Sinergi Perlindungan Anak dari Kejahatan Internet


Penulis: Seto Mulyadi Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Dosen Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma - 06 November 2018, 07:05 WIB
MI/Seno
MI/Seno

UNTUK kali berikutnya Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) bersama Mabes Polri dan beberapa Polda serta Kejaksaan Agung, memenuhi undangan untuk menjadi peserta program kajian kejahatan berbasis internet terhadap anak. Setelah pada seri sebelumnya dipusatkan di Dallas dan Meksiko, kali ini lokasi studi kami ialah Thailand.

Studi ini semakin meyakinkan saya bahwa dunia maya sesungguhnya merupakan medan tanpa batas yang begitu ideal bagi aksi kejahatan. Terlebih kejahatan terhadap anak. Betapa tidak?

Internet memiliki daya pikat yang luar biasa berkat kesiapannya memfasilitasi perasaan ingin tahu anak-anak. Berkat internet, terlebih dengan kehadiran gawai canggih, anak-anak menemukan dunia pertualangan yang penuh kesenangan di tangan mereka. Aktivitas berselancar mereka begitu bebas. Begitu leluasanya, sampai-sampai para orangtua pun bisa mengalami kelelahan luar biasa untuk mengendalikan buah hati mereka.

Di internet pula orang-orang jahat bisa leluasa menebar jaring tanpa harus menunjukkan identitas asli mereka. Saat mereka ingin mengincar anak-anak, para pelaku itu pun cukup bersandiwara seolah sebagai sesama anak-anak atau menjadi orang yang menawarkan kebaikan budi dengan menjadi sahabat. Grooming behavior alias bujuk rayu, menjadi modus yang semakin mudah diperagakan sebelum pelaku memangsa anak-anak.

Fitur-fitur semacam demikian seketika menjadikan kejahatan berbasis internet terhadap anak sebagai kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap eksistensi bangsa dan negara karena menyasar sumber daya negara paling penting, yaitu generasi anak-anak sebagai sumber daya manusia generasi penerus.

Ancaman kejahatan ini bahkan tidak mengenal batas negara. Maka jenis kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan transnasional. Kepolisian setiap negara tentu menyadari pentingnya membangun jaringan dan platform kerja sama baik di tingkat regional maupun internasional untuk mencegah dan menanggulanginya.

Realitas ini sejatinya tidak terlalu mengejutkan. Hal itu mengingat LPAI sudah sering kali diminta Polri hadir saat ekspos penggerebekan prostitusi kanak-kanak dan jaringan LGBT dengan anggota tersebar di sekian banyak benua. Itu semua berbasis internet.


Dukungan transnasional

Berhadapan dengan zona pertempuran yang tidak mengenal batas-batas teritorial semacam ini, mutlak dibutuhkan sinergi lintas negara pula. Konsekuensinya, pada tataran makro, berada di lapisan paling mendasar ialah keinsafan antarnegara akan pentingnya perlindungan anak. Dikhususkan ke lingkup kepolisian, kejahatan berbasis internet terhadap anak sepatutnya juga membuka dimensi kerja baru bagi ASEANAPOL.

Tanpa memasukkan kejahatan yang satu ini ke dalam kerjanya, dapat dikatakan sulit bagi perhimpunan organisasi kepolisian se-Asia Tenggara ini untuk merealisasikan visinya, yaitu secara bersama-sama memelihara keamanan wilayah. Kejahatan berbasis internet terhadap anak-anak juga tersirat tercantum di dalam misi ASEANAPOL, yakni mencegah sekaligus memerangi kejahatan transnasional melalui perluasan nexus dan kolaborasi kreatif di bidang perpolisian.

Pada tataran nasional, kepolisian Thailand memiliki Pusat Penanganan Terpadu Kejahatan Internet terhadap Anak (PPTKIA). Sentra tersebut seolah menggabungkan unit perlindungan anak dan unit kejahatan siber, Kejaksaan, dan LSM seperti yang selama ini sudah ada di lingkungan Polri, ke dalam satu komando. Direktorat kejahatan umum dan direktorat kejahatan khusus seolah melahirkan unit subspesialis.
PPTKIA ialah reaksi ‘Negeri Seribu Pagoda’ akan bahaya kejahatan berbasis internet yang semakin masif.

