaya meningkatkan kompetensi anak didik, tetapi juga pembentukan karakter bangsa.

Pemerintah sudah menggulirkan Perpres No 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 6 September 2017. Namun, apalah artinya sebuah perpres jika implementasi tidak dikawal dengan baik.

Saat ini, yang harus diingat ialah bahwa sebagaimana irama revolusi industri 4.0, ukuran hebat sebuah negara bukan lagi besar-kecilnya negara. Kehebatan sebuah negara tidak ditentukan luas-sempitnya wilayah negara itu, besar-kecilnya jumlah penduduknya, dan banyak-sedikitnya sumber daya alam yang dimiliki.

Ukuran hebat sebuah negara ialah tingkat kesejahteraan yang merata dan hal itu salah satunya ditentukan kualitas SDM. Banyak negara kecil di dunia yang mencuat sebagai negara hebat karena kualitas SDM.

Namun, generasi muda berkualitas tidak lahir dengan sendirinya, tetapi ditempa keluarga, dibentuk pendidikan formal, dan diarahkan elite bangsa melalui mekanisme suri teladan. Serta dihadirkan di dalam ekosistem profesional yang kompatibel dengan kompetensi-kompetensi generasi muda.

 

BERITA TERKAIT