Era Baru Transportasi Massal Hemat Energi


Penulis: Tasroh ASN/Tim Pengawasan Proyek Daerah Alumnus Ritsumeikan Asia Pacific University, Jepang - 08 November 2018, 03:00 WIB
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

WARGA Jakarta dan sekitarnya, setelah menunggu puluhan tahun, akhirnya akan menikmati fasilitas angkutan umum massal, mass rapid transit (MRT) layaknya kota-kota besar di berbagai belahan dunia. Proyek kereta ini rencananya dioperasikan sekitar Maret 2019. Pada Selasa (6/11), Presiden Jokowi melakukan uji coba MRT dari Stasiun Bundaran HI di Jakpus ke Depo Lebak Bulus, Jaksel. Jokowi, yang melakukan perjalanan 16 km dengan MRT, menyebut proyek itu sudah 97%.

MRT ibarat impian lama warga Ibu Kota yang segera terwujud. Proyek itu sudah sejak lama dikaji pembangunannya. Tepatnya sejak 1985. Sedikitnya tercatat 25 kali studi subjek umum dan khusus dilakukan terkait dengan kemungkinan sistem MRT diberlakukan di Jakarta. Pada 2005, proyek MRT Jakarta masuk proyek nasional.

Saat itu, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai bergerak dan saling berbagi tanggung jawab untuk merealisasikan proyek itu. Dalam perjalanannya, Pemerintah Jepang yang akhirnya memenuhi permintaan Pemerintah Indonesia untuk memberikan pinjaman dana. Pembangunan konstruksi MRT baru dimulai 2010-2014.

Rencana pengoperasian MRT pada Maret 2019 menjadi kabar gembira. Moda transportasi baru itu diharapkan mampu mengurangi kemacetan Jakarta. Sekaligus menjadi prototype baru mengatasi kemacetan di banyak kota lain di Indonesia, seperti Medan, Makassar, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang. Kota-kota itu juga mendesak mewujudkan proyek MRT karena dinilai menjadi solusi paling ideal memutus kemacetan sekaligus menghemat belanja energi fosil (BBM).

Catatan Tiongkok atau Singapura, misalnya, kehadiran MRT membuktikan mengurangi kemacetan kendaraan umum dan pribadi hingga 45%. Di samping itu, MRT yang berbahan bakar listrik atau batubara, juga mampu menghemat konsumsi BBM fosil hingga 35% per tahun.

Dalam konteks moda transportasi massal antarlintas kota, diketahui, seiring peningkatan mobilitas penduduk dan kemudahan mendapatkan kendaraan pribadi, jika tidak segera ditekan laju konsumsi BBM fosil, dipastikan RI terperangkap krisis energi yang akut.    
    
Pertamina (Persero) menyebutkan kebutuhan BBM fosil semakin meningkat di dalam negeri, sedangkan kapasitas produksi semakin menurun karena memang sumur dan kilang minyak di dalam negeri dipastikan segera habis. Ditaksir hanya dalam waktu 45 tahun ke depan, BBM dari sumur dan kilang dalam negeri habis! (Koran Tempo, 23/9/2018).

Krisis energi khususnya BBM fosil itu kini masih bisa diatasi dengan impor BBM yang rata-rata setiap tahun dana yang harus disediakan mencapai Rp97 triliun. Kebijakan impor BBM yang sudah dinyatakan berlebihan itu terpaksa dilakukan karena tidak ada sumber energi lain yang masih bisa digantikan. Sementara itu, kebutuhan energi fosil itu tak bisa ditawar guna menggerakkan sumber ekonomi lain.  

Karenanya, kehadiran angkutan massal berbahan bakar non-BBM fosil ibarat oase. Apalagi Jakarta dan kota besar lain di RI diprediksi akan mengalami kemacetan total pada 2020. Hal ini mengacu pada hasil Study on Integrated Transportation Master Plan (Sitramp II) yang terungkap pada seminar international, cities conference, bertajuk Spatial Economic Transport Interaction for Sustainable Development, yang berlangsung di Surabaya, Jatim, beberapa waktu lalu.

