Kanker Bukan Vonis Mati


Penulis: Putri Anisa Yuliani - 08 November 2018, 14:20 WIB
MI/Putri Anisa Yuliani
MI/Putri Anisa Yuliani

VONIS penyakit kanker bukanlah vonis mati. Itu merupakan hal yang harus dipahami oleh berbagai pihak agar bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi pasien kanker.

Menurut Ketua Community Care Makassar dari Asosiasi Advokasi Kanker Perempuan Indonesia (A2KPI), Nurlina Zubair, pemerintah harus memperioritaskan pembangunan sistem kesehatan terutama pencegahan, pengendalian, dan pengobatan penyakit tidak menular termasuk kanker.

Terlebih lagi, kanker lebih banyak menyerang perempuan dibandingkan laki-laki di Indonesia. Menurut data Globocan 2018 dari total 384.809 kasus kanker baru di Indonesia sebanyak 27% atau 90.765 kasus merupakan kasus kanker khusus pada perempuan yakni kanker payudara, kanker serviks, dan kanker ovarium.

Menurutnya pemenuhan hak-hak pasien kanker akan dapat meningkatkan harapan hidup serta meningkatkan kualitas hidup para pasien.

"Kanker bukan vonis mati. Pemerintah harus menjamin pemenuhan hak-hak kepada pasien kanker. Sebab, pasien kanker masih bisa produktif serta berkontribusi bagi masyarakat dan negara," ungkapnya dalam seminar hukum dan kesehatan bertema Pentingnya Perlindungan Hak Pasien Kanker Perempuan atas Akses Pelayanan Kesehatan Berkualitas di Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kementerian Kesehatan, Kamis (8/11).

 

Baca juga: Program Skrining Kanker harus Diutamakan

Saat ini hak-hak pasien khususnya pasien kanker di era JKN menurut Nurlina masih kurang bisa dipenuhi oleh pemerintah. Banyak masalah-masalah yang masih ditemui oleh penyintas kanker dalam menjalani pengobatan. Ia mencontohkan, seperti beberapa jenis pemeriksaan yang dibutuhkan tidak dijamin atau hanya tersedia di RS tertentu, ketidakpastian tersedianya obat, adanya perkembangan penambahan obat baru di FORNAS sangat sedikit sementara pengobatan makin maju, dan juga kebijakan penjaminan ada kalanya tidak sinkron di pihak BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara dan RS sebagai provider.

Tidak meratanya obat, dan ketersediaan jaminan pemeriksaan menurutnya akibat belum meratanya fasilitas serta pembayaran klaim. Tidak meratanya fasilitas ini juga menimbulkan masalah lain bagi pasien seperti timbulnya biaya lain, yakni akomodasi serta transportasi terlebih bagi warga pelosok.

"Seperti di Makassar banyak warga rujukan berasal dari daerah lain seperti Ambon, Maluku, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara. Ditambah rujukan hanya berlaku tiga bulan membuat biaya tidak langsung yang dikeluarkan pasien dan keluarganya membengkak. Semoga kebijakan ini nantinya bisa dievaluasi," kata Nurlina.

Pemerintah pun perlu menjadi menjadikan pengendalian kanker sebagai program prioritas serta mengalokasikan pembiayaan yang memadai untuk program JKN.

Nurlina juga menegaskan dalam penyusunan kebijakan harus melibatkan semua pihak seperti pasien dan keluarganya.

"Pemerintah perlu melibatkan organisasi yang menaungi pasien serta keluarga. Pasien dan keluarganya juga perlu mendapatkan capacity building agar bisa memberikan masukan kepada pemerintah," terangnya. (OL-3)

BERITA TERKAIT