Empat Tahun Elektabilitas Jokowi


Penulis: Djayadi Hanan Direktur Eksekutif SMRC, Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina - 22 October 2018, 08:00 WIB
MI/Seno
MI/Seno

DI ujung tahun keempat pemerintahannya, berdasarkan survei berkala yang dilakukan SMRC, sekitar enam bulan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berada pada posisi yang cukup baik untuk terpilih kembali. Peluangnya untuk periode kedua cukup terbuka. Posisi Jokowi sebagai petahana bahkan lebih baik bila dibandingkan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menuju Pilpres 2009, bila angka elektabilitas keduanya dibandingkan dalam kurun waktu yang sama.

Peluang yang dimiliki Jokowi ditopang tiga hal utama. Pertama, tingkat kepuasan masyarakat yang cukup tinggi di kisaran 70%. Kedua, tingkat keyakinan masyarakat tentang kemampuannya memimpin yang juga cukup tinggi di kisaran 70%. Ketiga, meskipun ada sejumlah aspek yang dinilai masyarakat masih negatif, terutama di bidang ekonomi, kondisi politik, keamanan, penegakan hukum, dan ekonomi dirasakan atau dinilai masyarakat umumnya stabil atau cukup baik.

Meskipun demikian, peluang Jokowi belum dapat dikatakan aman. Penantang petahana masih punya peluang karena pilpres masih cukup lama, sekitar enam bulan lagi. Kampanye yang berlangsung lama mungkin saja menghasilkan sejumlah kejutan akibat manajemen kampanye yang tidak baik. Sejumlah kesalahan fatal atau blunder politik mungkin saja terjadi yang bisa membuat kondisi kompetisi berubah.

Selain itu, peluang Jokowi atau Prabowo Subianto sebagai penantang, juga masih sangat tergantung pada kondisi politik, keamanan, dan ekonomi enam bulan ke depan. Bila kondisi ketiganya tetap stabil seperti sekarang atau membaik, peluang Jokowi tetap lebih terbuka. Sebaliknya, bila kondisi-kondisi tersebut memburuk, Prabowo sebagai penantang mungkin menjadi alternatif. Bagaimana Jokowi merespons perubahan-perubahan situasi ke depan juga menentukan apakah peluang itu tetap ada atau malah berkurang.

Tren elektabilitas
Di awal pemerintahannya, di ujung tahun pertama, penilaian masyarakat kepada Jokowi berada dalam kondisi terburuk. Bila dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, SBY belum pernah mendapat penilaian seburuk Jokowi. Pada Juni 2015, tingkat kepuasan masyarakat sangat rendah di angka 41%. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat keyakinan warga pada kemampuan Jokowi memimpin juga anjlok dari 74% ke 55%. Akibatnya, pada Oktober dan Desember 2015, elektabilitas Presiden Jokowi berada di angka 20-an% saja (dukungan spontan).

Penyebab rendahnya kepuasan masyarakat dan elektabitas presiden di awal pemerintahan ialah dua faktor. Pertama, di awal pemerintahan, presiden mencabut sebagian besar subsidi BBM. Dari segi kebijakan dan prioritas program pemerintah, mencabut subsidi BBM sebetulnya bisa dimengerti. Sudah lama subsidi BBM membebani anggaran nasional. Bila dana untuk subsidi tersebut dipakai untuk program pemerintahan yang lain, tentu banyak yang bisa dilakukan.     

Dalam periode Jokowi, salah satu prioritas yang penting ialah pembangunan infrastruktur, terutama pe­merataannya ke luar Pulau Jawa. Pemerintah membutuhkan banyak sumber pembiayaan untuk program-program prioritas tersebut. Salah satu yang mungkin ialah mengurangi beban anggaran seperti subsidi BBM.

Penarikan subsidi BBM ini memiliki efek berangkai yang luas. Ringkasnya, ia meningkatkan biaya hidup masyarakat secara signifikan. Misalnya, kenaikan harga BBM akibat dikurangi atau dicabutnya subsidi, mengakibatkan naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok dan biaya transportasi. Angka inflasi menjadi tinggi. Angka inflasi yang di awal pemerintahan Jokowi berada di kisaran kurang dari 5%, setelah kenaikan harga BBM itu, naik menjadi sekitar 8%, dan terus berada di kisaran lebih dari 5% hingga akhir 2015. Sangat logis kalau tingkat kepuasan warga menjadi rendah.

