Angka Perkawinan Anak di Indonesia Menghawatirkan


Penulis:  Indriyani Astuti - 14 October 2018, 12:15 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

INDONESIA merupakan salah satu dari sepuluh negara dengan perkawinan anak tertinggi di dunia. Data yang dihimpun dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Indonesia ada di urutan tertinggi kedua di perkawinan anak di ASEAN setelah Kamboja. Kondisi itu mengundang kekhawatiran dari banyak pihak sebab perkawinan anak berpotensi membuat mereka putus sekolah.

"Menurut data, 1 dari 4 anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, sementara terdapat 375 anak perempuan dinikahkan setiap harinya,"  ujar Advocacy and Campaign Director Yayasan Sayangi Tunas Cilik (YSYC) Tata Sudrajat, dalam acara aksi eksperimen sosial dengan menggelar pernikahan antara seorang pria tua dan anak perempuan di kawasan Hari Bebas Kendaraan, di Jalan Sudirman, Minggu (14/10). Aksi itu dilakukan berkenaan dengan Hari Anak Perempuan Internasional.

Tata mengatakan YSTC, mitra Save the Children, bersama jaringan Proklamasi Anak Indonesia, Jaringan AKSI dan para relawan melakukan eksperimen sosial tersebut sebagai wujud perhatian YSTC terhadap kasus pernikahan anak yang masih marak di Indonesia sehingga semua pihak tergerak memberikan perhatian pada perkawinan anak.

Ia juga mengungkapkan YSTC telah melakukan penelitian tentang anak yang tereksklusi dari hak-hak mereka. Hasil temuan menunjukkan salah satu penyebab eksklusi anak ini ialah perkawinan anak. Dampaknya mereka melahirkan sebelum usia 18.

"Anak-anak yang menikah di usia sebelum 18 tahun berpotensi tidak meneruskan pendidikan mereka," ucap Tata.

Perkawinan anak, ujarnya, berdampak pada permasalahan tidak hanya hak pendidikan yang terampas, tetapi juga masalah kesehatan.

Hamil pada usia anak-anak, terang Tata, dapat meningkatkan risiko kematian bayi dan ibu meninggal.

Dengan rendahnya tingkat pendidikan anak, terang Tata, potensi untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di kemudian hari menjadi rendah, sehingga kemiskinan akan terus terjadi.

"Jika kita tidak melakukan apapun, sama artinya kita membiarkan anak-anak direnggut hak-hak dan masa kanak-kanaknya di depan mata kita," tukasnya. (OL-2)

BERITA TERKAIT