Prahara Oposisi Melirik DKI-2


Penulis: Rio Christiawan Dosen Hukum Universitas Prasetiya Mulya - 03 November 2018, 00:15 WIB
MI/Seno
MI/Seno

PASCADEKLARASI pasangan capres-cawapres, pertanyaan masyarakat berikutnya ialah bagaimana nasib kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta setelah ditinggalkan Sandiaga Uno, yang maju dalam kontestasi Pilpres 2019. Sudah beberapa bulan kursi wakil gubernur lowong. Celakanya, hingga kini koalisi oposisi belum bersepakat soal nama pendamping Gubernur Anies Baswedan tersebut. Persoalan ini mengganggu soliditas koalisi yang dibangun Gerindra. Bahkan, ada ancaman dari kubu PKS tidak mendukung secara total.

Pertemuan antara kubu Gerindra dan PKS beberapa waktu lalu sesungguhnya merupakan wadah rekonsiliasi dan konsolidasi dari kubu koalisi oposisi. Selain mendiskusikan jabatan wakil gubernur, kubu koalisi oposisi juga harus memikirkan hal yang lebih besar, yakni kontestasi Pilpres 2019. Meskipun ada opsi untuk cuti sebagai wakil gubernur, tapi Sandiaga memilih mengundurkan diri. Logika politiknya ialah Sandiaga sengaja memilih opsi mengundurkan diri jika dibandingkan dengan cuti, mengingat jabatan wakil gubernur yang lowong merupakan sweetener politik (daya tarik politik), dari partai-partai yang tergabung dalam koalisi poros Gerindra.

Banyak pihak memiliki persepsi bahwa jabatan wakil gubernur yang ditinggalkan Sandiaga setidaknya akan menjadi milik koalisi poros Gerindra. Itu disebabkan jabatan ini merupakan bagian dari political package deal ketika Sandiaga diusung sebagai cawapres. Persoalannya ialah secara hukum mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, bahwa pengisian jabatan wakil gubernur yang lowong tidak saja dalam kontrol koalisi Prabowo, tetapi juga menjadi domain DPRD.

Halverstadt (2003), mendefinisikan koalisi sebagai aliansi-aliansi yang sifatnya sementara di sekitar agenda bersama atau nilai nilai bersama. Koalisi bukanlah merupakan kumpulan kesepakatan yang sifatnya permanen dan mencakup segala sesuatu. Situasi ini sesungguhnya berpotensi dapat merugikan strategi politik poros Prabowo. Pasalnya, sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta belum tentu menyepakati nama yang sama dengan nama yang disepakati pada political package deal dalam penggalangan koalisi kontestasi Pilpres 2019, mengingat poros koalisi Gerindra tidak memiliki suara mayoritas.

Perjudian politik
Tampaknya di tengah hiruk pikuk dan dinamika menyusun koalisi pengusung capres-cawapres, ketika memperhitungkan bahwa jabatan lowong wakil gubernur yang ditinggalkan Sandiaga masih menggunakan perspektif UU No 1 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2014, yakni pada saat itu pengangkatan wakil gubernur merupakan wewenang penuh gubernur. Contoh kewenangan penuh gubernur pada era itu ialah ketika Gubernur DKI Jakarta kala itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dapat memilih dan mengangkat wakil gubernur.

Publik tentu masih mengingat, kala itu Ahok sebagai gubernur benar-benar memiliki posisi tawar dan kewenangan ketika memilih Djarot Saiful Hidayat sebagai wakil gubernur. Djarot kala itu sebenarnya bukan nama utama yang disodorkan oleh PDIP. Contoh tersebut menunjukkan bahwa memang masa itu gubernur memiliki kewenangan penuh untuk menunjuk wakil gubernurnya.

Political package deal kubu koalisi Prabowo tentu harus berhitung dengan cermat. Sebab, sekarang penunjukan jabatan wakil gubernur yang kosong mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2016 dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta. Dengan mengacu pada Pasal 176 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa pengisian jabatan wakil gubernur dilakukan DPRD DKI Jakarta melalui sidang paripurna.

