The Many Efforts to Increase Fish Stocks


Penulis: Fathia Nurul Haq - 29 October 2018, 05:10 WIB
ANTARA/AMPELSA
ANTARA/AMPELSA

THE OCEANS cover 71 percent of the Earth’s surface and it is an area without rules. However, most problems have been dealt with from a land-based perspective. “We are beginning to realize that climate change has turned forests into rivers and so on [on the land], but 71 percent [of Earth] is covered by seas. If we fail to make maritime issue as our main concern, the ocean will be most severely affected the largest part of the Earth,” Minister of Maritime Affairs and Fisheries Susi Pudjiastuti said in Bali yesterday.

Pudjiastuti said marine problems could not be solved by only one party or country. It is because a country’s jurisdiction extends no more than 200 nautical miles from the territorial sea baseline, called the Exclusive Economic Zone (EEZ). However, maritime problems that connect lands and nations are getting more complex.

The issue of climate change, for example, is a big problem that will be impossible to handle alone especially in relation to the sea. Another example is illegal fishers or pirates who often use many flags on their vessels and violate nations’ jurisdictions to catch fish. “I’ve met vessels that owned ten flags of different countries.

Imagine, possessing two national flags is enough for a vessel to be declared stateless. But this boat got ten flags. How did that even happen?” Pudjiastuti said. Until August this year, the ministry has sunk 488 illegal vessels. “There are a lot of pirates on Indonesian waters. More than 10,000 illegal foreign vessels were stealing from our waters. It’s not easy to get them one by one. It’s a big and serious problem and has been recurring for dozens of years,” she said.

Now, after the government periodically sinks illegal foreign vessels, Pudjiastuti warned other nations to be careful with the illegal fishers who might sail to their waters instead, running away from Indonesian ocean because of the harsh punishment. Still, illegal fishing eradication has a positive impact on various aspects of fisheries.

Stock increases
With fewer cases of illegal fishing in the Indonesian sea, the country’s fish stocks has steadily increased. Based on research, Indonesia owned 7.31 million tons of fish stock in 2013, while it has gradually increased to 9.93 million tons in 2015, the numbers rocketed further to 12.54 million tons in 2017. The same goes with the growth of the country’s Fisheries Gross Domestic Product (GDP) that had increased from Rp189 trillion (US$12.4 billion) in 2014 to Rp204 trillion (US$13.4 billion) the following year.

In 2016 the Fisheries GDP was valued at Rp214.5 trillion (US$14.1 billion) before climbing to Rp227.3 trillion (US$15 billion) in 2017. This year, the fisheries GDP’s growth rate is targeted at 11%. In addition to that, the eradication of illegal fishing also made the country’s maritime and fisheries commodity trade balance outperformed other countries in the Southeast Asian region.

Based on 2018 data from the International Trade Center, Indonesia’s trade balance in March was around US$349,441, well above other countries, including Thailand (US$120,564). Meanwhile, according to the National Statistics Agency (BPS), the export value of fishery products in the January-June 2018 period increased to 12.88 percent, compared to the same period in 2017. The trend of fisheries production is also increasing, from 22.3 million tons in 2015 to 23.5 million in 2016, and up again to 22.79 million tons in 2017. This year, the government targeted to produce 24.08 million tons.

Separately, Secretary-General’s High-Level Advisory Board on Mediation Marty Natalegawa said that Indonesia had tackled maritime security issues since its Independence in 1945. “It is an unending process. (Indonesian government) will continue to secure our borders through [EEZ] negotiations with countries like the Philippines not long ago,” he said. (Ant/S-1)

 

Upaya Meningkatkan Jumlah Stok Ikan


SEBESAR 71% muka bumi berbentuk lautan. Sebagian besarnya merupakan wilayah tanpa yurisdiksi. Fakta ini menjungkirbalikkan pemahaman kita mengenai penanganan berbagai persoalan yang selama ini cenderung berporos pada daratan.

