Concrete Actions for Ocean Rights


Penulis: (Gnr/S4-25) - 29 October 2018, 05:05 WIB
ANTARA/Aprillio Akbar
ANTARA/Aprillio Akbar

INDONESIA is aiming to be at the forefront when it comes to upholding ocean rights in order to preserve the water ecosystem that covers two-thirds of the earth. The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries is working to provide ocean health and safety for the people of Indonesia, adhering to maritime sovereignty, ocean sustainability, and prosperity. Those who violate them, such as illegal, unreported and unregulated fishing also known as IUUF, will be severely punished. Minister of Maritime Affairs and Fisheries Susi Pudjiastuti said that IUUF activities have contributed to the economic, social, and environmental damages.

”We have sunk 488 illegal fishing vessels that were operating on our waters, and revoked 291 fishing licenses owned by IUUF perpetrators. We have also strictly banned foreign fishing vessels from operating on our waters to provide more opportunities for Indonesian fishers to benefit from our diverse marine resources,” said Pudjiastuti.

The high seas cover approximately 64 percent of the world’s ocean (Pew Charitable Trusts, 2016) and three-fourths of the deep sea fish population are in poor condition (New York University/NYU, 2017). One of the contributing factors is transshipment—transfer of cargo from one vessel to another in the middle of the sea, that undermines maritime security and enables IUUF as well as other crimes.

For that reason, Pudjiastuti called for the prohibition of transshipment. Port state measures could not be optimally implemented if transshipment is still being tolerated and not closely monitored. The global community has to protect the ocean because a healthy ocean does not only benefit one country, but all of them. Meanwhile Minister of Foreign Affairs Retno Marsudi added that Indonesia has put out efforts to be at the forefront of maritime diplomacy, long before it was appointed as host of Our Ocean Conference 2018 in Nusa Dua, Bali, October 29 to 30, 2018.

The country was the initiator for Indian Ocean Rim Association high-level conference in 2016,  Marsudi said. Aside from that, together with the Small Island Developing States or SIDS, Indonesia has also encouraged for the enforcement of ocean rights. On the diplomatic side, Marsudi continued, when Indonesia talks about marine issues, it is not for the interest of other countries, but rather its own, which also happens to be of international interest. Moreover, Retno added, as a G20 member, Indonesia is obliged to make a real contribution to the world. “Indonesia has a strong diplomatic track record for humanity.

During peace talks, Indonesia’s name will come up. Now we would also like to invest in ocean diplomacy, and organizing OOC is one of Indonesia’s concrete actions to showcase our legacy, our concerns on ocean issues or ocean-related issues,”  Marsudi said.

Working together
Pudjiastuti’s ministry has also carried out multilateral and bilateral cooperations to curb maritime crimes. One of them is the cooperation with the Ministry of Fisheries and Aquatic Resources Development of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka in March last year, where both parties signed a Memorandum of Understanding (MoU) on Marine and Fisheries Cooperation. A Joint Communique on Voluntary International Cooperation to Combat IUUF and to Promote Sustainable Fisheries Governance was also being signed on that occasion.

According to Pudjiastuti, Indonesia and Sri Lanka have a lot of cooperation potentials such as IUUF and fisheries crime eradication, small-scale fisheries business development, sustainable aquaculture implementation, marine protected area development as well as climate change mitigation and adaptation efforts towards maritime and fisheries trade and investments.

Cooperation in enforcing ocean rights is not only being done at the state level. Indonesia’s Ministry of Maritime Affairs and Fisheries also collaborates with international non-governmental organizations such as the US-based Ocean Observancy. The organization, based in Washington DC, has more than 30 years experience of handling marine waste through international coastal clean-ups, or ICC.

Last month, together with Ocean Observancy, the Ministry and Bali provincial government organized an ICC event with a particular focus on plastic waste. It is commonly known that plastic waste does not only affect the health of aquatic wildlife, but humans’ as well. It can even adversely damage the local economy. Aquatic species that unknowingly consume microplastics can get contaminated and die. Plastic waste also tend to attract and pull other sea pollutants together, making it even more dangerous. As many as 1,287 volunteers participated on September’s ICC event in Bali. Together, the people collected as many as 841.5 kilograms of waste.

They were then recorded by the Ocean Conservancy Sea Waste Index, the largest marine waste database in the world. ”(The Ministry) welcomes cooperation that can bring various stakeholders to participate in activities that can bring real and direct impact on our coastal and marine environment, through the Love the Sea movement, or Gita Laut,” said the Ministry’s Director General of Marine Spatial Management Brahmantya Satyamurti Poerwadi. (Gnr/S4-25)

 

Aksi Nyata Wujudkan Hak Laut

MEWUJUDKAN hak laut atau ocean rights terus didengungkan Indonesia ke dunia internasional. Hal itu demi menjaga 2/3 bagian bumi yang merupakan wilayah perairan. Sudah semestinya ocean rights harus disandingkan dengan upaya penegakan hak asasi manusia.

