Energi Berkeadilan untuk Semua


Penulis: Fahmy Radhi Pengamat Ekonomi Energi UGM dan Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas - 31 October 2018, 16:38 WIB
LINA HERLINA
LINA HERLINA

SETELAH menjadi pembicara kunci (keynote speaker) pada World Gas Conference di Washington DC, Amerika Serikat, beberapa waktu lalu, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan kembali menjadi pembicara tamu pada the 9th Top Japan Indonesia Association (Japinda) Seminar di Tokyo Jepang pada 26 Oktober 2018 lalu.

Japinda merupakan asosiasi yang dibentuk pada 1954 bertujuan untuk memberikan kontribusi peningkatan kerja sama perdagangan dan ekonomi antara Jepang dan Indonesia.

Kunjungan kerja Menteri ESDM kali ini diikuti oleh Utusan Khusus Presiden RI untuk Jepang, Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM, Staf Ahli Menteri ESDM bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Staf Khusus Menteri ESDM bidang Hubungan Kerjasama Internasional, Wakil Kepala SKK Migas, Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan ESDM, dan pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada.

Dalam seminar yang dihadiri para investor utama (prominent investors) Jepang itu, Jonan memberikan paparan dengan judul 'Memastikan Energi Berkeadilan untuk Semua' (Ensuring Equitable Energy for All).

Paparan diawali dengan menjelaskan bahwa 'Equitable Energy for All' merupakan kebijakan untuk mengusahakan ketersediaan (available) dan keterjangkauan harga (affordable) energi untuk seluruh rakyat Indonesia.

Dengan data, Jonan mengemukakan keberhasilan Indonesia dalam mencapai  rasio elektrifikasi, yang secara nasional sudah mencapai 98,05% pada pertengahan Oktober 2018. Diharapkan pada akhir 2019, rasio elektrifikasi itu akan mencapai 99,9%.

Namun, di sisi lain, bauran energi primer untuk pembangkit listrik hingga kini masih didominasi energi fosil yang terdiri dari batu bara sebesar 59,20%, gas 22,30%, dan BBM 6,18%.

Sedangkan energi baru terbarukan (EBT) masih sekitar 12,32%. Dengan bauran energi tersebut, Jonan mengemukakan bahwa kebijakan ke depan dari pemerintah Indonesia ialah memprioritaskan pengembangan EBT, yang sumber dayanya tersedia meruah di Indonesia.

Sudah banyak investor nasional dan internasional yang melakukan investasi di pembangkit listrik EBT, seperti panas bumi (geothermal), tenaga bayu, tenaga surya dan biodesel.

Sebagai prioritas program, pemerintah akan memberikan berbagai fasilitas dan insentif bagi investor yang melakukan investasi di pembangkit listrik EBT.

Di Forum Japinda itu, Jonan juga mengatakan bahwa investasi pembankit listrik EBT di Indonesia merupakan investasi yang menguntungkan (renewable energy is lucrative investment in Indonesia).

Para peserta seminar Japinda sangat antusias dengan menanyakan berbagai hal pada sesi tanya-jawab.

Salah satunya peserta menanyakan tentang jaminan keberlanjutan investasi pembangkit listrik EBT di Indonesia, yang tidak diambil alih di tengah jalan. Besar kemungkinan, para investor mendapat informasi yang keliru terkait jaminan investasi tersebut sehingga mereka juga menanyakan tentang pengambialihan Blok Mahakam, Blok Rokan dan Freeport.

Dengan tangkas Jonan menjawab bahwa Blok Mahakam dan Blok Rokan tidak diambil alih di tengah jalan, tetapi jangka waktu kontrak sudah berakhir. Bahkan existing investor Blok Rokan masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pengelolaannya melalui bidding terbuka.

Hanya Pertamina yang memenangkan bidding Blok Rokan bukan Chevron, sehingga pada saat kontrak berakhir pada 2021 pengelolaan Blok Rokan akan berpindah dari Chevron ke Pertamina.

Sedangkan divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia dijelaskan merupakan hasil negoisasi panjang antara Freeport Mac Moran dan pemerintah Indonesia.

Pada saat menghadiri World Gas Conference di Washington, Jonan menyempatkan untuk menemui CEO Freeport McMoRan Richard C Adkerson untuk membahas percepatan implementasi kesepakatan framework of agreement (FOA) yang telah disepakati sebelumnya.

Hasilnya, PT Inalum, Freeport-McMoRan dan Rio Tinto sepakat untuk menandatangani head of greement (HoA) yang dilakukan pada 12 Agustus 2018 dan sales and purchase agreement (SPA) pada 27 September 2018.

Kemudian, di sela-sela menghadiri The 9th Top Seminar Japinda, Jonan juga menyempatkan diri untuk melakukan pertemuan dengan President Director Inpex Mr Ueda beserta tim untuk mendobrak kebutuan realisasi pengelolaan proyek Lapangan Gas Abadi Blok Masela, yang sempat mandek selama hampir 2 tahun.Dalam pertemuan itu ada mutual agreements untuk mempercepat pelaksanaan proyek Masela. Untuk itu, Inpex harus mengajukan revisi plan of development (POD) paling lambat akhir 2018. Dengan disetujuinya POD, Inpex sudah bisa melakukan bidding untuk proyek Blok Masela, sehingga pada 2020 sudah bisa memasuki tahapan proses konstruksi fasilitas produksi.  

Adapun mengenai permintaan Inpex terkait insentif akan dibahas pada saat pembahasan biaya. Sementara, untuk perpanjangan kontrak 20 tahun ke depan baru akan diajukan Inpex paling cepat tahun ini atau 10 tahun sebelum kontrak berakhir pada 2028. Kunjungan kerja Jonan di Tokyo boleh dikatakan sangat efektif dan produktif.

Selain menjadi pembicara tamu the 9th Top Seminar Japinda dan bertemu dengan President Director Impex, Jonan juga diundang jamuan makam malam oleh mantan Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda. Undangan jamuan makan malam tersebut menunjukkan keakraban hubungan antara Indonesia dengan Jepang terjaga dengan baik. (X-12)

BERITA TERKAIT