"Kita mulai menyadari bahwa perubahan iklim mengubah hutan menjadi sungai dan sebagainya (di daratan), tapi 71%-nya adalah laut. Kalau laut tidak dijadikan isu utama, laut akan terdampak paling parah padahal ia merupakan bagian terbesar bumi," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti di Bali, kemarin.

Susi menjabarkan ada banyak sekali persoalan di laut yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak maupun satu negara. Sebabnya ialah yurisdiksi suatu negara hanya sebatas 200 km dari bibir pantainya yang disebut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Padahal, persoalan laut yang menghubungkan antardaratan dan antarnegara kian kompleks.

Isu perubahan iklim merupakan salah satu contoh dari persoalan besar yang tidak dapat dihadapi sendiri jika berkenaan dengan laut. Contoh lain, perompak ikan ilegal yang kerap memakai banyak bendera di kapal mereka dan menerabas batas yurisdiksi berbagai negara  untuk meraup ikan hingga anakannya.

"Saya pernah menemui kapal yang punya 10 bendera negara. Bayangkan, dua bendera negara berbeda dalam satu kapal saja sudah cukup membuat kapal itu dinyatakan stateless, ini 10. Bagaimana bisa?" ujar Susi. Hingga Agustus 2018, menurut data KKP terdapat 488 kapal pencuri ikan yang sudah ia tenggelamkan. "Ada banyak perompak di perairan Indonesia. Lebih dari 10 ribu kapal asing yang tidak punya surat izin resmi pemerintah mencuri ikan di perairan kita. Tidak akan mudah jika menindak satu per satu. Itu masalah yang besar dan serius dan telah terjadi berpuluh tahun," tambahnya.

Kini, setelah pemerintah rutin menenggelamkan kapal asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia, Susi memperingatkan kepada negara lain untuk berhati-hati mengenai perompak yang beralih dari perairan Indonesia ke perairan negaranya. Pemberantasan pencurian ikan berdampak positif pada berbagai aspek perikanan lainnya.

Stok bertambah
Hal tersebut karena dengan semakin sedikitnya aktivitas penangkapan ikan ilegal di bumi Nusantara mengakibatkan semakin bertambahnya jumlah stok sumber daya ikan. Berdasarkan hasil kajian ditemukan stok sumber daya ikan di Indonesia hanya 7,31 juta ton pada 2013 dan 9,93 juta ton pada 2015, pada 2017 jumlah stok ikan melesat menjadi 12,54 juta ton.

Begitu pula dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan yang terus meningkat dari Rp189 triliun pada 2014 menjadi Rp204 triliun pada 2015, kemudian Rp214,5 triliun pada 2016, selanjutnya Rp227,3 triliun pada 2017, dan PDB tersebut ditargetkan tumbuh 11% pada 2018. Selain itu, pemberantasan pencurian ikan juga membuat neraca perdagangan komoditas sektor kelautan dan perikanan Republik Indonesia mengungguli negara-negara lainnya di kawasan ASEAN.

Berdasarkan grafik dari International Trade Center pada 2018, neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2018 sekitar US$349.441, berada di atas negara lainnya, termasuk Thailand (US$120.564). Menurut data BPS, nilai ekspor hasil perikanan pada periode Januari-Juni 2018 meningkat hingga 12,88% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2017.

Sedangkan tren produksi perikanan saat ini meningkat, seperti dari 22,3 juta ton pada 2015 menjadi 23,5 juta ton pada 2016, serta 22,79 juta ton pada 2017, dan ditargetkan pada 2018 ini mencapai 24,08 juta ton. Ditemui dalam kesempatan yang berbeda, Penasihat Sekjen  PBB untuk Perundingan Marty Natalegawa mengatakan untuk mengamankan perairan Indonesia sudah dilakukan semenjak Indonesia baru merdeka. "Ini proses yang tidak akan berakhir, akan terus menerus dilakukan untuk mengamankan perbatasan kita melalui perundingan dengan negara seperti Filipina kemarin, terkait dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)," ucapnya. (Ant/S-1)

 

BERITA TERKAIT