Boosting Cooperation on Peatland Conservation


Penulis:  (Gnr/S1-25) - 01 November 2018, 05:10 WIB
Dok KLHK
Dok KLHK

PEATLAND conservation is of Indonesia’s national interest, with the country owning approximately 2 million hectares--a big chunk of land that in the past had been misused for plantation, farming, and forest expansion. The conservation efforts are mainly aimed to tackle the risk of forest fires and carbon emissions.

The Indonesian government has taken various actions to protect its peatlands, including moratorium of new permits and stricter law enforcement.

Minister of Environment and Forestry Siti Nurbaya said efforts to conserve peatlands are done not only at the national level, but also global.

In November 2016, Indonesia together with other partner countries: Peru, and the Republic of the Congo, Democratic Republic of the Congo, launched the Global Peatland Initiative (GPI). The main objective is to save peatlands as the largest terrestrial organic carbon reserve in Indonesia.

With support from the UN Environment Program, Center for International Forestry Research (Cifor) and Food and Agriculture Organization (FAO), the GPI was aimed at achieving Goal 15 of the Sustainable Development Goals (SDGs), which is Land Ecosystem, and Goal 13: Climate Change Management.

As a follow-up, GPI will establish the International Tropical Peatland Center (ITPC) in Bogor, West Java.  The soft launch was held at the office complex of the Ministry of Environment and Forestry office complex in Jakarta, Tuesday (30/10), which was attended by Republic of Congo’s Minister of Tourism and Environment Arlette Soudan-Nonault and UN Environment Executive Director Erik Solheim.

“We recognize the need to bring our knowledge together and develop our capacity to improve science-based actions, not only in Indonesia but also other tropical countries. ITPC can be used to facilitate joint research,” said Ms Siti at the Arborea Cafe, at the ministry’s office complex, Tuesday.

Through ITPC, Ms Siti said, all global research related to peatlands can be integrated. Right now, studies are carried out separately on a number of tropical peatlands in various areas making it difficult for decision makers to shape the right policies.

“It will also serve as a basis for interdisciplinary studies on peat. Because peat issues cannot be seen from one scientific discipline only but many more. Such as water management and law enforcement. There’s also water science or hydrology concerning peat,” Siti said.

Lesson learned from Indonesia
Republic of Congo’s Minister of Tourism and Environment Arlette Soudan-Nonault praises Indonesia’s efforts on peatlands conservation. As a country that also has extensive peats, Congo is eager to learn peatland conservation from Indonesia.
Therefore, the visit to Indonesia is not only used by Ms Soudan-Nonault to meet with Minister Siti. Together with representatives from the Ministry of Environment, Conservation of Nature, and Tourism of the Democratic Republic of the Congo, she went to West Kalimantan on Saturday (27/10) to see the practices of peatland conservation in the area.

Soudan-Nonault said that one of her country’s priorities is to map existing peatlands. She said that they are aware of the danger of draining peatlands. In her visit to Kalimantan, she added, she said she had seen water management that is suitable for peatlands.
The Republic of the Congo and the Democratic Republic of the Congo along with Gabon have the largest peatlands in the world called the Congo Basin.

Indonesia, that currently has reached the stage of peatland restoration, becomes one of the examples worth following for the three countries in peatland conservation issues.

On the other hand, UN Environment Executive Director Erik Solheim said that peatlands, with its rich biodiversity, must be protected. The pressure to utilize peatlands for development can release carbon storage that are contained in peatlands, which then increase greenhouse gas emissions and heighten the risk of land fire.

Solheim said accelerating collaboration to maintain peatlands is very important, and ITC will serve as a strategic instrument to ensure peatland sustainability. (Gnr/S1-25)


Perkuat Sinergi Konservasi Gambut

INDONESIA sebagai pemilik kawasan gambut seluas 2 juta hektare sangat berpentingan dalam pelestarian lahan yang beberapa waktu lalu marak digunakan untuk perkebunan, pertanian, dan perluasan lahan hutan. Upaya pelestarian tersebut utamanya berkaitan dengan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta emisi karbon.

Berbagai upaya pun gencar dilakukan pemerintah Indonesia dalam proses pelestarian lahan gambut tersebut. Antara lain dengan memperkuat moratorium pengeringan lahan gambut baru dan meningkatkan penegakan hukum untuk memastikan peraturan ditegakkan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menegaskan upaya pelestarian lahan gambut tidak hanya dilakukan di tingkat domesik, tetapi juga di tingkat global. Karena itu, pada November 2016, Indonesia bersama dengan negara-negara yang mempunyai lahan gambut luas mencetuskan Global Peatland Initiative (GPI) atau Inisiatif Lahan Gambut Global.