Di samping masalah kejahatan berbasis internet, inisiatif positif lainnya yang juga sempat saya tinjau langsung ialah Child Advocacy Center of  Thailand (CACT). CACT ini merupakan respons negara atas maraknya trauma sekunder yang dialami anak-anak korban kejahatan saat menjalani proses hukum.

Istilah iatrogenic effect sangat relevan dalam konteks ini, yaitu dampak kontraproduktif yang disebabkan justru oleh pihak yang seharusnya melindungi korban. Iatrogenic effect berpeluang terjadi saat korban kanak-kanak harus diperiksa secara repetitif sehingga tak terelakkan anak-anak terperosok trauma sekunder. Kondisi sedemikian rupa sudah sepatutnya dijauhkan dari anak-anak yang tengah mencari perlindungan hukum.

Melalui CACT, seluruh otoritas terkait memaksimalkan keberpihakan proses kerja mereka pada diri korban. Caranya, segenap institusi terkait melakukan pemeriksaan terhadap korban kanak-kanak secara terpadu dalam kesempatan yang sama. Tidak dilakukan secara terpisah sendiri-sendiri.


Proses pengulangan

Pemeriksaan simultan semacam demikian merupakan terobosan positif guna menggantikan praktik pemrosesan korban kanak-kanak di Indonesia yang masih berlangsung hingga sekarang, yakni korban sangat mungkin paling sedikit tiga kali harus mengulang-ulang gambaran kejahatan yang ia telah hadapi. Pertama, di hadapan pemeriksa di kepolisian, lalu mengulangi kisah yang sama di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian menyampaikannya kembali kepada jaksa saat penyerahan tersangka dan barang bukti di kejaksaan. Selanjutnya, kembali mengulang gambaran di muka hakim di ruang sidang.

CACT menjadi pusat sinergi bagi institusi-institusi terkait untuk melakukan pemeriksaan terpadu atas diri anak-anak yang telah mengalami viktimisasi pidana. Selain dengan sesama badan negara yang berurusan dengan penegakan hukum, CACT juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut serta dalam upaya-upaya perlindungan anak, termasuk para profesional psikologi dan psikiatri.

Saat saya menulis naskah ini, saya teringat rencana penandatanganan nota kesepahaman antara Polri dan LPAI. Setelah memperoleh dukungan penuh langsung dari Kapolri, Wakapolri, dan Kepala Divisi Propam Mabes Polri, draft nota kesepahaman itu sekarang tengah dimatangkan Divisi Hukum Mabes Polri.

Sebagai LSM yang memiliki kantor perwakilan hingga tingkat provinsi serta kabupaten dan kota, bahkan sudah dirintis pula ke tingkat rukun tetangga, kemitraan dengan institusi Polri tentu merupakan kebutuhan mutlak. Saya memproyeksikan, tidak tertutup kemungkinan Indonesia nantinya juga akan memiliki CACT dengan Polri dan LPAI sebagai matra perintisnya.

Juga, suatu saat nanti perluasan kemitraan itu akan mencakup pula organisasi-organisasi profesi, seperti HIMPSI (Himpunan Psikologi  Indonesia), IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia), Kejaksaan, dan institusi lain yang menjadi bagian dalam sistem peradilan pidana di Tanah Air.

Pelibatan Mabes Polri, Polda-Polda, dan LPAI oleh Amerika Serikat dalam rangkaian studi tentang penanggulangan kejahatan berbasis internet terhadap anak-anak ini tidak bisa ditafsirkan lain. Terkecuali bahwa tiga entitas ini terukur memiliki kesungguhan dan sumber daya yang potensial untuk ambil bagian dalam perang badar terhadap para bramacorah yang mengincar anak-anak di alam maya. Baik anak-anak Indonesia maupun generasi belia di belahan dunia lainnya. Semoga.

BERITA TERKAIT