Ditjen Pajak Perluas Kerja Sama Terkait Pendidikan Pajak


Penulis: Yanurisa Ananta - 09 November 2018, 12:18 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani -- MI/Susanto
Menteri Keuangan Sri Mulyani -- MI/Susanto

DIREKTORAT Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperluas kerja sama terkait pendidikan pajak. Bila pada 2014, Dirjen Pajak sudah bekerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), kemudian 2016 dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), tahun ini Dirjen Pajak kembali menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Universitas terbuka, Pusat Data dan Infomasi Ilmiah (LIPI), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Agama (Kemenag).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kementerian yang hadir dalam penandatanganan ini minimal mendapat 20% anggaran dari total belanja negara untuk pendidikan. Khusus Kemendagri sepertiga dari total anggaran digunakan untuk transfer ke daerah untuk menjalankan tugas.

"Kementerian yang hadir di sini adalah mereka yang dapatkan benefit dari penerimaan pajak lebih dari 55%. Kita ingin republik ini maju maka kita perlu buat pajak makin mudah dipahami semua kalangan," kata Sri Mulyani dalam acara penandatanganan MoU Kerja Sama Membangun Kesadaran Pajak Melalui Pendidikan Untuk Masa Depan Bangsa yang Mandiri dan Sejahtera, di Kantor Pusat Dirjen Pajak, Jumat (9/11).

Menurut Sri Mulyani, seluruh kementerian yang terlibat memiliki tugas yang berbeda-beda. Kemenag misalnya, harus bisa memberikan pemahaman membayar pajak bukan sesuatu yang diharamkan oleh agama tertentu. Terlebih Kemenag memiliki akses ke madrasah karena sepertiga sekolah vertikal madrasah dimiliki Kemenag dengan 50 juta murid.

Baca Juga:

Sri Mulyani Indrawati Berbagi Ilmu dengan Menteri Cilik

Dari LIPI diharapkan bisa memperbanyak peran penelitian berdasarkan evidence based menggunakan data untuk lakukan edukasi. Penelitian itu, lanjut Sri Mulyani, sangat dibutuhkan bukan hanya untuk penerimaan pajak tapi juga untuk membuat insentif perpajakan dari dunia usaha, pajak juga sebagai alat untuk redistribusi kaitannya dengan keadilan, permintaan dan memerangi kemiskinan.

"Jadi konsep mengenai pajak yang selama ini hanya seolah kita ambil uang dari pelaku pasar dan rakyat lalu dianggap berkonotasi negatif, saya harap makin bisa dinetralisir oleh semua stakeholder termasuk LIPI dalam komunikasi kegiatan," ujarnya.

Dari sisi Kemendikbud, diharapkan pendidikan mengenai pajak bisa disisipkan dalam rancangan kurikulum SD, SMP dan SMA. Termasuk di Perguruan Tinggi. Kendati demikian, Sri menyadari upaya ini baru akan terasa di kemudian hari, hasilnya akan bergantung pada upaya yang dilakukan saat ini.

"Kami akan terus tindak lanjuti nota kesepahaman hari ini agar semakin bermanfaat dan bisa betul-betul menggandeng para institusi untuk tanamkan kesadaran pajak di masa depan," tuturnya.

Dirjen Pajak Robert Pakpahan menambahkan penandatanganan ini dilakukan berbarengan dengan acara puncak kegiatan Pajak Bertutur yang sudah dilaksanakan serentak di seluruh unit kerja Ditjen Pajak seluruh Indonesia sejak 5 November lalu. MoU ini diharapkan mampu menjadi dasar edukasi pajak agar lebih terstruktur, sistematis dan berkelanjutan.

"Semoga bisa jadi dasar untuk edukasi pajak yang lebih terstruktur, sistematis dan berkelanjutan. Semoga kepatuhan pajak bisa ditingkatkan di masa depan," ungkapnya.(OL-5)

BERITA TERKAIT