Upaya menegakkan hak laut  terus diupayakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menghadirkan kesehatan dan keamanan laut bagi rakyat Indonesia. KKP berpegang pada kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan laut. Tindakan tegas pun tak segan diambil terhadap para perusak laut.

Salah satunya ialah dengan memerangi perikanan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, unregulated fishing/IUUF). Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjelaskan kegiatan IUUF turut menimbulkan kerusakan ekonomi, sosial, dan  lingkungan. Sekitar 64% lautan di dunia ini ialah laut lepas (Pew Charitable Trusts, 2016), dan 3/4 populasi perikanan laut dalam berada dalam kondisi yang buruk (New York University/NYU, 2017). Hal itu terjadi karena praktik transshipment (bongkar muat) di laut melemahkan keamanan maritim dengan memfasilitasi kegiatan IUUF dan kejahatan lain.

Karena itu, Menteri Susi yakin kegiatan transshipment di laut lepas harus dilarang. Ukuran port state tidak akan diimplementasikan secara optimal jika transshipment di laut lepas masih ditoleransi dan tidak diawasi. Komunitas global harus melindungi lautan karena lautan yang sehat bukan hanya untuk satu negara, melainkan juga untuk semua negara. Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi menambahkan, upaya Indonesia untuk menjadi yang terdepan dalam diplomasi maritim telah dilakukan sebelum ditunjuk jadi tuan rumah Our Ocean Conference 2018 di Nusa Dua, Bali, 29-30 Oktober 2018.

Retno menyebutkan, Indonesia menjadi inisiator dihelatnya konferensi tingkat tinggi Indian Ocean Rim Association pada 2016. Selain itu, bersama dengan negara kepulaun kecil (Small Island Development in State/SIDS), Indonesia juga mendorong hak laut ditegakkan. Di sisi diplomasi, lanjut Retno, saat Indonesia bicara masalah laut atau isu lain yang terkait laut, sejatinya Indonesia bukanlah membicarakan kepentingan negara lain, melainkan kepentingan utama negara sendiri yang kebetulan juga menjadi kepentingan internasional. Terlebih, menurutnya, sebagai anggota G20, Indonesia harus memberikan kontribusi nyata kepada dunia.

“Rekam jejak diplomasi Indonesia untuk kemanusiaan sudah terbukti. Saat bicara perdamaian, pasti nama Indonesia top up. Nah, kita juga ingin berinvestasi untuk ocean diplomacy, dan penyelenggaraan OOC ini merupakan satu tindakan konkret Indonesia untuk menunjukkan our legacy, our ocean issues atau our ocean related issues,” ujarnya.

Kerja sama
Di sisi lain, upaya memberantas kejahatan di kawasan laut juga dilakukan KKP melalui kerja sana multilateral dan bilateral. Salah satunya Kementerian Perikanan dan Pengembangan Sumber Daya Perairan Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka pada 8 Maret 2017.

Kedua pihak menandatangani memorandum of understanding (MoU) tentang Kerja Sama Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan itu juga ditandatangani Joint Communique tentang kerja sama internasional sukarela untuk memerangi perikanan ilegal, tidak diatur, dan tidak dilaporkan (illegal, unreported, and unregulated fishing/IUUF), serta promosi Pemerintahan Perikanan Berkelanjutan.

Kerja sama untuk menegakkan hak laut bukan hanya dilakukan di level kenegaraan, KKP juga menjalin kerja sama dengan organisasi nirlaba internasional. Salah satunya Ocean Observancy. yang berkedudukan di Washington DC, Amerika Serikat, yang lebih dari 30 tahun  menangani sampah laut melalui pembersihan pesisir internasional.

Pada 15 September lalu Ocean Observancy bersama KKP dan Pemerintah Provinsi Bali melakukan kegiatan International Coastal Cleanup (ICC) yang fokus pada pembersihan sampah plastik. Keberadaan sampah plastik di laut dapat memengaruhi kesehatan satwa air dan manusia, bahkan berdampak buruk terhadap ekonomi lokal.

Satwa air yang tanpa sadar mengonsumsi mikroplastik dapat terkontaminasi dan mati. Sampah plastik juga berpotensi menarik dan memusatkan polutan air laut di sekitarnya sehingga semakin membahayakan. “KKP menyambut baik kerja sama yang dapat mengajak berbagai pemangku kepentingan untuk turut serta dalam sebuah kegiatan yang memberikan dampak nyata dan langsung pada lingkungan pantai dan laut kita, melalui program Gerakan Cinta Laut (Gita Laut),” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut  KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi. (Gnr/S1-25)

BERITA TERKAIT