Bank Mandiri Committed to Protect Marine Ecosystem


Penulis: (E-25) - 29 October 2018, 05:15 WIB
 ANTARA/RISKY ANDRIANTO
ANTARA/RISKY ANDRIANTO

THE Our Ocean Conference (OOC), an international convention on marine and maritime issues currently held in Bali (October 29 to 30), presents as an opportunity for Indonesia as a global maritime axi to show the world its leadership potential. Aiming at improving international maritime policies, OOC will cover issues such as conservation of the marine ecosystem, commitment to reduce marine pollution (especially plastic waste), climate change, and sustainable fishing.

For this reason, the Indonesian government continues to push State-Owned Enterprises (SOEs) to get involved in the conference and pay attention to some strategic issues regarding maritime policies. Bank Mandiri as one of Indonesia’s largest state-owned banks has pledged its support for OOC from the very beginning. Not just a commitment to the conference, in many occasions Bank Mandiri has consistently provided education and empowerment for fishers and the coastal communities, such as setting up hygiene facilities in their areas.

Bank Mandiri also ran a mangrove conservation program to empower communities around Muara Gembong, Bekasi in conjunction with the social forestry program. The social forestry program, launched by President Joko Widodo in 2017, enables local communities to benefit from designated forest plot including mangrove forests such as in Muara Gembong, under specific terms and conditions.

“Bank Mandiri has been appointed in a social forestry community empowerment program in Muara Gembong by restoring 17.2-hectare [mangrove] land in several phases. Ten hectares were restored on the first phase and 7.2 hectares on the next one,” said Muara Gembong Asset Redistribution Project Manager Agus Dwi Handaya in Bekasi, West Java, recently.

Thanks to the a healthier mangrove ecosystem, people in Muara Gembong can now enjoy better yields from their shrimp farms. The program has helped improve their economy and welfare, as well as reduce their reliance on open seas fishing. Thus, reducing the risk of overfishing. During their first harvest, the shrimp farms yielded four to five tons of shrimp per hectare, much higher than before the program was introduced, which was a mere 50-100 kilograms per hectare. “The net income earned by farmers now reach up to Rp72 million [US$4,739] per four months, or Rp18 million [US$1185] per month,” said Handaya who is also a Compliance Executive Officer at the Bank.

SEOs Synergy
Bank Mandiri President Director Kartika Wirjoatmodjo said that the Program was a success because it was facilitated by the Ministry of State-owned Enterprise where the ministry ensured that state-owned enterprises and other institutions work together during the asset redistribution implementation.

In Muara Gembong, Bank Mandiri as project leader was assisted by the Ministry of Environment and Forestry, Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, Ministry of Public Works and People’s Housing, as well as PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) to support access to electricity and PT Perikanan Indonesia or Perindo as the offtaker.

During the asset redistribution process of Muara Gembong’s shrimp farms, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries assisted in managing the farms as well as procurement of shrimp eggs. The Ministry of Environment and Forestry helped facilitate the issuance of permits needed by the local farmers to work on the social forestry land, called IPHPS, under one condition that they also have to plant mangroves on the same property.

According to Wirjoatmodjo, such land revitalization and asset redistribution scheme can be replicated in other areas with similar conditions. “Through this program, we hope that community’s welfare can be improved, so that economic development can be evenly distributed,” Mr. Wirjoatmodjo said on the sidelines of President Joko Widodo’s visit to Muara Gembong, last year.

Wirjoatmodjo said that during the revitalization implementation, the team combined community development approaches with a number of supporting elements. They include farming infrastructure and support facilities, sociocultural, organizational, monitoring and off-taking, farmers financing, capacity improvement programs, farm technology modernization, and monitoring of mangrove conservation program. “Bank Mandiri also helped the farmers with financing through the People’s Business Credit scheme or KUR,” Mr. Wirjoatmodjosaid.

To support the farmers, he added, some facilities would be constructed, such as harvest ponds, reservoirs, ice makers, water wheels, water pumps, electricity grid, road access, freshwater wells, and monitoring towers.

Wirjoatmodjo also asserted that the program was one of the ways for Bank Mandiri to support Indonesia’s marine ecosystem through sustainable shrimp farming. “Our support is Bank Mandiri’s commitment to protect the marine ecosystem,” Kartika concluded. (E-25)


 
Bank Mandiri Peduli Konservasi Ekosistem Laut

PERTEMUAN bertaraf internasional bidang kelautan Our Ocean Conference (OOC) yang kini berlangsung di Bali 29-30 Oktober 2018 menjadi salah satu upaya Indonesia sebagai negara poros maritim menunjukkan kepada dunia dalam hal kepemimpinannya di bidang kelautan internasional.

