Jaksa Agung Pastikan tidak Ada Moratorium Hukuman Mati


Penulis: (Gol/Ant/P-2) - 14 October 2018, 09:25 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

JAKSA Agung HM Prasetyo menegaskan hukuman mati merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Korps Adhyaksa pun tidak akan meniru Malaysia yang berencana menghapus dan melakukan moratorium bagi para terpidana hukuman mati.

"Kita belum ada istilah moratorium. Bahkan, hari ini ada tujuh orang terdakwa dalam perkara narkoba yang saya perintahkan untuk dituntut dengan pidana hukuman mati," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (12/10).

Menurut dia, persoalan moratorium hukuman mati juga sempat ditanyakan Jaksa Agung Rusia Yury Yukovlevich Chayka saat jajaran Kejagung RI berkunjung ke Moskow, akhir pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Prasetyo menyatakan Indonesia masih menerapkan hukuman mati.

"Rusia pun sangat setuju. Hanya saja, mereka terikat pada aturan di Eropa sehingga sejak 19 tahun lalu mereka menghentikan hukuman mati. Intinya, Rusia mendukung karena narkoba sangat berbahaya," ujar dia.

Ia menambahkan, kasus penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan serius yang terbukti telah merenggut banyak korban jiwa. Penanganan kasus melalui penegakan hukum harus dilakukan tanpa kompromi, yakni mengeksekusi mati para gembong narkoba.

"Rasanya kita semua sepakat menetapkan darurat narkoba, mengingat betapa begitu berbahayanya kejahatan narkoba yang tidak hanya memakan korban jiwa, tapi juga dapat membunuh keberlangsungan generasi penerus harapan bangsa."

Prasetyo menilai publik pasti sependapat dan prihatin terhadap kasus penyalahgunaan narkoba. Hukum pun wajib ditegakkan, meski realitasnya ada hambatan dari beberapa pihak yang justru menentang hukuman mati.

Pengamat hukum pidana Frans Winarta mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup sering diprotes terkait dengan pelaksanaan hukuman mati.

"Indonesia sudah sejak lama dan cukup sering mendapatkan protes terkait hukuman mati itu, tetapi undang-undangnya belum hilang. Jadi, sekarang mungkin bisa dilakukan moratorium atau penundaan," jelasnya.

Dia menjelaskan saat ini banyak negara yang dianggap beradab, sudah menghapus hukuman mati untuk segala jenis tindak kejahatan.

BERITA TERKAIT