Faktor kedua ialah gonjang-ganjing politik. Sejumlah peristiwa yang menguras energi bangsa terjadi selama awal pemerintahan. Yang menonjol, antara lain pertarungan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR yang mengakibatkan sejumlah agenda pemerintahan terganggu. Salah satu sebabnya KIH sebagai penyokong presiden ialah koalisi minoritas sehingga mempersulit agenda-agenda Pemerintahan Jokowi.    
 
Perubahan-perubahan konstelasi politik, terutama internal Partai Golkar kemudian membuat berubahnya perimbangan kekuasaan antarkoalisi di DPR. Memasuki tahun kedua pemerintahan, perlahan-lahan dukungan koalisi untuk presiden meningkat, dan akhirnya menjadi mayoritas. Peristiwa lain yang menimbulkan gonjang-ganjing politik di awal pemerintahan ialah ketegangan antara KPK dan Polri lewat kasus Budi Gunawan yang dicalonkan sebagai Kapolri oleh presiden, tetapi dijadikan tersangka oleh KPK. Konflik dan polemik soal ini berlangsung berbulan-bulan sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap Jokowi sebagai kepala pemerintahan.

Ketika situasi ekonomi akibat dicabutnya subsidi BBM mulai membaik, dan ketika dukungan politik presiden sudah menjadi mayoritas di DPR, mulai tahun kedua pemerintahan, Jokowi mulai dapat lebih fokus dalam menjalankan program pemerintahan. Tiga program utama terlihat menonjol, yakni pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan pendidikan, dan penyediaan layanan kesehatan.

Dalam survei berkala SMRC sejak 2014, tiga program yang menonjol inilah yang paling banyak dinilai positif oleh masyarakat. Pada September 2018, misalnya, mayoritas warga atau lebih banyak warga yang menilai positif atau memberi apresiasi terhadap program membangun jalan-jalan umum, sarana transportasi umum, tol di luar Jawa, jalan antarprovinsi di luar Jawa dan wilayah perbatasan, serta tol laut.

Di bidang kesehatan, mayoritas warga atau lebih banyak warga yang menilai positif upaya untuk membuat layanan kesehatan dan harga-harga obat terjangkau. Di bidang pendidikan lebih banyak warga yang menilai positif upaya pemerintah untuk menyiapkan layanan sekolah dan perguruan tinggi untuk semua warga.

Sejalan dengan sejumlah program yang tampak diapresiasi masyarakat, kondisi-kondisi umum politik, keamanan, penegakan hukum, dan ekonomi, juga memperoleh penilaian positif. Pada September 2018, mayoritas warga atau lebih banyak warga yang menilai positif kondisi politik, penegakan hukum, keamanan, dan ekonomi.

Khusus di bidang ekonomi, penilaian umum yang positif tampak sejalan dengan angka inflasi yang rendah. Angka inflasi sejak 2016 cenderung di kisaran 4% dan sejak setahun terakhir cenderung di bawah 4%. Di Indonesia dan di negara-negara demokrasi lainnya, berbagai riset selalu menunjukkan adanya korelasi yang erat antara tingkat inflasi dan tingkat penilaian warga terhadap situasi ekonomi.

Bila inflasi tinggi, warga akan menilai situasi ekonomi negatif. Sebaliknya, bila inflasi rendah, warga akan menilai situasi ekonomi positif. Ini juga menjadi salah satu alasan, meskipun situasi ekonomi menurut diskursus di berbagai media tidak menggembirakan, tapi lebih dari 60% warga optimistis bahwa kehidupan ekonomi setahun ke depan akan lebih baik.

Penilaian positif terhadap berbagai kondisi umum dan sejumlah program utama pemerintah ini, sudah menjadi tren sejak tahun kedua pemerintahan hingga September 2018. Inilah yang menjelaskan mengapa tren elektabilitas Jokowi cenderung stabil selama tiga tahun terakhir.    

Dalam dukungan spontan (top of mind), elektabilitas Jokowi sejak awal 2016 ialah di kisaran 27%–47%. Elektabilitas ini selalu di atas calon lawannya atau lawannya. Dukungan spontan penting untuk dilihat, antara lain karena ia menunjukkan tingkat dukungan yang sudah solid dimiliki seorang calon presiden.

