Video Anak-Anak Teriak 2019 Ganti Presiden Terorganisir


Penulis: Insi Nantika Jelita - 09 November 2018, 16:30 WIB
MI/AKMAL FAUZI
MI/AKMAL FAUZI

DIREKTORAT Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin telah mendatangi Bareskrim Polri pada Rabu (8/11), terkait dengan viralnya video anak-anak berseragam pramuka yang berteriak 2019 Ganti Presiden.

Dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Ade Irfan Pulungan menyampaikan penilaianya terkait adanya dugaan eksploitasi dan pelibatan anak- anak sekolah dibawah umur.

"Direktorat Hukum & Advokasi TKN Jokowi-KH.Maruf Amin menilai tindakan guru atau sekolah yang memfasilitasi anak-anak murid dibawah umur dengan berseragam sekolah dalam konten video yang beredar ditengah masyarakat dengan meneriakkan “2019 Ganti Presiden” dilakukan secara terorganisir, sistimatik," ujar Ade di Posko Cemara, Jakarta, Jumat (9/11).

Kemudian Ade beranggapan bahwa video viral tersebut yang kontennya meneriakkan “2019 Ganti Presiden” oleh anak anak dibawah umur berpakaian seragam Pramuka diduga difasilitasi oleh guru maupun pihak sekolah.

Atas perbuatan tersebut, menurut pihak TKN dianggap sebagai tindakan pidana yang melanggar pasal 15 dan 87 Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Pasal tersebut dikenakan Kareena diduga melibatkan anak-anak dalam kegiatan politik yang tidak dibenarkan oleh Perundang-undangan menurut Ade

Kontestasi Pilpres, kata Ade diharapkan oleh TKN jangan menjadikan anak-anak sebagai alat media kampanye yang sifatnya negatif.

"Mereka sendiri belum memahami tentang apa yang terjadi karena usia mereka bukan dikategorikan pemilih. Usia mereka masih usia sekolah dan jangan dilibatkan secara negatif,"tuturnya

Pihak TKN juga meminta dan mendorong semua pihak yakni Kementerian dan lembaga termasu Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI ) agar proaktif selama masa kampanye Pilpres untuk melakukan sosialisasi kepada institusi pendidikan dalam rangka pencegahan pelibatan dan mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik.(OL-4)

BERITA TERKAIT