Jakarta mengalami macet total dan kota-kota lain di Indonesia pun seperti mengulang kegagalan Jakarta mengatasi kemacetan dan pemborosan BBM fosil. Mengapa demikian? Penyebabnya karena selama ini terjadi ketidakseimbangan rasio antara pertumbuhan jumlah kendaraan dan jalan raya. Serta rendahnya realisasi membatasi jumlah kepemilikan kendaraan pribadi. Jepang yang kaya saja warganya patuh untuk membatasi kepemilikan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi massal.

Sebaliknya di RI, dengan laju pertumbuhan jalan kurang dari 1% per tahun, sedangkan ada sekitar seribu kendaraan baru yang mengaspal setiap hari. Kemacetan parah Jakarta tidak sekadar menghambat mobilitas warga kota, tetapi menimbulkan kerugian ekonomi yang diperkirakan hingga Rp65 triliun, meliputi, nilai waktu yang terbuang, biaya bahan bakar, dan biaya kesehatan.

Untuk itu, MRT benar-benar jadi harapan baru dalam mewujudkan transportasi massal yang aman dan nyaman sekaligus hemat energi. Ada banyak keuntungan yang bisa segera terwujud jika MRT resmi beroperasi, antara lain, akan terjadi pengurangan jumlah kendaraan pribadi karena warga menilai MRT yang lebih praktis, mudah dan cepat, serta hemat.

Tak hanya itu, jika MRT juga diperluas ke berbagai kota (setidaknya 12 kota besar di Jawa dan luar Jawa), ditaksir mampu menekan angka kecelakaan dengan korban nyawa sekitar 70%. Serta mengurangi belanja BBM warga mencapai 40%! (Bank Dunia, 2018).
Harus diakui bahwa masyarakat selama ini memilih menggunakan kendaraan pribadi karena tidak banyak opsi yang tersedia.

Perluasan proyek MRT
Kehadiran MRT juga akan membuat mobilitas atau pergerakan masyarakat lebih lancar. Penggunaan waktu yang lebih efektif dan efisien ini dengan sendirinya memberi dampak pada perekonomian di tingkat akar rumput. Aktivitas ekonomi sebuah kota sangat tergantung seberapa mudah warganya bergerak. Mobilitas yang lancar juga akan meningkatkan kualitas hidup warga yang selama ini sudah sangat tertekan dengan kondisi macet.

Dari sisi lingkungan, MRT juga berperan mengurangi polusi udara. Ketika MRT sudah menjadi pilihan warga, akan terjadi pengurangan kendaraan pribadi. Itu artinya produksi asap kendaraan jauh berkurang.  

Kita berharap proyek MRT di Jakarta ke depan bisa lebih dikembangkan dengan menjangkau lebih banyak wilayah. Tak kalah pentingnya, moda ini harus terintegrasi dengan moda transportasi lain, seperti Trans-Jakarta, kereta bandara, angkutan kota, hingga light rail transit (LRT) yang proyeknya masih dikebut.

Selain itu, tarif juga diharapkan tidak terlalu membebani masyarakat pengguna. Jokowi menyebut tarif yang akan dikenai kepada penumpang sekitar Rp8 ribu-Rp9 ribu. Jika benar tarif ini yang diberlakukan, itu relatif cukup terjangkau.

Atas dasar inilah, ke depan proyek-proyek MRT dan sejenisnya sudah selayaknya menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah untuk terus memperluas moda transportasi ala MRT di kota-kota lain di RI sehingga konsumsi BBM fosil bisa ditekan, sekaligus menyelamatkan agenda lain guna meningkatkan kemakmuran rakyat seutuhnya.        

Selamat datang MRT dan semoga rakyat kian sadar untuk bersama-sama mengatasi masalah transportasi massal itu sekaligus tanpa paksaan beralih kepada moda transportasi massal demikian.

 

BERITA TERKAIT