Tren elektabilitas Jokowi ini mirip atau lebih baik bila dibandingkan dengan SBY yang juga petahana ketika memasuki Pilpres 2009. Elektabilitas SBY sebagai petahana selalu di atas lawan-lawannya menuju Pilpres 2009. Tren elektabilitas spontan SBY tiga tahun terakhir menjelang Pilpres 2009 ialah di kisaran 19%-47%. Dengan elektabilitas tersebut, SBY kemudian keluar sebagai pemenang. Ini menjadi salah satu alasan untuk mengatakan bahwa Jokowi juga berpeluang untuk memenangkan periode kedua kepresidenannya.

Dalam survei SMRC September 2018, simulasi head to head dan simulasi dua pasangan peserta Pilpres 2019 menunjukkan bahwa Jokowi masih unggul cukup jauh dari Prabowo, yakni di kisaran 60% untuk Jokowi dan 30% untuk Prabowo. Bila tren ini berlanjut, Jokowi akan mengikuti jejak SBY menjadi presiden kedua di era demokrasi yang menjabat selama dua periode.

Sejumlah tantangan
Bisakah tren elektabilitas kedua kandidat Pilpres 2019 berubah? Jawabannya, bisa. Pertama, seperti dalam pemilu demokratis di negara-negara lainnya, ekonomi menjadi salah satu faktor fundamental yang bisa memengaruhi tingkat dukungan pemilih kepada calon.Di bidang ekonomi (dan pembangunan), memang sejumlah program mendapatkan apresiasi tinggi dari masyarakat. Namun, sejak tiga tahun terakhir selalu ada keluhan warga, terutama soal ekonomi yang terkait dengan kehidupan sehari-hari.

Dalam survei SMRC September 2018, lebih banyak warga yang menilai negatif atau tidak ada perubahan soal upaya pemerintah menjaga stabilitas nilai rupiah, harga sembako, dan soal pengangguran. Keluhan ini selalu ditemukan dalam survei berkala SMRC sejak awal pemerintahan. Keluhan ini tampaknya logis selalu ada karena memang pertumbuhan ekonomi nasional memang stagnan di kisaran 5%. Ini masih jauh dari yang dijanjikan Jokowi ketika kampanye, yakni pertumbuhan ekonomi 7%.

Keluhan masyarakat ini belum sampai ke situasi yang parah, mungkin karena angka inflasi masih rendah di bawah 4% sehingga keadaan ekonomi sehari-hari tersebut cenderung stabil. Dengan kata lain, bila situasi ekonomi sehari-hari masyarakat memburuk, bisa saja menimbulkan persepsi masyarakat makin negatif sehingga mereka mencari presiden alternatif.

Tantangan lain bagi petahana ialah angka pengangguran yang tinggi di kalangan milenial muda. Menurut BPS, pada 2018 (data Februari), ada sekitar 38 juta angkatan kerja berusia 30 tahun ke bawah. Yang menganggur ada sekitar 4,8 juta (12,6%). Angkatan kerja yang berusia 25 tahun ke bawah ada sekitar 22 juta orang, dan 3,6 juta menganggur (16,3%). Angka pengangguran di kalangan muda ini sangat tinggi bila dibandingkan dengan angka pengangguran nasional (5,13%). Ini tantangan bagi petahana karena pemilih milenial (17-38 tahun) pada Pilpres 2019 ialah sekitar 55%.

Selain kemungkinan memburuknya ekonomi, faktor keamanan dan stabilitas politik juga dapat mengubah tren elektabilitas calon-calon presiden tersebut. Namun, tampaknya belum terlihat hal yang signifikan yang bisa membuat tren stabilitas politik dan keamanan ini memburuk. Jadi, ekonomi tetap menjadi kunci yang bisa menjaga peluang Jokowi atau membuatnya sulit terpilih kembali.

Di luar faktor-faktor tersebut, kampanye pilpres bisa saja memengaruhi tren elektabilitas. Dalam kampanye yang panjang, bisa terjadi salah ucap dan salah sikap (political gaffes) ataupun malah blunder politik. Bila hal negatif ini sering terjadi, apalagi ketika nanti sudah dekat hari pemungutan suara, bisa saja menjadi game changer (pengubah keadaan). Dengan demikian, belum ada alasan bagi tim Jokowi untuk ongkang-ongkang kaki, dan belum ada alas­an bagi tim Prabowo untuk lempar handuk. Sampai hari pemilihan pada 17 April 2019, pilpres is still anybody’s game.

 

BERITA TERKAIT