Lebih lanjut mengacu pada Pasal 176 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa mekanisme pengisian kursi wakil gubernur yang kosong diusulkan oleh partai pengusung. Dalam hal ini partai pengusung harus berhitung dengan cermat jika ingin menjaga political package deal yang sudah disepakati.

Persoalannya, partai politik atau gabungan partai politik pengusung harus mengusulkan setidaknya dua nama calon Wakil Gubernur DKI Jakarta melalui Gubernur DKI Jakarta, untuk dipilih dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. Artinya, dalam hal ini Gerindra dan PKS sebagai pengusung Sandiaga harus menentukan dua nama kepada DPRD DKI Jakarta via gubernur.

Perlu lobi
Untuk menjaga political package deal tetap sesuai skenario, maka koalisi poros Gerindra, khususnya dalam hal ini Gerindra dan PKS, harus benar-benar berhitung nama-nama yang akan diusulkan. Dengan perhitungan yang cermat, setidaknya akan mengurangi risiko tidak terwujudnya political package deal. Meskipun sejujurnya dalam hal ini tidak serta-merta deal tersebut dipastikan aman, karena sesuai Pasal 176 UU Nomor 10 Tahun 2016 pemutusnya ialah DPRD DKI Jakarta secara kolektif melalui sidang paripurna.

Guna memastikan political package deal tersebut, koalisi Gerindra harus melakukan lobi-lobi politik di luar koalisi 2019, mengingat koalisi Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat tidak menguasai suara mayoritas di DPRD DKI Jakarta. Lobi dan pendekatan politik mutlak perlu dilakukan mengingat celah ini bisa saja dimanfaatkan pihak lawan untuk merusak strategi koalisi poros Gerindra. Pada dasarnya, deal ini cukup rapuh, mengingat banyak faktor yang ditentukan pihak lain termasuk koalisi lawan kontestasi pada political package deal ini.

Dalam skala nasional, momentum pengisian kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi menarik dan dapat menentukan pasang surutnya hubungan antarmitra koalisi. Itu mengingat kursi wakil gubernur merupakan bagian dari political package deal kontestasi Pilpres 2019. Artinya, bagi poros koalisi Gerindra, terwujudnya deal ini penting bagi soliditas koalisi menghadapi kontestasi Pilpres 2019.

Jika lobi dan pendekatan politik gagal tercapai dan terpilih nama di luar skenario, sangat besar peluang mengganggu soliditas partai yang disebabkan gagalnya kinerja mesin partai koalisi mewujudkan deal politik tersebut. Jika hal ini terjadi, tentu sangat merugikan poros koalisi Gerindra pada kontestasi Pilpres 2019.

Tentu dalam hal ini dalam proses lobi dan pendekatan politik, poros koalisi Gerindra harus memberikan insentif pada partai-partai lain di luar koalisi Gerindra, guna memuluskan skenario political package deal yang digagas poros koalisi Gerindra. Sebaliknya, jika tidak ada insentif yang diperoleh partai di luar koalisi Gerindra, secara nalar politik justru momentum ini dapat dipergunakan untuk memecah soliditas koalisi Gerindra.

Pada akhirnya, seberapa pun saratnya tarik-menarik kepentingan pengisian jabatan kosong Wakil Gubernur DKI Jakarta ini, harus kembali pada esensi demokrasi yang sesungguhnya, yaitu suara rakyat ialah suara Tuhan. Pertanyaan reflektifnya saat ini, apakah kepentingan rakyat dan suara rakyat diperhitungkan pada political package deal tersebut. Jika jawabannya tidak, negeri ini sedang bermasalah dengan demokrasi.

Idealnya figur yang dilantik untuk mengisi jabatan wakil gubernur yang ditinggalkan Sandiaga, selain memiliki akseptabilitas baik kepada semua pemangku kepentingan, juga harus memiliki rekam jejak yang baik sehingga masyarakat percaya akan indahnya demokrasi.



 

 

BERITA TERKAIT