Kemensos Evaluasi Program Sosial Pangan Wilayah II Perkotaan


Penulis: MICOM - 08 November 2018, 15:50 WIB
Dok Kemensos
Dok Kemensos

PROGRAM Bantuan Sosial Pangan telah dijalankan pemerintah sejak Januari 2017. Guna memastikan pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, Kementerian Sosial (Kemensos) RI melakukan evaluasi.

Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan terhadap Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang menerima program tersebut digelar di Hotel The Rich Yogya, pada 6-9 November 2018. Kemensos ingin memastikan Program Bantuan Sosial Pangan sesuai 6T (tepat sasaran, jumlah, waktu, kualitas, harga, administrasi), serta mencari solusi terhadap kendala yang dihadapi.

Baca juga: Kemensos Evaluasi Bantuan Sosial Nontunai

Tercatat sejak Januari 2017, Program Bantuan Sosial Pangan meliputi 16 provinsi dan 44 Kota. Pada 2018, program ini diperluas menjadi 12 provinsi dan 151 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mencapai 10 ribu orang.

Pada 2019, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan menambah kuota KPM menjadi 15 ribu orang. Program Bantuan Sosial Pangan bertujuan meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, memberikan nutrisi yang lebih seimbang, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin, mendorong usaha eceran rakyat, serta memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin. Selain itu, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga diharapkan berdampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Program Bantuan Sosial Pangan sangat ampuh dalam mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2018, angka kemiskinan menembus single digit yakni, 9,82% atau setara dengan 25,95 juta orang.

Berbagai faktor yang mendorong turunnya angka kemiskinan karena penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) dan BPNT pada Kuartal I tersalurkan sesuai jadwal yang ditentukan.  Tentunya, hal ini tak lepas dari dukungan pemerintah daerah melalui Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan yang diketuai Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Sosial selaku tikor pelaksana bantuan sosial.

"Saya selaku Menteri Sosial mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota, kepada Bank Himbara dan Perum Bulog, serta kepada para pendamping Bantuan Sosial Pangan, para pejuang kemanusiaan yang telah mengabdikan diri dalam membantu KPM yang memerlukan bantuan,” ujar Mensos Agus.

Baca juga: Kemensos Raih Penghargaan Top 10 Inagara 2018 dari LAN

Pada 2019, Bantuan Sosial Rastra diharapkan bisa beralih menjadi Bantuan Pangan Non Tunai. Untuk itu, Mensos Agus meminta kepada pemerintah daerah yang masih melaksanakan Bantuan Sosial Rastra agar segera melakukan langkah-langkah persiapan. Bentuknya berupa pembaruan data KPM, koordinasi dengan Kantor Cabang Bank Himbara untuk sosialisasi dan distribusi KKS kepada KPM, penyiapan e-Warong/agen bank tempat transaksi Bantuan Sosial Pangan, dan memastikan kesiapan stok bahan pangan di e-Warong.

“Kementerian Sosial terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam penyaluran bantuan sosial secara transparan dan akuntabel untuk mewujudkan prinsip 6T. Dengan demikian, diharapkan penyaluran bantuan secara non tunai ini berdampak positif bagi masyarakat,” kata Mensos Agus.

Acara yang dibuka oleh Mensos Agus itu dihadiri 453 peserta. Turut hadir Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher, Kepala Dinas Sosial, Direktur Utama Himbara, Direktur OPP Perum Bulog, para Kepala Balai Besar DI Yogyakarta, serta ratusan kepala Dinas Sosial dari provinsi maupun kabupaten/kota, dan Kortek TKSK.

Pada acara ini sekaligus diberikan penghargaan kepada pelaksana Bantuan Sosial Pangan di wilayah II Tahun 2018 dengan kategori Pelaksana Bantuan Sosial Pangan Terbaik dan kategori Pendamping Sosial Pangan (kortek) Terbaik. (RO/OL-6)

 

BERITA TERKAIT