Indonesia Committed to Combat Marine Waste


Penulis: Puput Mutiara - 31 October 2018, 05:10 WIB
Dok KLHK
Dok KLHK

INDONESIA has committed to reducing 70% of marine waste by 2025, as stated in the Marine Waste Action Plan, a collaborative plan at national level aim to develop policies to reduce and tackle marine waste.

Ministry of Environment and Forestry conducted a study on marine pollution, such as beach waste, back in 2017 and found that marine debris, either from lands or oceans, have real and extensive impacts on marine areas in the world.

“Marine waste has become our concern because [Indonesia] is an archipelago country. At least 50% to 70% of ocean waste is brought from the lands, and the rests come from boats and other sea transportation,” Director General of Coastal and Marine Pollution Control, Ministry of Environment and Forestry, MR Karliansyah, said in Central Java Province, recently.

All kinds of pollution, including marine debris, are not just aesthetically disturbing, but it can pose dangerous and severe threats to marine life and the ecosystem, also decrease the quality of seawater and environment.

As part of combating marine waste, Indonesian government continues to do monitoring based on Marine Litter Monitoring Guidelines issued by Directorate of Coastal and Marine Control, and Damage Control, Ministry of Environment and Forestry, which refers to the UNEP/IOC Guidelines on Survey and Monitoring of Marine Litter.

On the other hand, around 60% of Indonesians are living in the coastal areas. Most of them don't have access to basic services, such as clean drinking water and sanitation--this is despite the fact that Indonesia has achieved nearly 70% of MDGs target in 2015 on access to clean drinking water and basic sanitation.

“However, with waste pilling up oceans, of course this can pose a problem in the future,” said Karliansyah.

Wastewater pollution
Indonesia has implemented policies to reduce wastewater which are in line with the ten targets of MDGs. It is because of industrial and domestic wastes also contribute to pollute and damage oceans, not just plastic waste and marine debris.

Environment and Forestry Ministerial Regulation No 68/2016 on Domestic Wastewater Standard stipulates on liquid waste. The standards have been applied in various industries in Indonesia, aiming to reduce industrial and domestic wastewater, significantly.

Meanwhile, Directorate General of Environmental Pollution and Damage Control at the Ministry of Environment and Forestry have installed communal wastewater treatment plant to reduce land-based marine pollution and improve environmental quality.

The reality is that marine waste is not just bad for the environment but also the economy--as state revenue decreases from the marine sector. Moreover, marine debris, especially plastics, will take a toll on Indonesian waters.

“Marine waste is becoming the world’s problem and plastic is the most dangerous [waste] as it has entered the food chain. Consequently, fish in the oceans are dead for consuming plastics and it will bring effects to the economy,” said Karliansyah. (S1-25)

 

Komitmen Memerangi Sampah Laut

INDONESIA telah berkomitmen akan mengurangi 70% sampah laut pada 2025. Hal itu dinyatakan dalam Rencana Tindakan Memerangi Sampah Kelautan, yakni melalui tindakan kolaboratif di tingkat nasional untuk mengembangkan kebijakan dalam rangka mengurangi dan memerangi sampah laut.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah berinisiatif mempelajari tingkat pencemaran sampah laut, terutama sampah pantai. Hasil survei sampah laut di pantai pada 2017, puing-puing laut, baik dari sumber darat maupun lautan memiliki dampak nyata dan luas yang memengaruhi wilayah laut di seluruh dunia.

“Sebagai negara kepulauan, sampah laut telah menjadi perhatian kami. Dari banyaknya sampah yang ada di laut, sekitar 50%-70% berasal dari daratan dan sisanya dari laut seperti dari kapal dan beberapa transportasi yang melewati lautan,” ungkap Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Kelautan KLHK, MR Karliansyah, beberapa waktu lalu, di Jawa Tengah.

Segala bentuk pencemaran yang ada di laut, termasuk puing-puing itu tidak hanya menggangu secara estetika. Lebih bahaya lagi bisa berdampak serius pada kehidupan laut dan ekosistem serta menurunkan kualitas air laut dan keadaan lingkungan.

Sebagai wujud komitmen memerangi sampah laut, pemerintah terus melakukan pemantauan berdasarkan Pedoman Pemantauan Serasah Laut yang disusun Direktorat Pengendalian Pesisir dan Laut dan Pengendalian Kerusakan KLHK. Pedoman tersebut mengacu pada Panduan UNEP/IOC tentang Survei dan Pemantauan Pengawasan.

Di lain sisi, masih ada sekitar 60% penduduk Indonesia yang tinggal di daerah pesisir. Sebagian besar penduduk itu tidak memiliki akses ke layanan dasar, seperti air minum dan sanitasi, meskipun berdasarkan target 10 MDG’s, pada 2015 proporsi orang tanpa akses berkelanjutan ke air minum yang aman dan sanitasi dasar telah tercapai, yaitu 69,3%. “Namun, dengan kondisi laut yang masih dipenuhi sampah, tentu hal ini bisa menjadi kendala di kemudian hari,” tukas Karliansyah.

Pencemaran limbah
Masih sejalan dengan target 10 MDG’s, Indonesia juga telah menerapkan kebijakan untuk mengurangi air limbah. Pasalnya, selain sampah plastik dan puing-puing, limbah yang berasal dari industri maupun domestik juga turut berkontribusi mencemari serta merusak laut.

Peraturan Menteri LHK No 68/2016 tentang Standar Air Limbah Domestik secara jelas mengatur mengenai standar limbah cair. Standar air limbah itu telah diterapkan di berbagai jenis industri di Indonesia dan harapannya akan dapat mengurangi air limbah industri dan domestik secara signifikan.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengendalian Kerusakan KLHK juga telah membangun instalasi pengolahan air limbah komunal untuk mengurangi pencemaran ke laut yang bersumber dari basis lahan dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Faktanya, sampah di laut tidak hanya berdampak buruk terhadap lingkungan, tetapi juga merugikan dari sisi ekonomi. Hal tersebut karena pendapatan negara dari sektor kelautan juga menurun.

Banyak fakta mengungkapkan bahwa sampah laut khususnya plastik menghantui perairan Indonesia. “Sampah laut sudah menjadi masalah dunia dan jenis plastik yang paling berbahaya karena sudah masuk ke rantai makanan. Akibatnya, banyak ikan di laut mati karena mengonsumsi plastik yang berdampak pada perekonomian,” tandas Karliansyah. (S1-25)

 

 

 

BERITA TERKAIT