Redesain Tata Kelola Dana Desa


Penulis: Achmad Maulani Kandidat doktor Universitas Indonesia Wakil Sekretaris PP Lakpesdam PBNU - 29 November 2018, 01:30 WIB
MI/Seno
MI/Seno

PRESIDEN Joko Widodo di hadapan aparatur desa dan pendamping desa se-Jawa Tengah, sekali lagi, menegaskan pentingnya menyederhanakan berbagai aturan yang selama ini 'mengepung' desa. Kepala negara berjanji akan melakukan perubahan terkait regulasi yang berhubungan dengan desa, terutama dana desa, yang selama ini dinilai rumit.   

Prakarsa-prakarsa lokal sebagai prasyarat dan fondasi kemandirian dan demokrasi desa di banyak daerah tampak mengalami anomali dan paradoks. Yang terjadi justru tumpang tindihnya berbagai aturan dan kebijakan yang mengepung desa.

Upaya memperpendek mata rantai birokrasi dalam setiap eksekusi kebijakan seringkali menabrak tembok besar birokrasi itu sendiri. Meski tak seluruhnya, kerja-kerja birokrasi di banyak daerah tampak terjerat dalam tradisi lama: lamban dan berbelit. Masih terdapat jurang yang lebar antara politik legislasi, instrumentasi kebijakan, serta praktik penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.

Progres keterlambatan penyaluran dana desa di setiap tahapan mungkin bisa menjadi contoh dalam hal ini. Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD hingga saat ini (per 8 November) baru mencapai Rp39,50 triliun atau 65,84% dari total pagu Rp60 triliun.

Sementara pada tahap ketiga penyaluran dana desa hingga ke tingkat desa baru mencapai Rp4,13 triliun atau 17,22% dari pagu tahap 3, yang mencakup 12.834 desa atau 17,12% dari total jumlah desa secara nasional yang berjumlah 74.957 desa.

Ciptakan sangkar besi
Dalam hal keterlambatan penyaluran dana desa tentu kesalahan tidak bisa sepenuhya ditimpakan kepada desa. Jika dirunut sampai hulu, ternyata terdapat bertumpuk kebijakan dan aturan yang justru menghambat tujuan yang hendak dicapai. Dengan meminjam analisis klasik Weber, instrumentalisasi birokrasi justru menciptakan sangkar besinya sendiri dalam hal ini.

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan rumit dan berbelitnya kebijakan. Pertama, panjangnya mata rantai birokrasi. Kunjungan penulis ke beberapa kabupaten, misalnya, menemukan akar masalah mengapa penyaluran dana desa bahkan sangat lamban di awal-awal penyaluran.Penyebab utamanya ternyata bahwa untuk sampai pada tahap pencairan dana desa, proses administrasi harus melalui sembilan mata rantai birokrasi.

Kedua, persoalan politik di daerah seringkali juga 'menunggangi' kebijakan yang seharusnya segera diambil kepala daerah. Keterlambatan penyaluran dana desa di banyak daerah tidak sedikit yang justru berembrio dari peraturan bupati (perbup) yang tak kunjung tuntas. Dalih penataan dan penempatan pejabat biasanya menjadi alasan klasik ketika sebuah kebijakan tidak segera diterbitkan.

Ketiga, tumpang tindihnya aturan dan kebijakan antarkementerian/lembaga. Sekadar catatan, dalam hal pelaporan dan persyaratan pencairan dana desa misalnya, terdapat tiga aturan yang harus diselesaikan. Mulai aplikasi OM SPAN (online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara) dari Kementerian Keuangan, aplikasi Siskeudes yang diterbitkan BPKP, hingga aplikasi Sipede (Sistem Pembangunan Desa) dari Kementerian Desa.

Pertanyaan yang sering dan hampir pasti diajukan desa dan juga daerah tidakkah bisa aturan-aturan tersebut lebih disederhanakan? Tidak bisakah beberapa kementerian/lembaga duduk bersama dan merumuskan satu aturan atau kebijakan yang bisa menjadi acuan bersama?

