Pengawasan dan Eksekusi Kesepakatan Menjadi Penting


Penulis: Fetry Wuryasti - 14 October 2018, 10:30 WIB
ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Jefri Tarigan
ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Jefri Tarigan

PADA pertemuan tahunan Internasional Monetary Fund (IMF)–Bank Dunia 2018 telah terjadi beberapa kesepakatan antara Indonesia dengan banyak negara lain, salah satunya mengenai investasi dan infrastruktur.

Meteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kesepakatan ini bukan hanya menghasilkan angka, tetapi harus dijaga arahnya. Masing-masing kementerian kini sedang memilah kesepakatan mana yang harus ditindaklanjuti segera.

“Misal saya dengan CEO Standard Chartered. Mereka menawarkan memakai networknya untuk merekolasi industri Taipei dari Tiongkok ke Indonesia. Kami bisa sediakan special ecoomy zone dan tax holiday, tergantung size investasi yang Taipei berikan. Kami langsung membuat time table. Setelah sepakat mereka siapkan tim ke Taipei,” ungkap Luhut.

Namun, hambatannya setelah tejadi kesepakatan. Diakui Luhut, Indonesia lemah eksekusi dan pengawasan. Karenanya, pemerintah berintegrasi dan sepakat menderegulasi beberapa aturan untuk cepat tanggap menindaklanjuti kesepakatan.

“Makanya Ini yang harus jaga. Bagaimana kesepakatan itu benar jalan dan terealisasi,” kata Luhut. (OL-2)

BERITA TERKAIT