GPI diprakarsai Indonesia bersama dengan Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo, UN Environment, Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (Cifor), dan FAO. Upaya itu dilakukan untuk menyelamtkan lahan gambut sebagai cadangan karbon organik terbesar terestrial di Indonesia.

GPI dibentuk untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Nomor 15, yaitu ekosistem darat, dan Nomor 13, yaitu penanganan perubahan iklim.

Tindak lanjut dari Inisiatif Global tersebut ialah terbentuknya International Tropical Peatland Center (ITPC) atau Pusat Lahan Gambut Tropis Internasional di Bogor, Jawa Barat.

Soft Launching ITPC dilakukan di Kompleks Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, Selasa (30/10), yang juga diikuti Menteri Lingkungan Hidup dan Pariwisata Republik Kongo Arlette Soudan-Nonault dan Direktur UN Environment Erik Solheim.

"Kami melihat kebutuhan untuk mengumpulkan pengetahuan yang ada dan mengembangkan kapasitas lebih lanjut untuk dapat meningkatkan aksi berbasis sains, tidak hanya di Indonesia, tapi juga negara tropis lainnya. ITPC bisa digunakan untuk melakukan riset bersama," kata Menteri Siti di Arborea Cafe, Kompleks KLHK, Selasa (30/10).

Lewat ITPC, lanjut Siti, akan bisa disatukan seluruh penelitian global terkait dengan lahan gambut. Selama ini, penelitian dilakukan secara terpisah di sejumlah lahan gambut tropis yang tersebar di sejumlah area sehingga menyulitkan para pengambil keputusan untuk membuat kebijakan yang tepat. “Ini juga jadi basis antarkeilmuan dalam persoalan gambut karena persoalan gambut ini kan tidak hanya dari satu sisi keilmuan saja, tapi juga mengaitkan banyak ilmu. Misalnya saja soal tata kelola air dan sisi penegakan hukumnya. Ada ilmu soal perairan atau hidrologi juga menyangkut gambut,” ujar Siti.

Mencontoh Indonesia
Menteri Lingkungan Hidup dan Pariwisata Republik Kongo Arlette Soudan-Nonault mengapresiasi upaya Indonesia dalam pelestarian lahan gambut. Sebagai negara yang juga memiliki lahan gambut luas di dunia, Kongo ingin mencontoh Indonesia dalam melakukan pelestarian lahan gambut.

Karena itu, kunjungan ke Indonesia bukan hanya dimanfaatkan Menteri Soudan-Nonault untuk bertemu dengan Siti saja. Bersama dengan perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup, Konservasi Alam, dan Pariwisata Republik Demokraktik Kongo, ia berkunjung ke Kalimantan Barat, Sabtu (27/10), untuk melihat praktik pelestarian lahan gambut di sana.

"Salah satu prioritas utama kami saat ini adalah memetakan lahan gambut yang ada. Kami sadar bahwa mengeringkan lahan gambut merupakan sumber bencana. Dalam kunjungan kami ke Kalimantan, kami telah melihat manajemen perairan yang cocok digunakan untuk laham gambut," ujar Soudan-Nonault.

Kongo dan Republik Demokratik Kongo bersama dengan Gabon memiliki lahan gambut terluas di dunia yang disebut Congo Basin.

Indonesia yang kini sudah mencapai tahap restorasi lahan gambut menjadi salah satu tempat yang cocok bagi duo Kongo dan Gabon dalam mencontoh proses melestarikan lahan gambut.

Di sisi lain, Kepala UN Environment Erik Solheim mengingatkan lahan gambut menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati dunia dan keberlangsungannya harus dijaga. Tekanan antara konservasi dan pemanfaatan untuk pembangunan bisa melepaskan simpanan karbon yang ada dalam lahan gambut yang kemudian meningkatkan emisi gas rumah kaca dan kerentanan atas kebakaran lahan.

"Mempercepat kolaborasi untuk menjaga lahan gambut adalah sangat penting, dan ITPC akan menjadi instrumen strategis untuk memastikan lahan gambut yang berkelanjutan," kata Solheim. (Gnr/S1-25)

 

BERITA TERKAIT