Suara-suara kritis itu jelas jauh dari maksud bahwa desa enggan untuk diawasi atas anggaran yang mereka dapatkan. Kita semua tentu tidak alergi, apalagi antipati, terhadap kebijakan atau aturan karena memang lewat itulah pengawasan bisa dilakukan. Lewat aturan pula potensi penyimpangan bisa diminimalisir.

Yang tidak kita inginkan adalah munculnya berbagai aturan dari berbagai lembaga yang tumpang tindih, yang dalam banyak hal justru seringkali menjebak desa untuk berkutat pada soal admintrasi semata. Ketika itu yang terjadi, kita khawatir prakarsa-prakarsa lokal yang menjadi spirit utama UU desa justru mengalami defisit dalam dirinya sendiri.          

Reformasi tata kelola
Ketika prakarsa-prakarsa lokal terampas, desa akan kembali hanya sebagai objek yang bahkan selalu disibukkan oleh hal-hal admintrastif yang tampak sangat berlebihan. Hal itu tentu sah-sah saja dan baik sepanjang ia tidak menghilangkan tujuan utama. Hanya dibutuhkan kemauan untuk duduk bersama dan melakukan penyederhanaan terkait berbagai aturan yang terkait dengan desa agar tidak tumpang tindih.

Karena itu, hal mendesak yang harus segera dibenahi ialah melakukan reformasi tata kelola tidak hanya terbatas pada kebijakan Dana Desa semata, tapi pada pelayanan publik secara umum. Komitmen ini penting karena dalam satu dasawarsa terakhir tata kelola dalam soal pelayanan publik, menunjukkan kecenderungan cukup kuatnya orientasi pemerintah pada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Hanya, yang harus dilakukan ialah mengurangi ketimpangan regional dalam soal tata kelola.

Selain itu, harus ada pola pikir yang diubah di jajaran birokrasi. Masih banyak cara pandang  yang melihat pelayanan hanya sebagai pemenuhan tugas formal dan target yang telah ditetapkan sehingga menafikan sisi relevansi kebijakan dan muatan kepentingan riil masyarakat. Cara pandang demikian harus diubah bahwa pelayanan publik merupakan fungsi dari tanda hadirnya negara, yang salah satunya secara strategis mewujud melalui instrumen kebijakan.

Sedikitnya terdapat tiga masalah yang seringkali muncul dalam masalah kebijakan pelayanan publik. Pertama, pada tataran politik legislasi. Paradigma kebijakan pelayanan publik di beberapa daerah seringkali memang tidak bertolak dari hak dasar dan kebutuhan nyata masyarakat, tetapi berdasar jenis urusan yang dimiliki pemerintah.
 
Kedua, pada level instrumentasi kebijakan. Contoh dalam masalah ini bisa kita lihat pada kasus penyeragaman mutu layanan lewat konsep SPM (standar pelayanan minimum). Kasus penerapan SPM ialah satu bukti bagaimana pemerintah/lembaga bekerja hanya memenuhi angka (satuan out put) yang telah ditetapkan. Terlepas apakah memang capaian numerik itu secara kualitatif dan kuantitatif, mencerminkan terpenuhinya kebutuhan warganya atau tidak.

Ketiga, dalam soal penjabaran dan praktik penyelenggaraan layanan. Pelayanan di banyak daerah hampir tak berubah signifikan. Bahkan pada sisi lain memperparah kesenjangan gerak maju antardaerah. Dalam kasus kebijakan penyaluran Dana Desa misalnya, ada satu daerah yang sangat responsif dan begitu cepat dalam eksekusi, tetapi pada saat bersamaan ada daerah yang mata rantai birokrasinya justru begitu panjang dan berbelit.

Dari semua hal di atas, kita ingin menegaskan bahwa banyaknya ragam aturan dan kebijakan yang seolah mengepung desa tidak boleh memangkas prakarsa-prakarsa lokal dalam melahirkan inovasi-inovasi. Sebuah reformasi tata kelola mutlak diperlukan guna membangkitkan prakarsa-prakarsa lokal. Sudah saatnya kebijakan dan aturan yang terkait desa tidak boleh memasung atau bahkan menjadi sangkar besi yang menyandera kreativitas masyarakat desa.
 

BERITA TERKAIT