Pada sisi lain, penyelenggaraan OCC ini pun akan memberikan keuntungan yang positif atas kebijakan-kebijakan kelautan internasional. Pasalnya ada beberapa isu yang bakal dibahas di antaranya konservasi ekosistem laut, komitmen mencegah polusi laut terhadap  sampah plastik, perikanan berkelanjutan hingga pergantian iklim.

Untuk itu, pemerintah terus mendorong badan usaha milik negara (BUMN) agar terlibat dalam konferensi OCC dan sekaligus peduli atas beberapa isu strategis mengenai kebijakan kelautan internasional. Bank Mandiri, sebagai salah satu BUMN perbankan terbesar di Indonesia, misalnya, jauh-jauh hari menegaskan akan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan konferensi OOC.

Bukan cuma itu, dalam banyak kesempatan Bank Mandiri terus mengedukasi nelayan, membangun sarana kebersihan dan juga memberdayakan masyarakat pesisir. Itu terbukti ketika Bank Mandiri melaksanakan salah satu program yang mendorong konservasi ekosistem laut yakni memberdayakan masyarakat di sekitar Muara Gembong, Bekasi, melalui program perhutanan sosial.

"Bank Mandiri ditunjuk untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial di Muara Gembong untuk menggarap lahan seluas 17,2 ha secara bertahap. Pada tahap pertama lahan yang digarap seluas 10 ha serta sisanya seluas 7,2 Ha dikerjakan pada tahap berikutnya," ungkap Project Manager Redistribusi Aset Muara Gembong, Agus Dwi Handaya, di Bekasi, Jawa Barat, baru-baru ini.

Alhasil program Perhutanan Sosial yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2017 lalu mampu meningkatkan produktivitas tambak udang sehingga berdampak bagi peningkatan ekonomi serta kesejahteraan petambak udang di Muara Gembong. Hasil panen perdana tercatat mencapai 4-5 ton per hektare atau jauh lebih tinggi sebelum program perhutanan sosial yaitu hanya 50-100 kg per hektare. "Adapun pendapatan bersih yang diterima petambak mencapai Rp72 juta per 4 bulan atau Rp18 juta per bulan," tutur Agus yang juga tercatat sebagai Pejabat Executive Kepatuhan Bank Mandiri tersebut.

Sinergi BUMN
Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan program itu dapat berjalan karena difasilitasi oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga terjadi sinergi antarBUMN serta institusi lainnya dalam pelaksanaan redistribusi aset. Di Muara Gembong itu, Bank Mandiri menjadi project leader yang dibantu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mendukung penyediaan listrik dan PT Perikanan Indonesia (Perindo) sebagai offtaker.

Dalam proses redistribusi aset lahan tambak Muara Gembong itu, Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan membantu pengolahan lahan tambak dan pengadaan bibit udang. Adapun Kementerian Lingkungan Hidup dan  kehutanan membantu penerbitanizin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS) bagi petambak lokal penggarap, dengan syarat mereka juga harus menanam mangrove di lahan yang sama.

Menurut Kartika, skema revitalisasi lahan dan redistribusi aset kepada petambak lokal seperti itu dapat dilakukan di wilayah yang lain dengan kondisi serupa. "Melalui program ini, diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat sehingga pembangunan  ekonomi dapat lebih merata," ujar Kartika di sela-sela kunjungan Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri di Muara Gembong, awal November 2017 lalu.

Kartika menjelaskan dalam pelaksanaan revitalisasi, mereka menggunakan pendekatan dengan model community development dengan beberapa elemen pendukung. Dalam hal ini misalnya infrastruktur dan penunjang tambang, sosiokultural, kelembagaan, pendampingan beserta off-taker, pembiayaan petambak, peningkatan program kapabilitas, teknologi modernisasi pada tambak, dan pengawasan program konservasi mangrove. "Bank Mandiri juga memberikan pembiayaan petambak lewat skema KUR (kredit usaha rakyat),"
tutur Kartika.

Untuk mendukung para petambak, Kartika menambahkan, bakal ada sejumlah sarana yang dibangun, seperti tempat penampungan hasil tambak, dermaga kapal, alat pembuat es, kincir air, pompa air, jaringan listrik, akses jalan, sumur bor air tawar, dan menara pantau. Kartika menegaskan program itu merupakan salah satu bentuk kepedulian Bank Mandiri agar ekosistem kelautan dapat terpelihara dengan baik di Tanah Air. "Dukungan kami ialah komitmen Bank Mandiri dalam memelihara suatu ekosistem kelautan," pungkas Kartika. (E-25)

 

BERITA TERKAIT