24 October 2018, 02:30 WIB

Usut Oknum BTB yang Obral Bali


Arnoldus Dhae | Nusantara

 AFP PHOTO / SONNY TUMBELAKA
  AFP PHOTO / SONNY TUMBELAKA

KASUS penjualan paket pariwisata Bali secara obral oleh agen pariwisata yang tergabung dalam Bali Tourism Board bekerja sama dengan agen ilegal Tiongkok ke wisatawan Tiongkok terus mengemuka di Bali. Ketua DPRD Bali Nyoman Adi ­Wiryatama meminta agar polisi mengusut tuntas kasus yang dilakukan oknum BTB tersebut.

“Pertama yang harus diketahui ialah BTB tidak memiliki kewenangan untuk menggelar rapat, terutama dengan pihak-pihak yang sudah disinyalir telah melakukan penjualan pariwisata Bali secara murah. Apalagi ada dugaan jika rapat tersebut menguntungkan secara perorangan dan mengorbankan Bali secara keseluruhan,” ujarnya di Denpasar, Selasa (22/10).

Selain meminta polisi untuk mengusut tuntas, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata, Imigrasi, Dinas Perdagangan karena banyaknya produk Tiongkok yang dijual bebas di Bali tanpa perlengkapan dokumen yang jelas. Kerja sama juga dilakukan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi karena banyaknya tenaga kerja asal Tiongkok yang juga bekerja di Bali terutama di toko-toko yang menjual produk China.

“Saatnya Bali ini dijual mahal. Kemarin saat IMF-World Bank saja, yang datang itu kelas mahal semua. Belakangan baru kita tahu ternyata Bali ini diobral. Ini kontraproduktif dengan Bali sebagai destinasi pariwisata terbaik dunia,” ujar Wiryatama.

Selain berkoordinasi dengan pihak berwenang, DPRD Bali akan memanggil seluruh unsur terkait untuk dimintai penda-patnya. “Kenapa semua ini bisa terjadi. Kalau ini dibiarkan maka citra pariwisata Bali akan rusak, dan dampaknya sangat besar bagi masa depan pariwisata Bali,” imbuhnya.

Sekretaris Komisi III DPRD Bali Ketut Kariyasa Adnyana menegaskan selain ada dugaan kuat telah terjadi deal rahasia antara BTB dan mafia pariwisata Tiongkok, kasus pariwisata Bali diobral sudah ada sejak lama, namun tidak ada tindakan apa pun.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali dari Partai NasDem Nyoman Tirtawan, secara khusus menyoroti penggunaan simbol negara berupa burung garuda dalam stempel milik salah satu toko yang diduga masuk jaring-an mafia Tiongkok.
Begitu pula adanya fakta bahwa toko-toko tersebut menjual produk Tiongkok serta menggunakan tenaga kerja asal Tiongkok. “Semua itu sudah tindak pidana. Mohon agar ini menjadi perhatian khusus polisi, dan mengusut tuntas kasus ini,” ujarnya.

Didaftar ulang
Dalam menanggapi adanya skandal pariwisata Bali dengan pihak ilegal asal Tiongkok itu, Kementerian Pariwisata akan meminta ulang daftar agen travel Tiongkok yang teregistrasi di Kementerian Pariwisata Tiongkok pada 25 Oktober mendatang.

“Saya ingin nanti pada 25 Oktober untuk didata ulang lagi mana travel agen di sana yang teregistrasi Kemenpar di sana,” kata Menteri Pariwisata Arief Yahya saat ditemui di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, kemarin. Arief mengatakan bahwa ulah agen travel Tiongkok di Bali tersebut baru terjadi beberapa bulan terakhir ini. Kendati demikian, menurut dia, agen travel yang berulah tersebut tidaklah banyak di Bali.

“Tidak (banyak agen tra-vel yang bermasalah). Untuk mengatasi itu, (agen travel) harus teregistrasi, kalau tidak teregistrasi tidak boleh. Kalau teregistrasi melakukan itu tinggal cabut. Itu paling gampang dan bisa dimonitor,” pungkasnya. (Nur/N-1)

BERITA TERKAIT