Peran Media sebagai Penjaga Moral


Penulis: N Jenny MT Hardjatno Tenaga ahli Pengajar bidang Sosial Budaya Lemhannas RI, Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia - 18 October 2018, 00:30 WIB
Thinkstock
Thinkstock

PEMERINTAHAN yang demokratis versi Montesquieu mencakup penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang tidak saling campur tangan untuk menghindari absolutisme. Akan tetapi, ternyata tiap-tiap badan kekuasaan itu bisa bekerja secara tidak transparan sehingga membuka jalan untuk persekongkolan politik.

Sejak terbitnya surat kabar yang pertama di Inggris pada pertengahan abad ke-19 (Lyttelton Times, 1850), upaya untuk menjamin penyelenggaraan demokrasi yang transparan itu dijalankan oleh pers, dan sejak pecahnya revolusi teknologi informasi, peranan pers itu mengalami ramifikasi sebagai peranan media massa (beberapa data menyatakan kegiatan media massa mulai dijalankan pada 1969).

Ketika akhir 1960-an, televisi berwarna mulai memasyarakat, berubah juga perilaku rakyat di negara-negara yang sudah memilikinya. Bahkan, orang mempunyai kebiasaan menatap layar kaca berlama-lama dan membiarkan bawah sadarnya dipengaruhi oleh apa yang dilihat sambil didengarnya (Alex MacGillivray, A Brief History of Globalization, 2006). Karena itu, meledaknya teknologi multimedia memasuki abad ke-21 memberikan kekuatan besar kepada media massa untuk membentuk opini publik. Lahirlah faktor politik baru dalam menjalankan demokrasi: peranan media massa. Indonesia juga sudah terlibat dalam paradigma itu.

Di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang meningkat dengan sangat cepat, media sangat berperan dalam setiap kehidupan masyarakat. Kalau boleh dikatakan, hal tersebut disebabkan budaya masyarakat saat ini ialah budaya lihat dan budaya dengar.     
Akan tetapi, permasalahannya ialah terkadang apa yang dilihat berbeda dengan yang didengar. Di sinilah diperlukan peranan media massa. Media massa sebagai sarana informasi massa harus menyajikan kebenaran bagi konsumennya. Media massa harus netral, tidak membawa pesan kelompok atau golongan tertentu.

Oleh karena itu, terpaan media juga dapat mengubah perilaku masyarakat. Sebagai contoh, jika media sering menampilkan adegan kekerasan atau perilaku yang tidak etis, jangan heran perilaku masyarakat juga banyak diwarnai kekerasan, konflik, perbuatan asusila, dan lain sebagainya.

Hal ini tentu saja sangat buruk dampaknya, terutama pada generasi milenial dan generasi Z yang sangat tergantung pada media. Terutama dalam rangka penyiapan generasi mendatang yang berkarakter, kritis, dan berdaya saing (terkait dengan tantangan ke depan dalam menghadapi bonus demografi di 2035). 

Media massa, budaya, dan politik

Dapat dikatakan bahwa media, baik media cetak, elektronik, atau media sosial merupakan jendela bagi masyarakat untuk melihat dan mengetahui apa yang terjadi, yang sedikit banyak dapat memengaruhi budaya masyarakat penggunanya. Karena itu, tidak ada produk kebudayaan yang tidak bermata dua (bisa bermanfaat dan bisa juga mudarat). Begitu juga halnya dengan media massa.

Media massa bisa digunakan menurut kehendak pemiliknya yang biasanya bermodal besar, maka pemilik itu juga menentukan apa dan bagaimana dia hendak memengaruhi bawah sadar kolektif masyarakat dan pada giliran berikutnya memengaruhi mereka sedemikian rupa sehingga massa yang mengonsumsi medianya menjalankan apa yang dikehendakinya.

Politik dalam kerangka Weberian ialah interese terhadap pembagian, pemilikan, dan pergeseran kekuasaan (Weber, 1999), pemilik media massa lantas memperoleh porsi kekuatan politik tertentu pula. Itulah sebabnya media massa menjadi pilar keempat dari demokrasi modern, yang tidak dikenal dalam demokrasi klasik model Athena abad ke-5 SM atau demokrasi trias politika model Montesquieu.

Media massa sendiri bermain pada tataran yang terbuka untuk siapa pun, maka berbagai aliran dan aspirasi politik berusaha untuk menguasai fragmen-fragmen media massa itu untuk memperoleh kekuatan politik.

Pada tahap itulah negara yang diselenggarakan pemerintah harus berperanan untuk menjaga agar peranan media massa itu tetap dijalankan demi kepentingan demokrasi modern yang sarat dengan dialog intensif yang harus diarahkan untuk pembentukan konsensus nasional yang konstruktif. Artinya, peranan pemerintah tidak dapat dihindari, untuk menjaga agar media massa berkiprah tetap untuk kepentingan demokrasi.

Peranan itu dijalankan dengan menerapkan kode etik politik (melalui undang-undang) agar media massa terus-menerus mengidentifikasi kesamaan-kesamaan serta menghimpunnya dalam konsensus. Bukannya dengan gigih mempertahankan berbagai perbedaan di antara berbagai rumpun politik Indonesia. Media massa diharapkan dapat menjadi penjaga moral.

Dengan demikian, media massa dapat berperan untuk ikut membangun budaya demokrasi yang inklusif dan integratif. Dampaknya bagi masyarakat ialah mereka akan menjadi masyarakat yang terdidik untuk berpikir kritis dan konstruktif sebagai warga negara.

 

BERITA TERKAIT