Mendesak, Pembentukan Badan Khusus Pengelola DAS


Penulis: Dede Susianti - 08 November 2018, 19:55 WIB
ANTARA
ANTARA

PEMBENTUKAN lembaga atau badan khusus untuk mengurusi pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di seluruh Indonesia dinilai cukup mendesak untuk saat ini.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ida Bagus Putra Parthama saat membuka pertemuan Forum DAS Tingkat Nasional di IPB International Convention Center (IICC), Botani Square, Kota Bogor, Kamis (8/11).

Di hadapan para peserta pertemuan, Ida Bagus memaparkan bahwa kerusakan daerah aliran sungai-daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia masih terus saja terjadi. Degradasi dan menurunnya fungsi DAS itu menyebabkan timbulnya berbagai bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor.

Diakuinya, meski sudah banyak konsep pembangunan yang berbasis pada pelestarian ekosistem DAS, dalam implementasinya di lapangan ternyata masih banyak kendala dan hambatan.

Salah satu kendala itu, kata Ida Bagus, ialah kekurangpedulian sejumlah pihak terkait isu DAS, baik pemangku kewenangan, dunia usaha, maupun masyarakat. Koordinasi dan sinergitas antara para pihak dalam pengelolaan DAS juga sangat lemah.

Hal lainnya ialah masih menonjolnya kepentingan sektoral atau kedaerahan. Dalam upaya memperoleh manfaat ekonomi, mereka cenderung kurang memperhatikan kelestarian ekosistem DAS.

"Penegakan hukum terhadap pelanggaran dan penyimpangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kami akui masih kurang. Ini juga yang menjadi hambatan," ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, dengan kompleksitas permasalahan dalam pengelolaan DAS, penyelesaiannya tidak bisa dilakukan oleh hanya satu sektor atau satu institusi saja. Solusinya harus bersifat multisektor dan seringkali harus melibatkan beberapa wilayah administrasi pemerintahan dalam DAS yang bersangkutan.

"Tidak ada organisasi atau institusi yang full mengelola DAS. Yang punya power atau lintas sektor tidak ada. Mudah-mudahan nanti ada semacam badan nasional yang mengelola seperti BNN. Jadi ada pemimpin yang mengatur lintas sektor," ungkapnya.

Sementara itu, Syafrul Yunardy, Ketua Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi salah satu pemateri memaparkan permasalahan dan kesuksesannya dalam mengelola DAS Musi.

Forum DAS Sumsel, terangnya, sudah ada dan berjalan selama 7,5 tahun. Selama itu menurutnya banyak sekali persoalan yang dihadapi. Namun salah satu masalah terbesarnya justru penamaan dari DAS Musi itu sendiri.

"DAS Musi itu empat provinsi. Hulu di Bengkulu, Jambi, Sumsel, dan hilirnya di Lampung. Dari awal penamaan mengikuti administrasinya itu menyulitkan," bebernya.

Kesulitan lainnya, dengan nama DAS Musi, setiap keputusan harus ditandatangani empat gubernur. Namun, katanya, kelembagaan ini bisa dikuatkan, di antaranya dengan mendirikan Rumah Data Lingkungan Provinsi Sumsel (Rudal Sumsel) dengan bermitra bersama WRI (Eorld Research Institut) Indonesia.

Kemudian mendirikan Perpustakaan Musi Knowledge dengan melibatkan banyak pihak. Pihaknya juga mendirikan Laskar Muda ForDAS Sumsel yang berisikab mahasiswa yang pedulu lingkungan hidup yang bekerja sama dengan 11 perguruan tinggi di Palembang. (X-12)

BERITA TERKAIT